Dinilai Jadi Alat Kekuasaan, IMM se Banten Siap Bubarkan KPK

lB, Serang – DPD Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) se Provinsi Banten siap untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, IMM menilai KPK telah menjadi alat kekuasaan yang dzalim. 

“Kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah dengan strategi pembusukan karakter melalui penggiringan opini di media telah mencoreng nama baik tokoh agama, bangsa dan negara yaitu bapak reformasi Amien Rais,” ucap Ketua DPD IMM Provinsi Banten M. Asep Rahmatullah melalui keterangan tertulisnya yang diterima lnilahBanten.co.id pada Minggu, 4 Juni 2017 malam.

Sambungnya, bahwa kasus Amien Rais yang telah terima uang Rp600 juta dari Soetrisni Bachir di fitnah sebagai korupsi. Faktanya, Amien Rais menerima transferan dari rekening atas nama Yurida Adiani Sekretaris Soetrisno Bachir Foundation adalah upaya pembusukan karakter.

“Karena Amien Rais di nilai sangat aktif, kritis dan melawan kedzaliman pemerintah. Begitu hebat dan luar biasanya, gorengan media yang langsung menggiring bahwa Amien Rais menerima uang korupsi. Ditambah bumbu bumbu dari KPK,”katanya.

“Fakta dan buktinya adalah yang menerima transferan dari PT Mitra Media (kasus ALKES) adalah yayasan milik Soetrisno Bachir. Mengapa digiring ke nama Amien Rais. Amien Rais adalah pihak ke-tiga yg tidak tahu menahu asal uang Rp600 juta yang dia terima dari SBF. Mengapa arahnya bukan ke SBF? Tapi ke Amien Rais?Yang penting dan utama, busukkan dulu, tuduhkan dulu soal benar atau tidak urusan belakangan. Teknik pembusukan ala KPK lewat media,” tandas Asep.

Dia memertanyakan mengapa KPK tidak memberikan penjelasannya karena data persidangan sudah jelas. Bukan justru membiarkan, opini berkembang liar. “Jelas ini adalah Pembusukan karakter yang di arahkan ke pribadi Amien Rais. Ini soal nama baik seseorang, yang langsung digiring opini korup,”katanya.

Dia menyebutkan, aksi pembiaran KPK hingga opini berkembang liar di masyarakat bisa menjadi bukti bahwa ada upaya pembusukan karakter pribadi. Padahal, KPK sangat mengetahui ketika semua urusan pokok ada di pihak SBF lalu mengapa penggiringan opini langsung diarahkan ke Amien Rais? Kecuali ada agenda jahat yaitu pembusukan. Bahkan Soetrisno Bachir sudah akui, bahwa Amien Rais tidak ada urusan alias tidak tahu menahu soal Rp600 jt tersebut.

“Yang menjadi catatan penting, pihak SBF sudah diberitahukan dan dijelaskan semua kepada KPK. Lalu mengapa KPK seolah membiarkan opini liar berkembang di masyarakat terjadi?,”tukas Asep.

“Satu hari ini, hampir semua media menggiring opini bahwa Amien Rais korup karena menerima dana korupsi. Dan KPK membiarkan itu terjadi. KPK justru memberi bumbu drama dengan berita "Pimpinan KPK tidak mau menerima kedatangan Amien Rais". Penggiringan untuk pembusukan,”sebutnya.

“Pimpinan KPK Tolak Pertemuan dengan Amien Rais? Alasan KPK adalah KPK tidak mau bertemu dengan pihak yang berperkara. Amien Rais berperkara apa?  Sindikasi cara Penggiringan yang sangat jahat dan licik. Padahal dulu, jubir KPK Johan Budi dan deputi penindakan Ade Rahardja melakukan pertemuan dengan Nazzarudin diam-diam. Tolak lupa sejarah,”kesalnya.

Asep membeberkan, bahwa Johan Budi dan Ade Rahardja pernah bertemu Nazaruddin kembali lagi, luar biasa dan hebat penggiringan opini busuk kepada Amien Rais. Semua fakta kebenaran ditutupi oleh penggiringan yang dilakukan.

Yang penting dan utama adalah, katanya, semua masyarakat di republik ini berpikir Amien Rais bersalah dan korup. Karena Amien Rais di anggap orang yang aktif, kritis dan sangat membahayakan kekuasaan rezim saat ini.  

“Beliau salah satu tokoh aksi bela Islam yang ingin melawan kedzaliman pemerintah yang jahat. Sungguh hebat, strategi proxy war yang sedang terjadi. Semua proxy yang ada termasuk lembaga dan badan yang ada di negara ikutan berperan. Tinggal kini, kita sebagai kaum muda generasi bangsa sedang di pertontonkan drama  saling kelahi politik adu domba oleh kekuasaan yang rusak. Sementara kondisi rakyat tertindas oleh neokolonialisme gaya baru abad ke 21,”paparnya.

Sementara Akhmad Fahrurozi Khaerus selaku Ketua Bidang Hikmah Kebijakan Publik DPD IMM Banten mengatakan, bahwa pihaknya menunggu intruksi pusat untuk mengepung KPK. “Dan hanya satu kata bubarkan KPK dan turunkan Rezim yang tak pro rakyat tertindas,”pungkasnya.