Jumat, 26 April 2019

Ruang Publik dan Kampanye Politik

[foto ilustrasi]
Selasa, 22 Jan 2019 | 15:12 WIB - Suara Pembaca

Oleh: Indah Noviariesta

Sering kita menyebut ruang opini sebagai ruang publik, yang pemiliknya adalah rakyat Banten. Tetapi, bulan-bulan menjelang kampanye politik, baik menjelang pemilu legislatif maupun eksekutif, ruang-ruang milik rakyat itu seakan disabotase oleh kekuatan-kekuatan elit politik, tanpa adanya sikap kritis dari kalangan media, intelektual dan wartawan Banten sendiri.

Kita bisa pahami adanya kepentingan ekonomi yang mengatasi kepentingan politik, yang menurut dalih seorang pemred, “memperjuangkan hajat hidup orang banyak”. Bila kita berpikir dengan akal sehat, maka jawaban yang pas bukanlah mementingkan hajat hidup orang banyak, melainkan demi penyelamatan bendera perusahaannya sendiri.

Selama ini, rakyat Banten cukup sabar menyaksikan fenomena adegan monopoli dan sabotase yang blak-blakan dipertontonkan seperti ini. Meskipun mereka merasakan betul bagaimana ruang-ruang publik itu telah dicemari oleh beragam atribut kampanye, iklan para caleg, seakan membiarkan saja rakyat awam tidak mengerti akan hak-haknya atas kepemilikan ruang publik.

Saat ini, ramai-ramai mereka berlomba menampilkan diri, melalui dana publikasi yang dipersiapkan terkesan menghalalkan segala cara untuk menjegal hak-hak pendapat dan pemikiran rakyat yang dapat memekarkan kecerdasan publik. Bisa dibayangkan, apa jadinya mereka jika menduduki tampuk kekuasaan, kalau belum apa-apa sudah berani menyabotase hak-hak kepentingan rakyat untuk berkarya dan berkreasi memekarkan nilai-nilai keadaban dan moral masyarakat Banten.

Sekarang saya akan memberitahukan rakyat Banten mengenai hak-hak yang harus diperjuangkannya. Karena, ketidaktahuan mereka tentang hak kepemilikan ruang publik tentu saja dikarenakan tidak ada pihak yang memberitahukannya secara jujur dan apa adanya. Ironisnya, pemerintah daerah, baik di tingkat mitra kerja gubernur maupun bupati, tidak ada yang memiliki kekuatan moril untuk memberitahukan hak-hak rakyat atas kepemilikan ruang-ruang publik tersebut. Sebaliknya, justru banyak ruang-ruang publik di Banten ini yang terang-terangan disewakan untuk pemasangan spanduk, baliho, reklame, seakan tak peduli mengusik hak-hak kepemilikan rakyat akan kenyamanan dan ketentraman hidup.

Selain itu, ribuan kilometer di sepanjang jalan-jalan raya hingga ke gang-gang sempit, banyak sekali tindakan semena-mena dari oknum-oknum yang seenaknya memasang iklan-iklan besar tanpa izin dari pihak yang berwenang. Masalahnya, boleh jadi pihak yang berwenang itulah yang memulai kesewenangan memasang atribut dan berbagai iklan kampanye, seolah memberi contoh teladan kepada rakyat bahwa tanpa izin pun sah-sah saja. Kalaupun dipersoalkan di kemudian hari, paling banter sangsinya cuma diadakan gotong-royong untuk pembersihan doang.

Dari perspektif lain, perilaku menjegal atau membajak hak-hak rakyat Banten atas kepemilikan ruang publik, bukankah hal itu sama saja dengan tindakan korupsi? Mengapa selama ini, pemerintah daerah seakan berhak mengklaim dirinya selaku pemilik dan penguasa tunggal dari ruang-ruang publik? Ironisnya, ada beberapa oknum dari pemerintah daerah yang begitu getolnya membikin-bikin regulasi, seakan tanpa menyadari sikap tamak dan rakusnya dalam memonopoli dan mencaplok ruang-ruang publik. Pada titik-titik tertentu, mereka berkuasa sepenuhnya sampai-sampai tidak ada kesempatan sama sekali bagi rakyat Banten untuk menikmatinya.

