Eks Relawan Sebut Kepemimpinan WH–Andika Bergaya Otoriter

lBC, Serang – Para eks relawan kembali mengkritisi janji Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim- Andika hazrumy. Sebab, hingga saat ini belum mampu merealisasikan janji politiknya yakni berobat dan sekolah gratis. 

“Janji berupa berobat gratis pakai e-KTP dan pendidikan gratis itu tidak masuk ke Visi dan Misi WH Andika. Jadi bagaimana caranya WH-Andika dapat mewujudkan janji itu?," kata Muhammad Fachrudin.  

Hal itu dikatakan Fachrudin saat menggelar Konferensi pers di salah satu rumah makan di Kota Serang pada Kamis, 27 Juni 2019. Fachrudin merupakan Ketua Panitia Persiapan Rembuk Relawan (PPRR) WH- Andika.

Dikatakan Avhenk sapaan Fachrudin, janji itu tidak akan jadi sebuah kebijakan di Pemprov Banten atau masuk di RPJMD, kalau bukan kebijakan dan masuk ke dalam Visi Misi WH Andika. Jika pun dipaksakan, maka WH-Andika dapat dikatakan melanggar mekanisme pembuatan RPJMD. WH-Andika dapat dikatakan melanggar etika dalam pembuatan kebijakan publik. 

“Pemimpin yang mengambil kebijakan publik tanpa memperhatikan mekanisme yang berlaku. Membuat kebijakan publik semaunya, itu dapat dikatakan pemimpin bergaya otoriter," ujarnya. 

"Maka bagaimana status janji berobat dan pendidikan gratis itu bisa direalisasi bila tidak tertuang dalam  Visi, Misi dan rencana kerjanya pemerintahan saat ini?,” ujarnya

Sementara itu, Ifan Novrianto menyayangkan banyak calon Kepala Daerah yang kurang memperhatikan penyusunan Visi dan Misinya. Visi dan Misi calon Kepala Daerah terlihat tipis, bahkan ada yang berisi 2-3 lembar saja. 

“Visi dan Misi itu Kepala Daerah bukan seperti menuliskan cita-cita anak kecil. Kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Jadi presiden. Lalu ditulis Visi dan Misi jadi presiden. Betul Visi dan Misi calon Kepala Daerah adalah cita-cita si calon, tapi cita-cita itu didasarkan pada gambaran umum dan persoalan yang ada di daerah dia nyalon," ucapnya memaparkan. 

Menurut Ifan, seyogyanya penyusunan Visi dan Misi calon Kepala Daerah itu meniru penyusunan RPJMD. Terlebih, Visi dan Misi ini menjadi masukan resmi dan satu-satunya di RPJMD dari calon Kepala Daerah jika terpilih. 

“Visi dan Misi yang baik paling tidak mempunyai struktur mirip RPJMD. Ada gambaran umum dan permasalah yang menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh,” kata Ifan.[Ars]