Kamis, 27 Juni 2019

Terkait Mutasi Rotasi, Mahasiswa Desak DPRD Cilegon Panggil Eksekutif

Suasana mutasi dan rotasi Pejabat Pemkot Cilegon beberapa waktu lalu-[Foto; Riba]
Selasa, 11 Jun 2019 | 20:48 WIB - Cilegon

lBC, Cilegon - Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon, terlihat mulai masuk kerja dan sebagian kini telah pindah tugas di kantor yang baru sejak Senin, 10 Juni 2019 kemarin.

Diketahui, pada Jum'at, 31 Mei 2019 tepatnya pada hari terakhir masuk kerja sebelum memasuki masa liburan Hari Raya Idul Fitri, Pemkot Cilegon telah melaksanakan mutasi rotasi terhadap para pejabat eselon II, III dan IV.

Hal tersebut sempat membuat para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Cilegon gaduh. Pasalnya, mutasi rotasi yang dilakukan berjalan tak seperti biasanya karena sampai dengan jadwal pelantikan, para pejabat yang terkena mutasi rotasi belum mengetahui dirinya akan ditempatkan dimana.

Dari data yang berhasil dihimpun, sebanyak 352 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 86 orang pejabat eselon III, dan 265 pejabat eselon IV resmi di mutasi dan rotasi dan menempati jabatan baru pasca dilantik oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi.

Pelaksanaan mutasi rotasi yang terkesan dilakukan secara terburu-buru juga diwarnai isu adanya praktek jual beli jabatan.

Selain itu, berdasarkan kabar lain yang beredar, pelaksanaan mutasi rotasi di lingkungan Pemkot Cilegon diduga berjalan tanpa melibatkan anggota Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), sehingga dinilai tidak berjalan berdasarkan proses yang baik dan benar.

"Apa yang barusan kita saksikan dan kita ketahui bersama bahwasanya Pemkot Cilegon telah melaksanakan mutasi rotasi pegawai pada hari terakhir masuk kerja di bulan ramadhan. Adanya kegaduhan di kalangan pegawai eselon III dan IV juga sama-sama menjadi perbincangan publik yang ada di Kota Cilegon,” ungkap Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon, Edi Junaidi pada Selasa, 11 Juni 2019.

Sebab, menurut dia hal ini sungguh merupakan sebuah mekanisme yang salah dan terkesan dipaksakan. Apalagi pada saat selesai dilantik, kabarnya pihak BKPP enggan memberikan data kepada wartawan.

“Ini ada apa sebenarnya? Menurut kami apa yang dilakukan kemarin (mutasi-rotasi) oleh Pemkot Cilegon tidak transparan dan melanggar undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga kami meminta kepada anggota legislatif di DPRD Cilegon untuk meninjau kembali pelaksanaan mutasi rotasi dan memanggil pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dan mengakui kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi,"katanya.

Untuk itu, pihaknya juga mendesak agar Komisi I di DPRD Kota Cilegon segera melakukan pemangilan terhadap eksekutif di Pemkot Cilegon. "Intinya, mutasi tidak melalui proses yang benar, dimana anggota baperjakat tidak dilibatkan. Adanya dugaan mal praktek juga harus disikapi oleh DPRD Cilegon, dalam hal ini Komisi I," tegasnya.

Selain itu Kabid Pengembangan Profesi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Cilegon Fauzul Imam mengatakan, perihal rotasi jabatan, memang merupakan hak priogratif walikota. Namun, semua itu harus sesuai dengan kompetensi dari dan aturan yang ada sehingga tidak ada pertanyaan atau kontroversi. 

"Untuk mengetahui kompentensi pegawai atau ASN harusnya ada seleksi melalui Timsel yang khusus dibuat. Timsel ini dibuat husus melibatkan Baperjakat seharus nya. Untuk itu kami meminta kepada Komisi I DPRD mendesak untuk memanggil dinas terkait," ujarnya.

Pernyataan yang Fauzul lontarkan bukan tanpa alasan. Pasalnya ditengah mutasi rotasi yang terjadi saat ini, kondisinya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan.

