Minggu, 13 Juni 2021

Sisi Lain Dahlan Iskan

Dahlan Iskan (Foto Istimewa)
Kamis, 18 Mei 2017 | 20:55 WIB - Suara Pembaca

Oleh: Indah Noviariesta

Penulis Aktivis Gerakan Membangun Nurani (Gema Nusa) Banten

Pengalaman yang dialami Dahlan Iskan mengajarkan kita bahwa, untuk menjalankan transformasi di negeri yang mewarisi menajemen sengkarut setelah tiga dasawarsa Orde Baru, memang membutuhkan energi yang sangat kuat. Sebagian pelaku dan kreator perubahan belum menyadari bahwa, setiap jengkal langkah transformasi sangat berisiko tinggi bagi jabatan seseorang. Kalau risikonya hanya kehilangan jabatan dan kedudukan, itu belum seberapa. Tapi dalam banyak kasus, orang-orang yang tak menghendaki perubahan (resisten) kadang tidak hanya mempersoalkan urusan kedudukan, tapi mengungkit kesalahan sekecil apapun secara tidak proporsional. Padahal dalam situasi krisis manajemen, para kreator perubahan sedang bekerja dalam iklim yang kompleks, hingga mudah terpeleset mengambil langkah yang keliru lantaran lupa atau belum optimal.

Secara revolusioner Dahlan Iskan menegaskan bahwa setiap pemimpin di era transformasi ini, jangan hanya mau enaknya menduduki posisi strategis sebagai “pejabat”, tapi juga harus berani mengambil risikonya. Hal ini dinyatakan, karena memang bagi kebanyakan orang perubahan dianggap sebagai momok yang menakutkan. Namun, ketika seorang figur bersabar dan berhasil mengendalikan rasa takut itu, kelak ia akan menjelma sebagai energi dahsyat bagi kebangkitan kita bersama.

Dalam ilmu manajemen, apa yang dilakukan Dahlan Iskan dikenal dengan istilah the burningplatform, yang juga dilakukan oleh semua pelaku perubahan yang piawai saat dipercaya memimpin transformasi. Setiap pemimpin perubahan harus menciptakan kondisi yang membuat semua orang tidak punya pilihan lain selain maju ke depan. Tak ada kata mundur, apalagi menyerah. Begitupun Dahlan Iskan yang brillian memimpin perusahaan milik negara yang sarat politisasi. Kalau para karyawannya ingin bertahan hidup, mereka harus maju bersama-sama untuk membenahi keterbelakangan.

Di sisi lain, ada pejabat seperti Pak Maruli yang merasa dirinya pejuang reformasi yang turut membangun kebijakan publik juga. Tapi masalahnya, sebagian aktivis kebijakan publik kurang menyadari bahwa mereka bisa saja dipakai oleh kaum resisten untuk menaburkan rasa dendam dan kedengkian mereka yang telah kehilangan muka lantaran gagal duduk di kursi kekuasaan saat ini. Karena itu, pilihannya tak bisa lain, bahwa mereka harus bersekutu dengan para pemenang (jangan mau diperalat the losers yang resisten) agar menghasilkan transformasi yang berenergi dan berujung kebaikan bersama.

Sejak tahun-tahun akhir pemerintahan SBY, kelambanan birokrasi memang membuat banyak pelaku perubahan jadi greget dan jengkel. Pembangunan berjalan di tempat. Banyak pejabat yang tak mau mengambil risiko, sampai kemudian dibuatlah Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem No. 30 tahun 2014) yang diatur di dalamnya pasal tentang “diskresi”, yakni membolehkan pejabat publik melakukan kebijakan tertentu yang berseberangan dengan UU, atau membuat kebijakan yang otonom ketika UU belum mengaturnya secara lugas dan rinci. Semuanya itu boleh dilakukan dengan tiga syarat: 1) demi kepentingan umum, 2) masih dalam batas wilayah kewenangannya, 3) tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.

Undang-undang tentang diskresi itu membolehkan pejabat publik mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri, baik dengan meminta izin atasan atau berdasarkan keputusan pribadi. Namun masalahnya, sampai detik ini UU itu masih belum juga disahkan. Masih dalam tahap sosialisasi oleh Kemenpan RB. Sehingga Dahlan Iskan yang kreatif dan inovatif itu, dicekal justru karena kelambanan cara berpikir para birokrat yang dari kodratnya memang mewarisi kelakuan Orde Baru yang plin-plan, lamban dan plintat-plintut. Sampai kemudian, UU Tipikor yang dirancang kaum reformer itu dipakai untuk menyasar orang-orang kreatif yang boleh jadi pernah melakukan kekeliruan atau kesalahan prosedur, tapi yang jelas kita semua tahu, Pak Dahlan bukanlah seorang koruptor jahat yang memakan uang rakyat untuk kepentingan dirinya.

