Selasa, 11 Agustus 2020

Tolak RUU Omnibus Law, Ratusan Buruh Demo DPRD Banten

Kapolres Serang AKBP Mariyono saat mengawal aksi buruh di DPRD Banten Selasa, 21 Juli 2020.[Foto: Haji Imat/InilahBanten]
Selasa, 21 Jul 2020 | 19:01 WIB - Banten Serang Peristiwa

lBC, Serang – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (ASPSB) Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten pada Selasa, 21 Juli 2020. Massa mendesak DPRD untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law claster ketenagakerjaan.

Sekretaris Wilayah (Sekwil) ASPSB Banten, Saparudin mengatakan, pihaknya meminta lembaga legislatif Provinsi Banten untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintahh pusat untuk mencabut RUU tersebut.

"Kami minta RUU ini dikeluarkan dari klaster ketenagakerjaan. Karena dampaknya begitu dahsyat, dan ini jadi bentuk kekhawatiran kami kaum buruh dimana apabila RUU itu disahkan maka akan hilang pula kepastian kerja," kata Saparudin.

Dirinya juga menilai, jika RUU Omnibus Law itu disahkan hak-hak pekerja juga dipastikan akan tergerus.

"Kalau RUU itu dikabulkan nasib kami bagaimana. Sekarang saja dengan adanya pandemi PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh perushaan sudah semaunya. Bahkan ada yang tidak dibayar. Ini UU saja belum disahkan tapi PHK sudah terjadi," katanya.

Ditempat yang sama, Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Isbandi menegaskan, pihaknya ingin meminta ketegasan dari DPRD Banten. Salah satunya dengan membuat rekomendasi atas nama lembaga untuk menolak RUU tersebut.

"Ngga ada alasan lagi, kalau RUU itu dikabulakn selesai (nasib) buruh. Hak cuti, hak pesangon, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan ngga ada. Dan kalau kami bekerja tanpa harapan buat apa," tegas Isbandi.

Dijelaskan Isbandi, pihaknya juga telah mengkaji setiap pasal yang tercantum dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Hasilnya ngga ada yang menguntungkan buruh. Masalah sekarang sudah banyak. Kalau (aspirasi) ini tidak kami sampaikan, maka akan terjadi kesenjangan sosial daya beli masyarakat juga akan menurun. Mau (berbuat) apalagi lagi," jelasnya.

Aksi kaum buruh ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Kapolres Serang AKBP Mariyono mengatakan setidaknya 4 pleton personil dari berbagai satuan diterjunkan dalam pengamanan aksi buruh tersebut. Kapolres menambahkan dalam pengamanan aksi unjukrasa itu, pihaknya pun mendapat bantuan pengaman sebanyak 3 pleton personil Satuan Brimobda Polda Banten.

"Untuk kegiatan pengamanan dilakukan secara humanis. Untuk personil juga tidak diperbolehkan membawa senpi. Pengawalan juga kita lakukan mulai bergerak ke arah titik demo maupun saat buruh kembali ke tempatnya masing-masing. Ini kita lakukan agar tidak terjadi pemblokiran jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas," kata Kapolres.

Reporter: Haji Imat
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Tolak RUU Omnibus Law, Ratusan Buruh Demo DPRD Banten

PEMERINTAHAN

137 dibaca
Permudah Koordinasi, Ombudsman Banten Kunjungi Pemkab Serang
224 dibaca
Pemkot Bengkulu dan Pemkab Serang MoU Program Keagamaan

POLITIK

245 dibaca
Siap Menangkan Tatu-Pandji, Barata Fokus Perkuat Akar Rumput
134 dibaca
FSKP Baros Bantah Dukung Nasrul-Eki di Pilkada Kabupaten Serang
190 dibaca
Relawan Baret Sebut Tatu-Pandji Terbukti, Tak Mau Coba-coba

HUKUM & KRIMINAL

278 dibaca
Polda Banten Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Ganja di Tol Tangerang-Merak
365 dibaca
Duh, Bocah 13 Tahun di Pontang Dicabuli Ayah Tirinya

PERISTIWA

331 dibaca
Simulasi, Polisi Tangani Gangguan Pilkada Kabupaten Serang
2412 dibaca
Ustadz di Pontang Meninggal Dunia Saat Menyembelih Hewan Kurban

EKONOMI & BISNIS

178 dibaca
Shopee Ikut Serta dalam ASEAN Online Sale Day 2020
216 dibaca
Atasi Kelangkaan LPG Melon, Pertamina Gerak Cepat
Top