Jumat, 27 April 2018

Soal Pengadaan Barang/Jasa, Sekda Lebak: Kalau Ikuti Aturan Kita Selamat

(Foto:Fahdi Khalid/lnilahBanten)
Senin, 16 Apr 2018 | 15:27 WIB - Lebak Pemerintahan

lBC, Lebak – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Dede Jaelani membuka kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Kontrak yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Aula Mutatuli Setda Lebak, Rangkasbitung pada Senin, 16 April 2018. Sekda mengatakan, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian baik nasional maupun daerah.

Menurutnya, setiap aparatur harus memahami tatacara dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa. Mengingat banyaknya aparatur yang terjerat kasus pidana akibat ketidaktahuan terutama terkait perizinan dan proses pengadaannya. “Perizinan dan proses pengadaan barang jasa itu harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,”tegas sekda.

Sekda juga mengingatkan kepada para pejabat dilingkungan Pemkab Lebak untuk selalu mengikuti aturan. Untuk itu dia mengharapkan peserta agar serius mengikuti Bimtek ini, agar bisa memahami aturan yang selalu berubah-ubah, sehingga dapat terhindar dari kasus-kasus yang bisa menjerat aparatur itu sendiri. “Kalau kita ikuti aturan kita selamat, saya yakin itu (kasus KKN) bukan karena kesengajaan, tapi karena belum paham,” tukasnya.

Sementara Narasumber yang juga Traing of Trainer (TOT) LKPP, Rita Berlis mengatakan bahwa banyak permasalahan terutama dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pesiden Nomor 16 Tahun 2018.

Menurutnya Perpres tersebut diterbitkan karena perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for money) dan kontibusi dalam peningkatan pneggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Kata Rita, arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Sesuai arahan pak Presiden aturan ini dibuat lebih mudah dan lebih implementatif,”kata Rita.

Akan tetapi, lanjut Rita, hal ini perlu di imbangi dengan pengetahuan dan teknik bagaimana seorang auditor mampu melakukan audit PBJ dengan baik, serta pengetahuan bagi PA/KPA, PPK, PPTK dan ULP akan resiko disetiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.

Reporter: Fahdi Khalid
Redaktur: Akew
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Pengadaan Barang/Jasa, Sekda Lebak: Kalau Ikuti Aturan Kita Selamat

PEMERINTAHAN

79 dibaca
Wagub Andika Cecar Pjs Bupati Lebak Soal Minimnya Penyaluran Rasta
254 dibaca
Gubernur WH: Seminar-seminar Seperti Ini Saya Sudah Bosan
114 dibaca
Kompak, Airin dan Benyamin Bayar PBB di Pekan ASN Tangsel

PEMERINTAHAN

79 dibaca
Wagub Andika Cecar Pjs Bupati Lebak Soal Minimnya Penyaluran Rasta
254 dibaca
Gubernur WH: Seminar-seminar Seperti Ini Saya Sudah Bosan
114 dibaca
Kompak, Airin dan Benyamin Bayar PBB di Pekan ASN Tangsel

POLITIK

66 dibaca
Pengen Makan Pecel Gratis? Hadir Saja pada Acara Milad PKS Lebak
31 dibaca
Bentuk Sekber Bersama, Gerindra PKS Solid
242 dibaca
KPU Umumkan DPT Pilkada Lebak 2018, Ini Daftarnya

HUKUM & KRIMINAL

8 dibaca
Tiga Spesialis Pembobol ATM Diringkus
44 dibaca
Polres Serang Gencar Perangi Peredaran Miras
Top