Selasa, 20 Agustus 2019

Tatu: Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Masih Prioritas

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (Foto Qomat)
Senin, 29 Jan 2018 | 22:20 WIB - Serang Pemerintahan

lBC, Serang - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menegaskan, bahwa program yang dibuat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan menjadi solusi Masyarakat Kabupaten Serang.

Mengngat, Kabupaten Serang sudah mendapatkan penghargaan Sistem Akuntibilitas Aparatur Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) dari Menteri PAN-RB  dengan predikat BB, sehingga bisa mempertahankan prestasi tersebut bisa melalui program yang efektif dan tepat sasaran. Hal itu dikatakan Tatu Chasanah usai mengikuti forum konsultasi publik awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula TB Suandi pada Senin, 29 Januari 2018.

Tatu menjelaskan, sebagai wujud proses perencanaan partisipatif maka dalam proses perencanaannya penyusunan RKPD kabupaten Serang melibatkan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), yang diwujudkan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) guna menjaring aspirasi sebagai masukan dalam merumuskan prioritas pembangunan.

“Skala prioritas pada program ini adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan sehingga peningkatan IPM menjadi tujuan dari program tersebut,” katanya.

Ia mengharapkan, konsultasi publik bisa menyusun rencana kerja tahun 2019 secara terukur, efektif dan fokus pada program prioritas Kabupaten Serang yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Serang.

“Melalui konsultasi publik ini, saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk dapat mendiskusikan tema pembangunan dan sasaran pembangunan tersebut agar lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian target pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2016-2021 dengan memperhatikan capaian pembangunan tahun 2017,” paparnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mukhsinin mengatakan, Kementrian harus tegas dalam menunjuk kepala bagian dalam menunjuk pegawai harus sesuai skill di bidangnya agar kinerja bisa dioptimalkan.

“Jika pekerjaan tidak dilakukan oleh ahlinya maka bencana ujungnya. Jadi kepala lembaga manapun jika tidak sesuai dengan skill lebih baik mengundurkan diri atau minta dipindahkan,” ungkapnya.

Ia juga menyadari bahwa anggaran Pemkab Serang setiap tahunnya terbatas. Sedangkan kebutuhan pembangunan meningkat dengan perkembangan penduduk ekonomi masyarakat, sehingga menekankan seluruh perangkat daerah dalam  penyusunan rencana kerja tahun 2019 menghindari kegiatan yang tidak berkaitan dengan pencapaian kinerja utama OPD.

“Tingkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan rencana kerja 2019, sehingga kita dapat memanfaatkan anggaran yang sangat terbatas ini secara optimal,” ujarnya.[Qomat]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Tatu: Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Masih Prioritas
katarBanten

PEMERINTAHAN

667 dibaca
TAPD Tak Boleh Pangkas Anggaran Tanpa Seizin KPU dan Bawaslu
204 dibaca
Tatu: Efisiensi Anggaran Dilakukan Sejak Menjabat Bupati Serang
katarBanten1

POLITIK

214 dibaca
Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Serang Digelar 3 November
218 dibaca
Pilkada Serang 2020, PKS Sebut Belum Ada Penantang Petahana

HUKUM & KRIMINAL

197 dibaca
Pelaku Curanmor di Kibin Tewas Setelah Dianiaya Warga

PERISTIWA

516 dibaca
Gunakan Water Canon Salurkan Bantuan Air Bersih di Pontang

EKONOMI & BISNIS

297 dibaca
Ini Dia Perlengkapan Perkayuan yang Wajib Dimiliki untuk Wood Working
Top