Kamis, 19 Juli 2018

Soal Pengadaan Barang/Jasa, Sekda Lebak: Kalau Ikuti Aturan Kita Selamat

(Foto:Fahdi Khalid/lnilahBanten)
Senin, 16 Apr 2018 | 15:27 WIB - Lebak Pemerintahan

lBC, Lebak – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Dede Jaelani membuka kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Kontrak yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Aula Mutatuli Setda Lebak, Rangkasbitung pada Senin, 16 April 2018. Sekda mengatakan, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian baik nasional maupun daerah.

Menurutnya, setiap aparatur harus memahami tatacara dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa. Mengingat banyaknya aparatur yang terjerat kasus pidana akibat ketidaktahuan terutama terkait perizinan dan proses pengadaannya. “Perizinan dan proses pengadaan barang jasa itu harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,”tegas sekda.

Sekda juga mengingatkan kepada para pejabat dilingkungan Pemkab Lebak untuk selalu mengikuti aturan. Untuk itu dia mengharapkan peserta agar serius mengikuti Bimtek ini, agar bisa memahami aturan yang selalu berubah-ubah, sehingga dapat terhindar dari kasus-kasus yang bisa menjerat aparatur itu sendiri. “Kalau kita ikuti aturan kita selamat, saya yakin itu (kasus KKN) bukan karena kesengajaan, tapi karena belum paham,” tukasnya.

Sementara Narasumber yang juga Traing of Trainer (TOT) LKPP, Rita Berlis mengatakan bahwa banyak permasalahan terutama dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pesiden Nomor 16 Tahun 2018.

Menurutnya Perpres tersebut diterbitkan karena perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for money) dan kontibusi dalam peningkatan pneggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Kata Rita, arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Sesuai arahan pak Presiden aturan ini dibuat lebih mudah dan lebih implementatif,”kata Rita.

Akan tetapi, lanjut Rita, hal ini perlu di imbangi dengan pengetahuan dan teknik bagaimana seorang auditor mampu melakukan audit PBJ dengan baik, serta pengetahuan bagi PA/KPA, PPK, PPTK dan ULP akan resiko disetiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.

Reporter: Fahdi Khalid
Redaktur: Akew
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Pengadaan Barang/Jasa, Sekda Lebak: Kalau Ikuti Aturan Kita Selamat

PEMERINTAHAN

225 dibaca
Lantik Sekda Baru, Bupati Serang Minta Perkuat Konsolidasi dan Koordinasi
160 dibaca
Rehab Kantor Koperasi dan UKM Lebak Telan Dana Rp3,8 Miliar
117 dibaca
Kepala BKKBN Apresiasi Kinerja Pemkab Serang

POLITIK

396 dibaca
Pemilu 2019, Hanura Pandeglang Target Raih 12 Kursi di DPRD
198 dibaca
Pileg 2019, Mayoritas Caleg PKS Lebak adalah Generasi Milenial
416 dibaca
Suami Bupati Lebak Nyalon DPD RI, Apa Misinya? 

HUKUM & KRIMINAL

65 dibaca
Pelaku Diduga Penyandang Dana Politik Uang Pilkada Kota Serang Diringkus
170 dibaca
Kejari Lebak Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pasar Gajrug Rp19 M
Top