Minggu, 24 Januari 2021

Soal Dugaan Pungli PTSL di Bojongmanik, Ini Kata Tanto

Wabup Pandeglang Tanto Warsono Arban (foto istimewa)
Selasa, 28 Nov 2017 | 08:57 WIB - Pandeglang Pemerintahan

lBC, Pandeglang - Puluhan warga Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang mengeluhkan biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Pasalnya, warga diminta biaya pembuatan hingga jutaan rupiah oleh seorang oknum aparatur desa. Ironisnya, kejadian itu sudah berlangsung sejak tahun 2015 silam.

Menanggapi adanya dugaan pungutan tersebut, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengusulkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berkoordinasi membuat regulasi khusus mengenai mekanisme dan ketentuan pembuatan sertifikat PTSL.

Dengan adanya regulasi itu, Pemkab bisa saja membiayai pembuatan sertifikat yang dulu dikenal dengan nama Prona itu, yang tidak didanai oleh APBN.

"Kalau memang itu membebani masyarakat, bisa saja dibuatkan regulasi khusus seperti Perda (Peraturan Daerah, red), sehingga anggaran dicover oleh pemerintah. Daripada ini katanya gratis tapi masih membebani masyarakat," kata Tanto kepada wartawan pada Senin, 27 November 2017.

Tanto menilai, biaya yang dipungut oleh oknum aparatur desa sudah melebihi kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, pemerintah telah menegaskan program tersebut tidak dipungut biaya meski ada pengecualian. Diprediksi, jikapun ditanggulangi Pemkab anggarannya tidak terlalu besar.

"Kalau biaya tidak besar, tidak masalah. Jika 1 pembuatan sertifikat Rp300 ribu, tinggal dikalikan jumlah kuota. Itu mungkin tidak terlalu besar karena kan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi ini untuk ikut menyukseskan program srategis pemerintah pusat," jelas mantan Ketua KNPI Banten itu.

Sementara perihal oknum aparatur desa yang diduga melalukan pungli, Tanto menegaskan akan meminta Inspektorat melakukan investigasi kebenarannya. Jika terbukti, ia mendesak agar ditindak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Nanti saya juga akan menyampaikan ke inspektorat bahwa ada temuan seperti ini. Kami urus di internal  dan investigasi, apakah benar atau tidak. Saya kira Ini terindikasi terjadi di semua wilayah," ucapnya.

Di sisi lain, politisi Golkar itu menuntut BPN memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Bahwa dalam mengurus PTSL, ada biaya tambahan yang dibebankan kepada pemohon seperti pembelian materai, pembuatan surat keterangan, dan pematokan lahan.

Diberitakan sebelumnya,  salah seorang warga Kampung Numpi, Desa Bojongmanik, Ahmad Patori menuturkan, besaran biaya yang dipungut oleh oknum desa bervariatif. Dari mulai Rp100 ribu, hingga ada yang mencapai Rp3 juta. Dirinya menceritakan, mulanya warga di kampungnya tidak mengetahui bahwa proses pembuatan program yang dulu dikenal dengan nama Prona itu gratis.

"Warga baru tahu saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pandeglang awal Oktober lalu. Saat itu, Kepala Negara secara simbolis memberi bantuan sertifikat tanah ke ribuan penerima," tuturnya kepada awak media.

Meski sudah menyetorkan sejumlah uang sejak tahun 2015, namun sampai saat ini sertifikat yang diharapkan belum juga muncul. Padahal warga dijanjikan akan selesai dalam waktu 6 bulan.

"Setelah dibagikan presiden, sertifikat itu dikembalikan lagi karena belum ditanda tangani dan diberi stempel BPN (Badan Pertanahan Nasional). Janjinya, sertifikat itu akan selesai dalam waktu 1 minggu. Tetapi sampai sekarang belum ada juga," keluhnya.

Perihal adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum desa lanjut Patori, warga sudah menanyakan langsung ke oknum bersangkutan. Namun jawaban yang diberikan tidak memberi pencerahan terhadap warga.

"Warga juga sudah menyampaikan ke BPN, namun telah ditegaskan bahwa BPN tidak pernah memungut biaya," katanya.

Selain warga Kampung Numpi, kampung lain yang juga dipungut biaya kepengurusan PSTL, meliputi Kampung Masjid, Tarikolot, Lapangan, Jabing, Cikupaeun, Gayong, Tanjung Jaya, dan Kampung Gebang. Bahkan Sebanyak 72 warga dari 9 kampung telah menyatakan kesiapannya untuk memberi keterangan apabila dibutuhkan.

Reporter: Saepullah
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Dugaan Pungli PTSL di Bojongmanik, Ini Kata Tanto

INILAH BANTEN

44 dibaca
Polda Banten Kawal Distribusi Vaksin Sinovac ke Kabupaten/Kota
99 dibaca
Sambil Ngopi, Polda Banten Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

INILAH SERANG

41 dibaca
Laznas Chevron dan Dompet Dhuafa Banten Salurkan Paket Nutrisi
112 dibaca
KPU Tetapkan Tatu-Pandji Bupati dan Wakil Bupati Serang Terpilih

HUKUM & KRIMINAL

66 dibaca
Selundupkan Bibit Lobster, Dua Warga Pandeglang Dibekuk
81 dibaca
Usai Disetujui DPR, Komjen Listyo Sigit Siapkan Rencana Aksi

POLITIK

112 dibaca
KPU Tetapkan Tatu-Pandji Bupati dan Wakil Bupati Serang Terpilih
116 dibaca
KPU Pandeglang Siapkan Materi Gugatan di MK

PENDIDIKAN

173 dibaca
Nadiem Makarim Bicara Korban Sriwijaya Air
303 dibaca
Tenaga Pengajar Berstatus ASN di Pandeglang Masih Minim
Top