Musrenbang RKPD Pemprov Banten 2018, Susun 7 Prioritas Pembangunan

lB, Tangerang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 di Allium Hotel, Kota Tangerang pada Senin, 10 April 2017.

Musrenbang dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo ditandai dengan pemukulan rampak bedug didampingi Penjabat Gubernur Banten Nata Iran, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan Walikota Tangerang Arif Wismansyah.

Musrenbang juga dihadiri oleh perwakilan Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kelautan, anggota DPR RI dan DPD RI asal Banten  serta seluruh bupati/walikota di wilayah Banten.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Nata Irawan mengatakan Musrenbang yang digelar bertujuan membahas program Pemprov Banten ke depan yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

"Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional,” kata Nata.

Menurut Nata, ada tujuh prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan yang berkembang, antara lain peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku.

Pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal. Perlindungan dan rehabilitasi sosial. Pemanfaatan sumber daya kelautan. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkayan kualitas perencanaan, pengendalian dan penatausahaan dan keuangan daerah.

“Berdasarkan isu strategi serta prioritas pembangunan, RKPD tahun 2018 mengusung tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk percepatan dan pemerataan pembangunan”. Tema ini selaras dengan tema dan prioritas pada rancangan renncana kerja pemerintah daerah tahun 2018 yaitu memacui nvestasi dan memanfatkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ungkapnya. 

Nata melanjutkan, permasalahan infrastruktur dan pelayanan masyarakat masih menjadi prioritas rencana pembangunan di Banten, dengan tidak menkesampingkan sektor pangan dan kesehatan serta pendidikan.

Bahkan Pemprov Banten juga berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan proyek strategi nasional yang ada di Banten.

“Dengan adanya proyek startegis ini, diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat banten,” harapnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menegaskan, terkait prioritas program yang akan dilaksanakan, Pemprov Banten harus bisa membangun hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

“Ada program strategis nasional yang akan dilakukan di Banten, ini harus ada sinergi antara kabupaten kota dan provinsi, derah perbatasan Jawa Barat, Lampung,  dan DKI,” ucap Tjahyo.

Menurutnya,  perencanaan yang sudah matang harus dianggarkan dengan baik. Kemudian pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan baik,  serta evaluasi terus menerus setiap tahunnya.

“Meski Musrenbang ini dilaksanakan sebelum ada gubernur definitif,  namun gubernur terpilih harus bisa membangun Banten dengan menyesuaikan perencanaan anggaran tahun anggaran 2018,” ujar Mendagri.

“Saya ucapkan selamat kepada masyarakat,  ulama,  penjabat, Forkopimda, dan pers, yang kemarin mampu menyelenggarakan Pilkada Banten yang lancar dan aman dengan terpilihnya pasangan gubernur bernur dan wakil gubernur banten yang baru. Saya yakin gubernur dan wakil gubernur Banten yang baru insyaallah  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten,” ujarnya.  

Pada kesempatan ini, Mendagri memberikan penghargaan Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Banten dalam penyusunan RKPD tahun 2017 terbaik. Untuk RKPD terbaik Kota diberikan kepada Pemkot Tangerang, RKPD terbaik Kabupaten diberikan kepada Kabupaten Pandeglang, dan inovasi terbaik diberikan kepada Kabupaten Lebak.[Hikmatullah/SubLip]