Selasa, 20 Agustus 2019

Soal Tiga Guru Dilantik jadi Pejabat, Gubernur WH: Apa, Apa?

Gubernur Banten Wahidin Halim-[Foto Ist]
Selasa, 26 Feb 2019 | 12:18 WIB - Banten Pandeglang Pemerintahan

lBC, Pandeglang - Pengangkatan tiga orang guru SMKN I Kragilan, Kabupaten Serang menjadi pejabat struktural dan langsung dipromosikan menjadi Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan menunai kritikan. Bahkan, pengangkatan tiga orang guru dari sekolah yang sama menjadi pejabat struktural sarat muatan politik balas budi, karena ketiga orang guru tersebut dianggap sukses mengantarkan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim ditanya perihal tersebut, karena melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru.“Apa?, apa?,” jawab WH sapaan Wahidin Halim kepada lnilahBanten usai salat jenazah Almarhum mantan Bupati Pandeglang periode 1990-1995 M Zein di Masjid Agung Ar-Rohman, Pandeglang pada Senin, 25 Februari 2019.

Ditanya kembali perihal tersebut, WH yang mengenakan sarung dan baju koko putih dengan santai menjawab seolah proses pelantikan tersebut tidak ada yang salah. "Nanti saya lihat lagi,”ujarnya.

Baca juga: Guru Diangkat jadi Pejabat, Ombudsman Sebut Melanggar SE MenPAN- RB

Ditanya kembali pengangkatan ketiga guru yang melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru, yang secara tegas meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk "Segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Lain" WH menjelaskan, jika ketiga guru tersebut sudah tidak aktif menjadi guru.

“Mereka sudah pindah sebelumnya ke pemda (Pemprov Banten),”ujarnya sambil berlalu menuju kendaraan dinasnya. Baca juga: Ini 202 Nama Pejabat Pemprov Banten yang Dilantik

Kepala Badan Kepe­gawaian Daerah (BKD) Provinsi Ban­ten Komarudin membantah tudingan pengangkatan dan promosi tiga guru SMKN 1 Kragilan, Kabupaten Serang menjadi pejabat struktural di Kan­tor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan bermuatan politis balas budi.

”Promosi jabatan tiga orang guru SMKN 1 Kragilan menjadi pejabat struktural di KCD Pendidikan, murni kebutuhan organisasi. Sama sekali tidak ada muatan politis, karena pen­gangkatan itu mengacu kepada PP No­mor 11 tahun 2017,” terang Komarudin kepada wartawan.

Baca juga: Suasana Pelantikan Ratusan Pejabat Pemprov Banten Semrawut

Menurut Komarudin juga, selain mengacu kepada PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), promosi jabatan ketiga guru tersebut juga berpedoman kepada surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Nomor 800/3569- BKD/2017 yang menegaskan bahwa guru dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan yang serumpun.

Jabatan itu antara lain, pengawas sekolah, kepala sekolah, kepala dinas/ cabang dinas, kepala bidang (kabid) dan jabatan lain yang mengelola bi­dang pendidikan. ”Jadi pengangkatan tiga orang guru menjadi pejabat struk­tural tidak ada aturan yang dilanggar. Apalagi, ketiganya sudah lebih dari delapan tahun menjadi guru. Mereka juga pernah menjadi staf di Pemprov Banten,” tuturnya juga.

Selain itu, katanya lagi, jabatan yang sekarang diamanahkan kepada tiga guru itu masih serumpun, yaitu sama-sama di bidang pendidikan. Terkait adanya kekurangan tenaga guru di SMKN 1 Kragilan pasca di­tariknya tiga orang guru di sekolah tersebut, Komarudin berjanji akan segera mencarikan solusinya.

Agar sekolah tersebut tidak terjadi kekurangan guru demi kelancaran proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah kejuruan unggulan di Kabupaten Serang tersebut. ”Itu sudah kita pikirkan, dan dalam waktu dekat ini kita akan segera mengisi kekosongan guru yang terjadi di SMKN 1 Kragilan,” tegasnya.

Sementara salah satu Guru yang dilantik menjadi Kepala KCD Cabang Lebak, Sirojudin mengatakan jika dirinya tidak meminta jabatan atas isu yang beredar, karena bagian dari tim sukses WH-Andika pada Pilgub Banten 2017 lalu. Akan tetapi, kata dia yang perlu dipahami berdasarkan Surat Edaran Sekda Banten, Ranta Soeharta dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru, yang secara tegas meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk "Segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Lain" itu terbantahkan pada poin ketiga.

Jelas Sirojudin, Surat edaran tersebut disusul dengan surat Nomor:B/1440/M.PAN/7/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal penjelasan Surat Edaran MenPAN Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 Tanggal 26 April 2004 yang menegaskan bahwa "Guru hanya dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan yang serumpun, antara lain Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Kepala Dinas/Sub Dinas/Cabang Dinas, Kepala Bidang/Subdit, dan Jabatan lain yang mengelola bidang pendidikan"

"Kalau saya mah berdasarkan edaran dari sekda dan menPAN-RB. Itu jawabannya di poin 3. untuk jawab poin 2,”tukas Sirojudin yang juga Sekjen KNPI Banten ini.

Reporter: Arif Soleh
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Tiga Guru Dilantik jadi Pejabat, Gubernur WH: Apa, Apa?
katarBanten

PEMERINTAHAN

669 dibaca
TAPD Tak Boleh Pangkas Anggaran Tanpa Seizin KPU dan Bawaslu
204 dibaca
Tatu: Efisiensi Anggaran Dilakukan Sejak Menjabat Bupati Serang
katarBanten1

POLITIK

215 dibaca
Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Serang Digelar 3 November
218 dibaca
Pilkada Serang 2020, PKS Sebut Belum Ada Penantang Petahana

HUKUM & KRIMINAL

198 dibaca
Pelaku Curanmor di Kibin Tewas Setelah Dianiaya Warga

PERISTIWA

518 dibaca
Gunakan Water Canon Salurkan Bantuan Air Bersih di Pontang

EKONOMI & BISNIS

297 dibaca
Ini Dia Perlengkapan Perkayuan yang Wajib Dimiliki untuk Wood Working
Top