"Istilah The Right Man on The Right Place hampir sejak sekolah sudah kita dengar. Dalam sistem manajemen diyakini bahwa menempatkan pegawai di posisi yang tepat akan menjadi kunci kelancaran proses kerja. Proses kerja yang lancar muaranya tentu saja pada keberhasilan laju pemerintahan atau organisasi. Namun istilah itu, tampaknya jauh dari harapan dalam mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Cilegon, beberapa waktu lalu. Indikatornya nyata, dimana pegawai dengan latar belakang pendidikan A, ditempatkan di dinas/badan yang jauh dari latar belakang disiplin keilmuan," bebernya. 

Ia mencontohkan, orang dengan latar belakang bidan ditempatkan di SKPD yang mengurusi keuangan/anggaran. "Ada juga pegawai dengan latar belakang komunikasi, ditempatkan di bidang perencanaan yang sejatinya jauh dari disiplin ilmunya. Adalagi misalnya, orang dengan latar belakang pendidikan dan keilmuan sebagai terapis, ditempatkan sebagai perawat dan lain sebagainya. Itulah gambaran penempatan dalam mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkot Cilegon," paparnya. 

Isu ketidakterlibatan Baperjakat dalam rotasi mutasi yang belum lama dilakukan, diungkapkan salah satu pejabat eselon II yang merupakan anggota Baperjakat. 

Kepada wartawan dirinya dengan gamblang mengungkapkan kekecewaannya. "Saya sama sekali tidak tahu-menahu. Saya hanya diajak bicara sekali, itupun sifatnya hanya pemberitahuan bahwa akan ada mutasi. Setelah itu saya tidak tahu," tutur pejabat eselon II yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Sementara itu, terkait dengan isu adanya "sogokan" dalam proses mutasi dibantah oleh Kepala BKPP, Mahmudin. Ia menegaskan tidak ada permainan uang dalam mutasi itu, bahkan dirinya meminta agar siapapun yang mendengar isu itu untuk melaporkan pada dirinya.

"Insya Allah tidak ada. Kalau memang ada silahkan tunjuk dan ungkap saja. Saya jauh dari tudingan itu. Insya Allah saya sudah cukup," kata Mahmudin.[Rizal/Ars]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Terkait Mutasi Rotasi, Mahasiswa Desak DPRD Cilegon Panggil Eksekutif

PEMERINTAHAN

554 dibaca
Pemkab Serang Terapkan Sistem Berbasis Elektronik
1199 dibaca
Pemprov Banten Merubah RPJMD 2017-2022, Ini Sebabnya
1403 dibaca
Perencanaan APBD Banten 2019, Pembangunan Fisik Harus Selesai November

POLITIK

1204 dibaca
Pilkada Kabupaten Serang 2020, KPU Ajukan Anggaran Rp85 Miliar
1388 dibaca
2 Tahun Kepemimpinan WH-Andika, Eks Relawan Bentuk Tim Kajian 
10969 dibaca
Arwan Benarkan Ucapan Gubernur WH ‘Siapa Suruh jadi Relawan’

HUKUM & KRIMINAL

640 dibaca
Cabuli Siswa Hingga Hamil, 3 Oknum Guru Terancam 20 Tahun Penjara
2154 dibaca
Kapolda Banten Berhentikan Dua Anggota Polri
494 dibaca
Dua Spesialis Pencuri Rumsong Dibekuk Resmob

PERISTIWA

371 dibaca
Peringati HANI 2019, Bupati Serang Canangkan Program Bersih dan Aman
303 dibaca
Angka Kematian Ibu dan Bayi Tinggi, Pemkab Serang Siaga Satu
1417 dibaca
Ops Cipta Kondisi, Polres Serang Minimalisir Pergerakan Massa

EKONOMI & BISNIS

539 dibaca
Dekopinwil Banten Diminta Lakukan Perubahan di Era Digital
521 dibaca
WH Ingatkan Tertinggal Revolusi 4.0, Menganggur Kita
Top