Senin, 18 Oktober 2021

Wagub Banten Perintahkan OPD Responsif Terkait Audit BPK RI

Senin, 11 Okt 2021 | 22:30 WIB - Banten Serang Pemerintahan

lBC, Serang - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy memerintahkan para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, untuk bertindak responsif dan suportif terhadap kegiatan BPK Perwakilan Banten yang akan mengaudit kinerja dan kepatuhan sejumlah program kerja yang dibiayai Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2021 ini. Program kerja yang akan diaudit BPK tersebut di antaranya adalah vaksinasi Covid-19, pendidikan vokasi, belanja modal infrastruktur dan pemeliharaan jalan.

"Selaku Wakil Gubernur Banten, saya menekankan agar setiap OPD dalam pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada performance budget. Di mana sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada hasil atau kinerja," kata Andika saat menerima rombongan BPK RI Perwakilan Banten yang menemuinya untuk memberitahu akan dimulainya audit tersebut di Pendopo Gubernur Banten Curug Kota Serang pada Senin, 11 Oktober 2021. 

Rombongan BPK RI Perwakilan Banten dipimpin langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Banten Novie Irawati Herni Purnama. Andika sendiri didampingi Plt. Sekretaris Daerah Banten Muhtarom, dan sejumlah pimpinan OPD Banten terkait seperti dari Inspektorat, Bapenda, BPKAD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Juga turut hadir perwakilan Inspektorat kabupaten/kota

Dilanjutkan Andika, prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah tranparansi, akuntabilitas dan value for money. Tranparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. "Tranparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat," paparnya.

Selanjutnya, kata Andika, akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung-jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Sedangkan value for money, Andika melanjutkan, berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisiensi berarti bahwa penggunaan APBD dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Dan efektivitas tersebut artinya, kata Andika, bahwa penggunaan APBD harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. 

"Karena itu, pada kesempatan ini saya menekankan seluruh OPD dan perangkat daerah baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten dapat menerapkan asas transparansi, akuntabilitas dan value for money dalam pengelolaan keuangan daerah untuk terselenggaranya pelayanan publik dan pembangunan daerah yang optimal guna mewujudkan Provinsi Banten yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing," paparnya.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Banten Novie Irawati Herni Purnama mengatakan, BPK sebagai salah satu yang mendukung kebijakan pemerintahan, yang berupaya sekuat tenaga melakukan penanganan pandemi Covid-19. BPK ikut berperan dalam rangka ikut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang digunakan.

Alasan pemeriksaan vaksinasi sendiri, kata Novie, adalah mendukung program percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 melalui kegiatan vaksinasi. "Pemberian vaksinasi Covid-19, harus dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas. Serta masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19," katanya.

Adapun alasan pemeriksaan vokasi, lanjut Novie, adalah demi peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang merupakan salah satu prioritas RPJMN IV 2020-2024, dengan arah kebijakan. Di antaranya untuk meningkatkan pelibatan industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Wagub Banten Perintahkan OPD Responsif Terkait Audit BPK RI

INILAH SERANG

205 dibaca
Resmob Polres Serang Tangkap Dua Pengecer Judi Togel
147 dibaca
Penilaian KI Banten Kabupaten Serang Berpotensi Paling Informatif
180 dibaca
Pengedar Pil Koplo Ditangkap Satresnarkoba Polres Serang Saat Menonton Tv

HUKUM & KRIMINAL

205 dibaca
Resmob Polres Serang Tangkap Dua Pengecer Judi Togel
180 dibaca
Pengedar Pil Koplo Ditangkap Satresnarkoba Polres Serang Saat Menonton Tv
223 dibaca
Dikenakan Pasal Berlapis, Polda Banten Lakukan Penahanan Terhadap Brigadir NP

POLITIK

133 dibaca
Jelang Pilkades Serentak, Kapolres Serang Kunjungi Ketua MUI
178 dibaca
Pilkades Serentak di Kabupaten Serang Digelar 31 Oktober 2021
594 dibaca
Polres Serang Kirim 150 Personil Bantu Pengamanan Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang

PENDIDIKAN

185 dibaca
Wagub Andika Ingin Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Tepat Guna
240 dibaca
Baznas Pandeglang Gulirkan Ratusan Juta untuk Program Studi Mahasiswa
Top