Kamis, 20 Januari 2022

Hasil Pilkades di Pandeglang Tidak Bisa Diganggu Gugat

Ilustrasi
Selasa, 14 Nov 2017 | 17:18 WIB - Pandeglang Politik

IBC, Pandeglang - Suasana Pemilihan Kepala Desa di 108 desa di Pandeglang yang digelar beberapa waktu lalu kian masih terasa dampaknya. Ketidakpuasan calon kepala desa dan masyarakat terus bermunculan,  akibat adanya dugaan kecurangan pantia dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat menegaskan,  keputusan panita terhadap hasil Pilkades final dan tidak bisa diganggu gugat.

Meski begitu, Taufik mengatakan, dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkades jika terjadi kesalahan dan perselisihan dan sebagainya, pihak lain bisa melakukan gugatan.

"Jika terjadi ada kesalahan,  atau perselisihan dan lain sebagainya, maka bisa dilakukan proses gugatan ke Pengadilan, dengan tidak menggugurkan (pelantikan) kepala desa yang terpilih," beber Taufik kepada wartawan,  Selasa 14-November- 2017.

Sejauh ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang mencatat  ada sejumlah desa yang melakukan aksi protes, baik yang telah mengadu ke DPMPD maupun melakukan gugatan ke Pengadilan.

Diantaranya Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Montor, Senang Sari Kecamatan Pagelaran, Purwarja Kecamatan Menes, Pasireurih, Kecamatan Cipeucang, Bangkonol,  Kecamatan Koroncong, Gunung Putri,  Kecamatan Banjar, Ciburial,  Kecamatan Cimanggu dan Desa Cikumbuen,  Kecamatan Mandalawangi.

"Kalau ada gugatan boleh lakukan,  tetapi kalau gugatan itu berkaitan dengan kemenangan,  berarti selisih (perolehan suaranya) harus satu persen,"ujarnya.

Pelaksanaan Pilkades yang sudah masuk ke meja hijau,  adalah  Desa Purwaraja,  Kecamatan Menes. Mereka telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN)  Pandeglang pada Senin kemarin. Tak hanya gugatan yang dilayangkan, mereka juga bakal melakukan aksi demo di Kantor DPMPD, DPRD Pandeglang dan Bupati Pandeglang.

"Hari kamis masyarakat mau demo ke Bupati dan DPMPD,"ungkap Didi Rosadi warga Desa Purwaraja.

Sebelumnya,  warga Desa Purwaraja,  Kecamatan Menes, sempat melakukan aksi demo di Kantor Desa Purwaraja dan Kecamatan Menes. Warga menuding panitia Pilkades  telah merampas hak demokrasi mereka karena tidak bisa ikut mencoblos di pesta demokrasi akar rumput tersebut.  Padahal mereka sudah menyerahkan surat panggilan kepada panitia, namun tak kunjung mendapatkan panggilan.

Dalam aksinya,  ratusan massa  menuntut panitia Pilkades melakukan pemilihan ulang, karena dianggap sudah meghilangkan hak warga untuk memilih.

 

Reporter: Saepullah
Redaktur: Akew
Bagikan:

KOMENTAR

Hasil Pilkades di Pandeglang Tidak Bisa Diganggu Gugat

BERITA TERKAIT

INILAH SERANG

75 dibaca
Aset Milik Pemkab Serang Terkena Pelebaran Jalan Segera Dirampungkan Pemprov
74 dibaca
Pemkab Serang Fasilitasi Isbat Nikah 1.469 Pasangan Suami Istri
80 dibaca
Bupati Beri Semangat, Vaksinasi Anak di Kabupaten Serang Dimulai

HUKUM & KRIMINAL

160 dibaca
Begini Kronologi Pembuangan Bayi di Areal Pesawahan Pontang
261 dibaca
Polres Serang Tangkap Dua Pelaku Pembuang Bayi di Pontang
436 dibaca
Penemuan Bayi di Areal Sawah Gegerkan Warga Pontang

POLITIK

425 dibaca
Pilkada Kabupaten Serang 2024, KPU Ajukan Anggaran Rp107 Miliar
1124 dibaca
Pendukung Anies Dideklarasikan di Banten
1309 dibaca
Diskominfosatik Kabupaten Serang Ajak IPPNU Sinergi Adakan Literasi Digital

PENDIDIKAN

407 dibaca
Ratusan Kepala Sekolah di Pandeglang Dilantik
226 dibaca
Pemkab Serang Berikan Bantuan Sepatu untuk Siswa SDN Ujungtebu 3
Top