Tak Kunjung Cair, Dimana Dindikbud Banten Mengendap Dana BOS

IBC, Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sampai saat ini belum menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Padahal, Pemerintah Pusat sudah menyalurkan kepada pemerintah provinsi se Indonesia sejak Februari 2018 untuk triwulan satu yakni, Januari-Februari-Maret. Lantas, dimana Dindikbud Banten mengendapkan dana BOS tersebut?

Keterlambatan penyaluran dana BOS bukan kali pertama terjadi, bahkan tahun-tahun sebelumnya pun kerap terlambat. Akibat keterlambatan tersebut, tidak sedikit pihak sekolah yang mengeluhkannya. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa hanya menunggu dan menunggu.

Keluhan tersebut disampaikan salah satu Kepala SDN di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. "Harus bagaimana lagi, semua juga memang belum cair (Dana BOS). Sudah biasa setiap triwulan lambat terus, sekarang triwulan saru Januari sampai Maret belum cair aja," ujar kepala sekolah tersebut yang enggan namanya ditulis saat ditemui di kantornya pada Senin, 26 Maret 2018.

"Sekolah itu ujung tombak dan ujung tombok juga. Maksudnya, kalau dana BOS lambat kita paling pinjam uang tabungan murid dulu, yang penting KBM (kegiatan belajar mengajar) lancar pak," tambahnya.

Senada dikatakan Kepala SDN Kerundang 2 Kota Serang, Yani Sumaryani. Pihaknya pun sama harus meminjam uang tabungan murid terlebih dahulu jika kondisi seperti ini dana BOS tak kunjung cair." Utang dulu kalau ada kegiatan. Kadang pinjem uang tabungan murid," katanya.

Menurut dia, jika pihak sekolah hanya mengandalkan pemerintah sepertinya dunia pendidikan tidak akan jalan. Jadi, pihaknya selalu berupaya bagaimana pun caranya agar KBM tetap berjalan demi kebaikan dunia pendidikan." Upayanya salah satunya kadang pakai uang pribadi saya dulu buat operasional sekolah. Yang penting berjalan, kalau menunggu dari pemerintah mah ga akan jalan," cetus Yani.

Namun disayangkan, Sekretaris Dindikbud Banten, Ardius Prihatono belum bisa dikonfirmasi. Meski berada di kantornya, namun tidak berada di ruangannya." Bapaknya ada, tapi ga ada di ruangan ga tahu kemana,"ujar dua staff saat disambangi IBC pada Senin, 26 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIB. Bahkan, dihubungi melalui sambungan telepon selulernya pun dalam kondisi tidak aktif.

Sebelumnya Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah menyatakan, bahwa pihaknya sudah membuat surat untuk penguatan komite sekolah untuk bagaimana menanggulangi dana operaisonal tersebut. Tujuannya itu untuk melakukan langkah-langkah kesepakatan dengan orangtua siswa.

“Memang sekolah tidak boleh memungut apapun. Tapi, kalau komite sekolah untuk saran prasarana pendidikan itu sah-sah saja,”ujarnya.

Terkait terus lambatnya penyaluran dana BOS, Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, jika hal tersebut sering terjadi setiap tahunnya. “Ini yang sering saya sampaikan ke komisi V (DPRD) Banten) untuk melakukan teguran kepada Dindikbud. Bahkan  pencairan (dan BOS) di Dindikbud. Ini sebagai PR kita semua. Intinya saya sudah perintahkan ke Komisi V,” tegas Asep Rahmatullah.

Komisi V DPRD Banten yang membidangi salah satunya pendidikan, saat disambangi IBC tidak ada satu pun Ketua maupun Anggota Komisi V tersebut pada Senin, 26 Maret 2018 sekitar pukul 09.45 WIB. Bahkan, saat dikirim melalui pesan singkat Ketua Komisi V, Fitron Nur Ikhsan tidak memberikan jawaban.