lBC, Serang – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy meminta kepada DPRD Banten maupun elemen masyarakat untuk tidak terus menerus membuat kegaduhan terkait polemik program pendidikan gratis gratis untuk SMA/SMK Negeri. Pendidikan gratis merupakan janji kampanye Wahidin Halim-Andika Hazrumy pada Pilgub Banten lalu.
"Saya dan Pak Gubenrur bagaimana bisa menyukseskan program prioritas yang bisa dilaksanakan secara baik. Terkait dengan teknis dinas terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) yang melaksanakan,”kata Andika menjawab pertanyaan wartawan soal kegaduhan program pendidikan gratis di Kota Serang kemarin.
Dia berharap, setiap program gratis yang digagas oleh Gubernur Banten Wahidin Halim maupun dirinya Wagub Banten bisa dirasakan oleh semua masyarakat Banten. Maka, dengan adanya kegaduhan terkait program pendidikan gratis agar tidak diperpanjang.
"Tentu kami menginginkan tadi bagaimana pun juga semua masyarakat bisa menikmati pelayanan pendidikan gratis. Saya berharap sih (jangan gaduh), kita sama-sama orang Banten. Kita harus jaga kondusifitas, kita harus jaga kebersamaan,”pesan dia.
Sebab, sebut Andika, semua program yang dilaksanakan Pemprov Banten perlu adanya dukungan dan melibatkan semua elemen masyarakat. Terlebih, yang berkaitan guna menyejahterakan masyarakat.
"Bagaman pun juga perlu dukungan dari semua elemen (Banten) untuk bisa maju, kembali berjaya. Tapi dalam kaitan teknis dinas terkait supaya lebih tahu progresnya sudah sampai mana,”tutur Andika.
Terpisah, Ketua Koordinator Daerah (Korda) Relawan Banten Bersatu (RBB) Kabupaten Serang, Aep Syaefudin menanggapi kegaduhan tersebut. “Sebetulnya apa yang dikatakan Bung Fitron itu benar. Penekanannya pendidikan gratis itu bagi siswa-siswi yang memang dari sudut ekonomi perlu dibantu, mulai dari SPP, buku, seragam sekolah, dan buku paket. Bla perlu untuk keperluan pulang balik dari rumah ke sekolahnya,”kata Aep.
Akan tetapi, sambung Aep, bagi orang tua siswa yang ekonomi memadai seharusnya tidak perlu masuk dalam daftar pendidikan gratis. “Ya gak perlu gratis lah, kecuali APBD Propinsi (Banten) sudah mampu untuk gratiskan semua biaya sekolah dengan standard tidak mengurangi kualitas sekolah dimaksud, baru dech Gubernur saya acungi Jempol 4. Itu mungkin yang saya pahami,”tukas Aep.
Aep yang juga WKU Bidang CSR dan Sosial Kadin Banten ini menyarankan kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim memaksakan kehendak namun dengan melabrak aturan yang ada. “Jangan sampe pula maksain kehendak seperti kesehatan gratis pake KTP, tapi apa jadinya kan?,”sindir Aep.
“Niat baik Gubernur dan Wagub untuk gratiskan kesehatan dan pendidikan di Banten kita dukung tapi mesti benar. Baik dan benar biar gak menuai masalah dikemudian hari,”tutup Aep.