Wagub Andika Ungkapkan Kekecewaan Soal PPDB Online

lBC, Serang – Wakil Gubernur (Wagub) Banten mengungkapkan kekecewaannya terhadap persoalan PPDB (penerimaan peserta didik baru) online saat memimpin apel awal bulan Pemprov Banten di lapangan Mesjid Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang pada Selasa, 3 Juli 2018. Kepada ribuan ASN (aparatur sipil negara) anak buahnya, Andika mengaku dia dan Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tak habis pikir persoalan PPDB Online tersebut bisa terjadi lagi tahun ini.

“Seharusnya tidak sampai terjadi persoalan PPDB online yang dikeluhkan masyarakat tidak bisa diakses itu, karena tahun sebelumnya sudah terjadi. Harusnya kan kita sudah antisipasi soal itu untuk tahun ini,” kata Andika.

Baca juga: Diduga Pemalsuan Absensi, Gubernur WH Pecat Kepala DPMD Sigit

Andika mengaku tidak bisa menerima alasan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait yang menyebutkan bahwa PPDB online bermasalah karena persoalan-persoalan teknis seperti tidak mendukungnya hardware atau pun software perangkat layanan online tersebut. “Jujur saja Saya dan Pak Gubernur tidak mau tahu alasan-alasan itu,” ujarnya.

Dikatakan Andika, persoalan yang berulang itu menjadi peringatan keras, khususnya bagi OPD terkait maupun secara umum bagi seluruh ASN Pemprov Banten dalam tugas dan kewajibannya melayani warga Banten semaksimal mungkin. “Kalau pun sekarang persoalan itu sudah bisa ditangani, tapi rakyat sudah terlanjur kecewa. Tolong ini menjadi perhatian. Ini untuk yang terakhir kalinya,” imbuhnya.

Baca juga: Kinerja Buruk, Kepala Dishub Banten Revri Diberhentikan

Untuk diketahui, masa pendaftaran siswa SMA/SMK baru di Banten tahun ini sempat diperpanjang karena sebelumnya terjadi permasalahan di mana masyarakat banyak yang tidak dapat mengakses sistem PPDB online yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Banten tersebut. Pihak Dindikbud beralasan server PPDB Online yang dikelola Dinas Kominfo tidak support secara teknis sehingga sempat tidak bisa diakses masyarakat selama masa pendaftaran lalu itu.  

Eselon II Ditegur

Pada bagian lain, Andika juga menyinggung secara panjang lebar tentang kedisiplinan yang menurutnya banyak yang tidak dipatuhi oleh anak buahnya para ASN Pemprov Banten. Andika mengaku kerap mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang perilaku ASN Pemprov Banten yng tidak disiplin, hingga pengajuan penjatuhan sanksi kepada ASN anak buahnya, dari Badan Kepegawaian Daerah selaku OPD yang berwenang.

Teguran terkait kedisiplinan ini tidak hanya disampaikan Andika kepada ASN di posisi staf, secara tegas Andika menyebut bahwa banyak juga para pejabat eselon mulai dari eselon IV, III hingga II yang notabene pemimpin OPD, yang juga banyak berperilaku indisipliner. “Ke depan saya tidak ingin lagi hal-hal seperti ini terus terjadi,” ujarnya.

Secara tegas Andika meminta para pejabat, terutama pejabat eselon II yang merupakan pimpinan OPD  justru seharusnya menjadi contoh bagi para bawahannya dalam hal kedisiplinan dan kinerja.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sigit Suwitarto dicopot dari jabatannya karena melakukan manipulasi absensi kehadiran.