Bulan-bulan menjelang pemilu seperti ini, hampir tiap jengkal ruang-ruang publik didominasi oleh atribut-atribut kampanye. Tak terkecuali ruang-ruang publik dalam rubrik wacana dan opini di koran-koran juga. Sahabat saya, yang sedang cuti kerja dari Singapura malah membikin-bikin anekdot menggelikan. Katanya, lucu sekali di republik antah barantah ini, bahkan penguasa korup yang sudah mati pun masih sempat-sempatnya pasang iklan untuk dirinya di bokong-bokong truk: “Piye kabare? Enak jamanku toh?”

Tembok-tembok warung kopi, gardu ronda, pagar masjid, tiang-tiang listrik dan lampu merah, bahkan pohon-pohon penuh dengan paku-paku besar untuk memasang atribut kampanye. Fenomena ini membuat mereka sulit untuk berkelit bahwa para elit penguasa itulah yang lagi-lagi memiliki andil paling besar dalam hal pengotoran dan perusakan lingkungan bagi ruang-ruang publik kita.

Tidak mengherankan, ketika kita mendengar aktivis lingkungan yang bersuara lantang ketika diwawancarai: “Mereka telah menanamkan embrio korupsi, karena secara terang-terangan merampas hak-hak rakyat Banten, dengan menganggap bahwa kelakuannya itu seakan wajar-wajar saja!”

Kita tidak menghendaki semrawutnya atribut kampanye di sana-sini, sebagai cikal-bakal akan munculnya para penguasa korup dan zalim di negeri ini. Jika rakyat Banten bersikap masabodoh, berarti sama artinya dengan pembiaran atau kerelaan hati dipimpin oleh penguasa-penguasa korup.

Mari kita sambut pemilu April 2019 ini dengan lebih dulu mengantisipasi kemungkinan munculnya penguasa korup dan zalim tersebut. Sebagai rakyat Banten, kita perlu memiliki kesadaran akan hak-hak atas kepemilikian ruang-ruang publik, hingga beritikad keras menjaga kenyamanan dan kebersihan bagi kepentingan kita bersama. (*)

Penulis Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Bagikan:

LAINNYA

Ramuan Sang Penyihir
Senin, 22 Apr 2019 | 17:10 WIB
Ramuan Sang Penyihir
Polemik Masuknya Islam di Banten
Minggu, 31 Mar 2019 | 20:57 WIB
Polemik Masuknya Islam di Banten
Akal Sehat dan Sastra Kita
Rabu, 27 Mar 2019 | 17:13 WIB
Akal Sehat dan Sastra Kita
Bangsa Tukang Ribut
Rabu, 27 Mar 2019 | 14:33 WIB
Bangsa Tukang Ribut

KOMENTAR

Ruang Publik dan Kampanye Politik

PEMERINTAHAN

203 dibaca
Tatu Optimis Pemkab Serang Raih WTP Tanpa Catatan dari BPK RI
6828 dibaca
Soal Tiga Guru Dilantik jadi Pejabat, Gubernur WH: Apa, Apa?
5969 dibaca
Guru Diangkat jadi Pejabat, Ombudsman Sebut Melanggar SE MenPAN- RB

POLITIK

21747 dibaca
Akui Kalah di Banten, Ketua TKD Salahkan Masyarakat dan Kyai Ma'ruf
224 dibaca
Tunggu Hasil Resmi KPU, Andika: Kita Jaga Kondusifitas
202 dibaca
Gubernur Tunggu Rekomendasi KASN Soal Tiga ASN Dukung Calon DPD RI

HUKUM & KRIMINAL

194 dibaca
Polisi Tembak Dua Tersangka Perampok Spesialis Mini Market
125 dibaca
Dua Ribu Gram Sabu dari Jaringan Internasional Dimusnahkan
181 dibaca
Polda Selidiki Pemalsuan 80 SPBJ Palsu di Tangerang

PERISTIWA

1252 dibaca
Pertemuan Gubernur Banten dengan HMI Serang Tuai Kritikan
262 dibaca
Satu Petugas KPPS Meninggal Dunia, Bupati Serang Berduka
269 dibaca
Ricuh Saat Demo Gubernur, HMI Lapor ke Propam Polda Banten

EKONOMI & BISNIS

64 dibaca
Layani Pensiunan, Bank Banten Jalin Kemitraan dengan BPR Baturaja
186 dibaca
Bank Banten Dukung Layanan Samsat Nasional Modern Channel
Top