Bapenda Lebak Siap Maksimalkan PAD dari Pajak Reklame

IBC, Lebak - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap objek dan subjek pajak reklame di wilayah setempat. Hal tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame.

Kepala Bapenda Lebak, Hari Setiono mengatakan, Bapenda melalui surat tugas Nomor : 800/64-BAPENDA/III/2018 telah menugaskan Kasubid melakukan pendataan atau Intensifikasi  dan Ekstensifikasi subjek dan objek pajak reklame yang ada di Kabupaten Lebak. Pendataan dilaksanakan per 22 Maret 2018, dengan titik pendataan di Jalan Multatuli, Jalan Patihderus dan Jalan RT Hardiwinangun.

"Pendataan sudah dilaksanakan, dan kita saat ini tengah menindaklanjuti hasil dari pendataan tersebut," kata Hari Setiono, Rabu 27 Juni 2018.

Ia mengatakan, data yang terhimpun dari hasil kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi di Jalan Patihderus, tercatat sebanyak 21 Objek Pajak (OP) dengan jumlah perhitungan pajak reklamenya sebesar Rp19.313.750.

Sedangkan untuk di Jalan Mulatuli, jumlah OP sebanyak 38, dengan  perhitungan pajak reklamenya sebesar Rp28.801.250. "Jumlah OP yang paling banyak di Jalan RT. Hardiwinangun, sebanyak 66, dengan pajak reklame Rp40.052.000," katanya.

Ia menjelaskan, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi ini merupakan bagian dari upaya pihaknya mendapatkan data wajib pajak reklame yang akurat. Data ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai data potensi pajak reklame di Kabupaten Lebak.

"Pendapatan ini dilakukan pada bulan Maret dan April 2018, dengan titik fokus di wilayah Kecamatan Rangkasbitung," ujarnya.

Upaya ini, sambung dia, juga sebagai langkah pihaknya mengejot PAD dari sektor pajak. Hanya saja dilapangan, hasil dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan tim kasubid, masih banyak ditemukan pemasangan reklame yang belum tertib.

"Izin pemasangannya tertib. Wajib pajak banyak yang tidak lapor atau konfirmasi atas pemasangan reklame mengenai beban pajaknya," katanya.

Oleh karena itu, agar pemasagan reklame tertib dan masuk pada beban pajak. Maka, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi  Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas perinjinan untuk menindaklanjutinya. "Kita perlu koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas perijinan agar pemasangan reklame ini bisa lebih tertib dan pemasang (wajib pajak) kena beban pajak yang semestinya," ucapnya.