lBC, Serang - Pemecatan 6 guru honorer SMA 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang tidak mendapat reaksi pembelaan dari Dewan Pendidikan Banten. Padahal seharusnya sesuai tupoksinya, melakukan mediasi, control dan advisory.
Hal tersebut di sayangkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya dari aktivis Pemuda KNPI Banten Khoirul Umam. “Sebaiknya Dewan Pendidikan Banten membubarkan diri saja. Tidak ada gunanya. Cuma habis-habiskan anggaran negara,”cetus Umam kepada lnilahBanten di Kota Serang pada Minggu, 24 Maret 2019.
Umam Pengurus DPP KNPI ini menambahkan, yang sejatinya Dewan Pendidikan Banten aktif dan reaktif melihat emosionalnya masyarakat melihat ketidakadilan ini. “Guru honor yang hanya di gaji tidak seberapa langsung di pecat tanpa ampun, tapi banyak Pejabat Pemprov Banten aktif kampanye di biarkan. Hukum harus menciptakan keadilan bagi semua, honorer atau ASN/PNS atau akan ada gelombang protes dan perlawanan rakyat, akhirnya wibawa pemerintah jatuh di mata rakyat,”ungkapnya.
Anggota Dewan Pendidikan Banten, Eny Suhaeni pun menyayangkan Dewan Pendidikan Banten hingga saat ini belum ada upaya organisasi untuk menyikapi kasus pemecatan guru honor SMA 9 Kronjo tersebut. “Namun secara pribadi saya menyayangkan keputusan Kadis Dindikbud Banten yang buru-buru mencabut SK mereka tanpa mekanisme peringatan terlebih dahulu,”ujarnya.
Ketua Forum Guru Honor K2 ( FGHK2 ) PGRI Banten Martin Alhisyam mengancam akan menurunkan 10.000 guru honor pada Kamis, 24 Maret 2019 ke Kantor Dindikbud Banten. “Ini bentuk protes atas ketidak adilan pada guru honor di Banten,”tegasnya seraya mengaku sedang mematangkan dan koordinasi dengan elemen masyarakat lain yang peduli dan simpati terhadap perjuangan para guru honor di Banten.