Jumat, 14 Desember 2018

Soal Pengadaan Barang/Jasa, Sekda Lebak: Kalau Ikuti Aturan Kita Selamat

(Foto:Fahdi Khalid/lnilahBanten)
Senin, 16 Apr 2018 | 15:27 WIB - Lebak Pemerintahan

lBC, Lebak – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Dede Jaelani membuka kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Kontrak yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Aula Mutatuli Setda Lebak, Rangkasbitung pada Senin, 16 April 2018. Sekda mengatakan, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian baik nasional maupun daerah.

Menurutnya, setiap aparatur harus memahami tatacara dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa. Mengingat banyaknya aparatur yang terjerat kasus pidana akibat ketidaktahuan terutama terkait perizinan dan proses pengadaannya. “Perizinan dan proses pengadaan barang jasa itu harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,”tegas sekda.

Sekda juga mengingatkan kepada para pejabat dilingkungan Pemkab Lebak untuk selalu mengikuti aturan. Untuk itu dia mengharapkan peserta agar serius mengikuti Bimtek ini, agar bisa memahami aturan yang selalu berubah-ubah, sehingga dapat terhindar dari kasus-kasus yang bisa menjerat aparatur itu sendiri. “Kalau kita ikuti aturan kita selamat, saya yakin itu (kasus KKN) bukan karena kesengajaan, tapi karena belum paham,” tukasnya.

Sementara Narasumber yang juga Traing of Trainer (TOT) LKPP, Rita Berlis mengatakan bahwa banyak permasalahan terutama dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pesiden Nomor 16 Tahun 2018.

Menurutnya Perpres tersebut diterbitkan karena perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for money) dan kontibusi dalam peningkatan pneggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Kata Rita, arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Sesuai arahan pak Presiden aturan ini dibuat lebih mudah dan lebih implementatif,”kata Rita.

Akan tetapi, lanjut Rita, hal ini perlu di imbangi dengan pengetahuan dan teknik bagaimana seorang auditor mampu melakukan audit PBJ dengan baik, serta pengetahuan bagi PA/KPA, PPK, PPTK dan ULP akan resiko disetiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.

Reporter: Fahdi Khalid
Redaktur: Akew
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Pengadaan Barang/Jasa, Sekda Lebak: Kalau Ikuti Aturan Kita Selamat

BERITA TERKAIT

PEMERINTAHAN

202 dibaca
Gubernur Banten Terima DIPA TA 2019 dari Presiden
2781 dibaca
Gaji Guru Naik Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Menekan Angka Pengangguran
317 dibaca
Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2018-2023 Dilantik

POLITIK

311 dibaca
Eeng Kosasih Pimpin KNPI Kabupaten Serang, Ini Program Unggulannya
154 dibaca
Pemilu 2019, Pemprov Banten Target Partisipasi Pemilih 80 Persen
219 dibaca
Bahas Pemilu 2019 Damai di Banten

HUKUM & KRIMINAL

128 dibaca
Sabu 2,5 Kg dan 51 Pil Ekstasi Siap Edar di Tangsel Diamankan
256 dibaca
Meresahkan, Tiga Warga Lebak Tersangka Curanmor Diringkus
332 dibaca
Di Pandeglang, Seorang Anak Bacok Ibu Tirinya Hingga Meninggal

PERISTIWA

251 dibaca
Naik Tipe, Polda Banten Diminta Tingkatkan Kamtibmas
280 dibaca
Kapolri Resmikan Kenaikan Tipologi Polda Banten dari Tipe B ke Tipe A

EKONOMI & BISNIS

157 dibaca
Investasi di Banten Harus Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 
210 dibaca
Pemprov Banten Lepas Seluruh Saham di Bank BJB
Top