Irna Serahkan Bantuan Operasional PAUD Rp10 Miliar

IBC, Pandeglang - Pelaksanaan  Festival dan Lomba Dimyati Cup Tahun 2017 yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-72 digelar di Aula Sohibul Barokah Senin 27-November-2017.

Dalam  kegiatan itu tak hanya perlombaan yang digelar,  Bupati Pandeglang Irna Narulita juga menyerahkan bantuan operasional penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  tahun 2017 sebesar Rp. 10.753.800.000. Dari jumlah tersebut diberikan untuk TK Negeri dan PAUD Swasta.

"Untuk TK negeri sebanyak 36 lembaga dengan jumlah Rp. 799.200.000,- dengan jumlah siswa sebanyak 1. 332, dan untuk PAUD swasta sebanyak 523 lembaga dengan jumlah siswa 16.561 dengan jumlah pengajar 3.088 pengajar, sebesar Rp. 9.936.600.000,"sebut Bupati Irna dari rilis yang diterima IBC.

Dihari  Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-72, Irna berharap guru juga terus menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak dari usia dini baik Tingkat Kanak (TK) dan Sekolah Dasar. Dengan begitu, kecintaan terhadap bangsa dan negara terus bertambah karena Indonesia ini beragam suku bangsa, adat dan budaya.

“Anak didik tidak hanya cerdas intelektual, dan spiritual namun harus cerdas dalam seni dan budaya,” tambahnya.

Hadir dalam acara ini Anggota DPR RI H. Achmad Dimyati Natakusumah, Kadisdik Olis Solihin, Sekdis Pendidikan Agus Makdum, Camat Cimanuk Nuriyah, Camat Kaduhejo Masitoh, dan Camat Jiput Yeti.

Pelaksanaan  Festival dan Lomba Dimyati Cup Tahun 2017 sempat mendapatkan kritikan dari Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (LAKiP) dan PMII Kabupaten Pandeglang.

Direktir LAKiP Zaenal Abidin menilai kegiatan tersebut tidak ada korelasinya antara kegiatan yang digelar Dindikbud dengan Dimyati yang bukan pejabat dilingkungan Pemkab Pandeglang lagi.

"APBD itu sepenuhnya bersumber dari dana publik, maka penggunaannya pun ditujukan seluas luasnya untuk kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok apalagi perorangan,"tuturnya.

Untuk itu,  Jika anggaran tersebut menggunakan APBD,  maka DPRD Pandeglang bisa meminta pertanggungjawaban, bahkan secara kelembagaan DPRD bisa menggunakan hak angket dan hak interpelasi kepada bupati Irna."Mengapa suaminya turut campur dalam kegiatan dan urusan pemerintahan daerah?,"cetusnya.

Sementara, Ketua Cabang PMII Kabupaten Pandeglang Ajat Sudrajat menuding Dindikbud sudah tidak netral dalam menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan dari pihak ekternal." Ini menunjukan Dindikbud masih berada dalam lingkaran eksternal atau pengaruh orang lain yang notabenenya bukan sebagai apa-apa di Pandeglang,"tudingnya.