Minggu, 19 Januari 2020

Silpa APBD Kabupaten Serang TA 2018 Capai Rp403 Miliar

Ketua DPRD, Muchsinin menandatangani Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018 pada Kamis, 18 Juli 2019 malam.[Foto: Arif Soleh/InilahBanten]
Kamis, 18 Jul 2019 | 23:33 WIB - Serang Pemerintahan

lBC, Serang – DPRD Kabupaten Serang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018. Penetapan Perda ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muchsinin melalui rapat paripurna bertempat di gedung DPRD setempat pada Kamis, 18 Juli 2019 malam.

Namun, meski DPRD Kabupaten menyetujui Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018 menyampaikan sebanyak delapan catatan. Salah satu catatan terkait Sisa lebih pembiayaan atau Silpa yang mencapai Rp403,195 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Banggar atau Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi. Dia menyebutkan, Silpa sebesar Rp323,720 miliar yang berasal dari deficit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp79,475 miliar. “Dan dengan pembiayaan netto sebesar Rp403,195 miliar,”ucap Politisi PKS membacakan catatan tersebut.

Baca juga: Tak Penuhi Kuorum, Paripurna DPRD Kabupaten Serang Batal Digelar

Hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Serang dihadiri oleh Ketua DPRD, Muchsinin, Bupati dan Wakil Bupati, Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa, puluhan Anggota DPRD, dan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Serang.

Menanggapi Silpa tersebut, usai rapat paripurna Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, bahwa dengan jumlah Silpa sebesar itu berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD-OPD) yang merupakan efisiensi anggaran.

“Tetapi memang yang masih menjadi PR itu mengenai pengadaan lahan. Kabupaten Serang memang seringkali terkendala dilapangan, ada persoalan dilapangan (pembebasan lahan), jadi anggaran di OPD ini menjadi besar,”ujarnya kepada wartawan.

Sambungnya, Silpa yang didominasi dari program pembebasan lahan didominasi oleh OPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Tatu mencontohkan, ketika Dindikbud mengajukan program dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), sedangkan untuk APBD (Anggaran Pendapatan Belanja) juga mengalokasikan anggarannya.

“Nah, setelah pelaksanaannya APBN yang digunakan. Nah itu nanti kita sinkronkan program Dindikbud dengan Perkim (Dinas Perumahan dan Pemukiman), agar saat mengajukan program tidak sama anatar APBN dan APBD. Tidak tumpeng tindih juga,” terang Tatu.

“Terus untuk yang lain yang menjadi penambah Silpa diluncurkan itu (pembebasan lahan) Puspemkab (Pusat Pemerintahan Kabupaten). Semoga tahun ini bisa menyerap bisa lebih banyak, karena sudah difasilitasi oleh BPN, tahun ini dan tahun depan,”jelas Tatu.[Ars]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Silpa APBD Kabupaten Serang TA 2018 Capai Rp403 Miliar
x.ackd

PEMERINTAHAN

227 dibaca
Bupati Serang: APBD Rp 3 Triliun Adalah Amanah Rakyat
318 dibaca
Lantik 277 Pejabat, Bupati Serang Minta Pemerintah Kecamatan Siaga Bencana

POLITIK

105 dibaca
Buka Pendaftaran Calon PPK, KPU Pastikan Tak Ada Titipan 
406 dibaca
KPU Kabupaten Serang Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK

HUKUM & KRIMINAL

116 dibaca
Cabuli Anak Tiri Warga Kelurahan Unyur Diamankan Polisi

PERISTIWA

53 dibaca
Banjir, Ratusan Rumah di Kecamatan Kasemen Terendam

EKONOMI & BISNIS

160 dibaca
Andika: Banten Siap Dukung Kebijakan Strategis OJK
Top