Relevansi Pemerintah terhadap Kesenjangan Ekonomi dan Sosial di Indonesia

Oleh:Nur Amalah

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Semester I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

         Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, stunting pada anak, dan kriminalitas dalam suatu negara merupakan berbagai masalah besar yang harus diatasi oleh negara dan masyarakat di dalamnya. Negara-negara berkembang seperti Indonesia merupakan negara yang memiliki kesenjangan ekonomi cukup besar.

Pemerintah merupakan sosok yang memiliki peran penting untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem pemerintahan yang baik dengan pemimpin yang baik akan menghasilkan suatu kehidupan yang baik pula dalam masyarakat. Begitupun pemerintah dengan pemimpin yang buruk, yang hanya bekerja demi kepentingannya sendiri, sering korupsi, dan melakukan kejahatan-kejahatan dalam politik juga akan menghasilkan suatu kehidupan masyarakat yang buruk dan akan menuju menjadi negara yang gagal.

         Demi membebaskan rakyat dari keadaan kemiskinan maka kita harus mengetahui bahwa kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat itu merupakan kemiskinan dengan keadaan kesengsaraan atau kerusakan karakter? Jika kemiskinan adalah kerusakan karakter maka hanya sedikit perubahan yang bisa dilakukan.

Namun, jika kemiskinan tersebut merupakan keadaan kesengsaraan maka kebijakan pemerintah dapat berperan dalam menjauhkan masyarakat dari kemiskinan. Apakah kemiskinan hanya berarti kekurangan pekerjaan yang baik? Apakah pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat miskin memberikan upah yang cukup untuk menyediakan sokongan bagi keluarga mereka? Kebanyakan masyarakat merasa kurang dengan lapangan pekerjaan yang ada, dengan upah yang minimum dan sempitnya lapangan pekerjaan.

         Perekonomian adalah kunci dari segala aspek. Indonesia, merupakan negara sosialis di mana sistem ekonomi dengan kepemilikan industri diolah oleh pemerintah demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang terpilih nanti harus benar-benar bisa mengelola perekonomian yang baik untuk masyarakat. Kesejahteraan rakyat ditentukan oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengatur sistem pemerintahan.

Dengan kata lain, hal ini ditentukan oleh presiden, wakil presiden beserta para menterinya. Menjelang pergantian presiden dan wakil presiden pada Februari 2024 mendatang, banyak program yang dikobarkan calon presiden dan wakil presiden yang semata-mata bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Seperti program yang dikobarkan Gibran Rakabuming Raka dalam deklarasi maju Pilpres 2024, di GBK Senayan, Rabu, 25 Oktober 2023. Ia mengatakan akan mengeluarkan kartu anak sehat untuk pencegahan stunting dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia. Juga progran yang dijanjikan Ganjar Pranowo, ia mengatakan akan memberikan pendidikan bagi buruh yang berkualitas beserta keluarganya untuk mendorong masa depan dari keluarga sampai keturunannya.

Ganjar juga memberikan program untuk kenaikan gaji guru honorer apabila terpilih nanti. Program-program yang dikobarkan bakal calon presiden dan wakil presiden ini ternyata tidak selalu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk menarik perhatian masyarakat dalam memperoleh empati dan kepercayaan rakyat demi mendapatkan perolehan suara. Terdapat banyak hal yang harus dicurigai dari para calon yang akan menjadi pemimpin negara ini. Calon pejabat sering kali menjanjikan suatu program baru tanpa berpikir lebih lanjut cara membiayai program-program tersebut.

Perekonomian hampir melandasi semua aspek dalam politik. Para politisi terpilih karena menjanjikan kesejahteraan rakyat dan terpilih kembali karena berhasil mewujudkan janji tersebut. Presiden Indonesia sebelumnya sudah banyak melakukan program-program kesejahteraan guna menjauhkan rakyat dari kemiskinan dan masalah sosial. Namun apakah program tersebut dapat berhasil atau justru memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat? Pada kenyataannya justru muncul berbagai masalah ekonomi dari banyaknya program pemerintah di antaranya adalah inflasi, yaitu tingginya harga bahan pokok. Harga bahan pokok yang menjolak tinggi, seperti minyak, gula, telur, ayam selalu terjadi di Indonesia.

Hal ini membuat masyarakat merasa kesulitan dan memperburuk keadaan. Kenaikan pajak juga menjadi masalah ekonomi yang serius. Masalah ekonomi lainnya yaitu utang pemerintah. Banyaknya program pemerintah juga menyebabkan peningkatan utang negara. Seperti pada masa presiden Joko Widodo, utang Indonesia mencapai 7.002 triliun. Pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan bandara, jalan tol, pelabuhan merupakan salah satu program presiden Joko Widodo yang menyebabkan utang Indonesia meningkat. Rakyat berpikir bahwa kebanyakan anggaran belanja ditunjukkan untuk program kesejahteraan masyarakat yang pada kenyataannya kejadian seperti itu tidak pernah terjadi. Justru banyak ditemui kasus korupsi penyalahgunaan anggaran di Indonesia yang terus mengalami peningkatan, Berdasarkan databoks modus operandi kasus korupsi pada tahun 2022 mencapai 303 kasus, yang kerugiannya ditaksir mencapai Rp17,8 triliun. Dengan demikian, kebijaksanaan dalam perluasan program pemerintah juga perlu diperhatikan.

Permasalahan baik perekonomian, sosial maupun kesehatan dapat diatasi dengan melihat seberapa besar peran pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Kesanggupan atau kepercayaan diri dari suatu negara juga menjadi aspek penting. Kepercayaan terhadap tenaga kerja sendiri menjadi kunci untuk keluar dari sifat ketergantungan terhadap negara lain. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran negara dalam membayar tenaga kerja asing. Tentu saja ini bergantung pada siapa penguasa dan pemerintahan yang mengatur di dalamnya. Pemerintah dengan sistem kepemerintahan yang ada harus memberikan solusi bagi permasalahan yang ada baik ekonomi maupun sosial, di samping itu juga tidak terlepas dari keikutsertaan seluruh masyarakat di dalamnya.

Pemerintah baik badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dipilih dan diberikan amanah untuk menjalankan tugas serta wewenangnya kepada rakyat sebaik-baiknya. Masyarakat berharap kekuasaan yang telah diberikan kepada presiden dan wakil presiden beserta para menterinya mampu memberikan perubahan terhadap negara, yang tujuannya agar kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia dapat dihapuskan dan rakyat mendapatkan kesejahteraan serta keamanan. Kekuasaan yang didapatkan oleh orang-orang yang terpilih melalui pemilu harus dapat menyampaikan aspirasi rakyat dan harus adil serta mencegah akan adanya korupsi.(*)