Pada kasus serupa, kita pernah diingatkan ketika penetapan Tri Rismaharini (Risma) sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Penyidik menjerat Risma dengan pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan walaupun negara tidak dirugikan sama sekali. Pihak pelapor menuduh Risma sewenang-wenang membiarkan jalan dijadikan tempat penampungan bagi para pedagang Pasar Turi. Ternyata, bagi kepolisian, tuduhan yang terkesan mengada-ada itu sama sekali tak punya pembuktian yang cukup. Akhirnya, kepolisian menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) atas kasus tersebut.

Kemudian yang jadi persoalan, mengapa pejabat publik yang berani melakukan terobosan perubahan demi kepentingan umum sampai bisa dipidanakan? Tuduhan korupsi tanpa bukti primer ini, bagi saya, sungguh zalim dan jahat. Pihak jurnalis harus berani menyatakan pembelaannya, baik kepada pahlawan kita Dahlan Iskan maupun kepada para kreator lain yang berinisiatif melakukan terobosan pembaharuan. Ini soal keadilan, dan bagaimanapun keadilan harus ditegakkan. Tuduhan adanya kerugian negara berdasarkan temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seharusnya tidak bisa dijadikan alat bukti untuk mempidanakan Pak Dahlan sebagai pejabat publik. Proses hukum yang terkesan dipaksakan ini jelas merugikan banyak pihak, terlebih keluarga, sahabat dan handai taulan, baik secara pikiran maupun perasaan. Penegakan hukum yang abal-abal seperti ini, sudah jelas tergolong pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Dengan kata lain, pejabat publik yang terpaksa melakukan diskresi demi kemaslahatan umat (baik Pak Dahlan, Ibu Risma dan lain-lain) tidak boleh serta-merta dituduh sebagai penjahat. Dengan begitu, hukum ditegakkan hanya berdasarkan formalitas prosedural, tapi sama sekali tidak menyentuh substansi dari penegakan keadilan itu sendiri. Maka dugaan saya semakin mengena sasaran, bahwa penegakan hukum telah dijadikan alat bagi komprador politik, di mana pejabat publik yang secara substantif tidak bersalah, justru bisa dikriminalisasikan.

Katakanlah, Dahlan Iskan memang berani menerobos aturan secara positif, atau boleh jadi ada mismanajemen, tapi selama dia tidak melakukan kejahatan korupsi yang menguntungkan diri atau orang lain, dia tidak patut dijadikan tersangka. Penetapan seorang sebagai tersangka atau terdakwa harus dilakukan dengan cermat dan teliti, misalnya harus ada pihak yang sangat dirugikan, berdasarkan prinsip yang rasional, serta didukung pula oleh masyarakat  umum (public support).

Bagi masyarakat Banten, mari kita mengambil pelajaran bersama bahwa, bagaimanapun hukum tidak bisa menjadi alat pembunuhan karakter. Bahkan tidak boleh menjadi alat teror dan intimidasi bagi para kreator perubahan yang berani mengambil risiko, serta berani berpikir progresif dan revolusioner demi kemaslahatan dan kepentingan rakyat banyak. (*)

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

LAINNYA

Cerpen Muhamad Pauji: Lurah Jombang Sakit Gigi
Sabtu, 05 Jun 2021 | 14:50 WIB
Cerpen Muhamad Pauji: Lurah Jombang Sakit Gigi
Cerpen Muhamad Pauji: Hadiah Lukisan
Selasa, 25 Mei 2021 | 16:30 WIB
Cerpen Muhamad Pauji: Hadiah Lukisan
Wawancara Bersama Bung Hafis
Selasa, 25 Mei 2021 | 13:26 WIB
Wawancara Bersama Bung Hafis

KOMENTAR

Sisi Lain Dahlan Iskan

BERITA TERKAIT

INILAH SERANG

138 dibaca
Polres Serang Bagikan Masker ke Pengunjung Ponpes Syech Nawawi Tanara
701 dibaca
Polres Serang Amankan Belasan Preman dan Sita Uang Pungli
160 dibaca
Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Obat Tramadol dan Hexymer

HUKUM & KRIMINAL

43 dibaca
Polda Banten Gagalkan Penyelundupan 90 Ribu Bibit Lobster
701 dibaca
Polres Serang Amankan Belasan Preman dan Sita Uang Pungli
160 dibaca
Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Obat Tramadol dan Hexymer

POLITIK

383 dibaca
Pemkab Serang Soroti Pilkades Serentak di Dua Kecamatan
444 dibaca
Amankan Pemilihan Anggota BPD Tanara, Polres Serang Prokes Covid-19
648 dibaca
Andika Minta PPP Banten Dukung Pemprov Sejahterakan Masyarakat

PENDIDIKAN

353 dibaca
Andika: Data BPS Menunjukkan Kualitas Pendidikan Penduduk Banten Meningkat
373 dibaca
PPDB di Kabupaten Serang Dibuka 21 Juni, Ini Tahapannya
Top