Rakor Forkopimda Kabupaten Serang Persiapan Pileg-Pilpres 2024 Soroti 4 Hal

lBC, Serang - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang menyoroti 4 hal menjelang pesta demokrasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024. Diantaranya keberadaan tempat pemungutan suara (TPS), pendistribusian surat suara, keberadaan alat peraga kampanye (APK) dan pemilih generasi Z atau mileneal.

Hal itu terungkap pada Rapat koordinasi (Rakor)  Forkopimda Kabupaten Serang bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu) di Pendopo Bupati Serang pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersyukur rakor persiapan pileg dan pilpres antara pemda, KPU, Bawaslu dan Forkopimda meliputi 3 Polres, 2 Kodim dari semua yang dipaparkan KPU, Bawaslu yang harus dilakukan oleh Pemda Serang, Forkopimda sudah terkomunikasikan dan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

”Misalnya di Kabupaten Serang ada TPS khusus PT Nikomas Gemilang dan Ponpes Darul Falah dan Darunnajah. Yang menjadi sorotan adalah Nikomas karena dengan 4 TPS jumlah pemilih seribu lebih, ini harus segera dalam waktu cepat nikomas harus memberikan data berdasarkan KTP tenaga kerja disana,”ungkapnya.

Dengan demikian, kata Tatu, KPU Kabupaten Serang bisa segera menyiapkan kertas suara karena Pemda Serang tidak ingin terjadi pada pileg sebelumnya informasi data tidak lengkap sehingga kertas suara  tidak cukup atau kekurangan. Berdasarkan data yang di sampaikan KPU ada pemilih berdomisili diluar Provinsi Banten berarti hanya mendapatkan kertas suara pilpres.

”Untuk pemilih berdomisili di Provinsi Banten berapa kertas suara untuk pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota itu berdasarkan KTP, jadi ini harus dikawal dan saya meminta pihak kepolisian membantu supaya bisa lebih cepat data tenaga kerja di Nikomas, kalau untuk Ponpes Darul Falah dan Darunnajah itu sedikit,”terangnya.

Kemudian yang menjadi sorotan juga di Kabupaten Serang mempunyai dua pulau yakni Pulau Panjang dan Pulau Tunda dalam hal pendistribusian logistik terutama Pulo Tunda yang jauh jarak tempuhnya. ”Pada Februari 2024 kondisi gelombang tinggi maka harus dipastikan angkutan dengan kapal yang cukup besar supaya aman, sehingga kertas suara yang di distribuskan KPU sampai dengan aman,”harap Tatu.

”Sedangkan terkait APK agar Bawaslu menyosialisasikan kepada partai politik peserta pemiliu untuk menertibakan APK, jika tidak Satpol PP yang akan menertibkan bersama Bawaslu,”sambung Tatu.

Selanjutnya yang masih menjadi PR atau pekerjaan rumah Pemda Serang, tambah Tatu, perlu disikapinya generasi Z atau mileneal dimana pada Pemilu 2024 pemilih mileneal sebanyak 64,66 persen di Kabupaten Serang. Maka, perlu adanya cara melakukan sosialisasi yang disukai kaum pemilih pemula tersebut guna meningkatkan partisipasi pemilih sebagai tolak ukur keberhasilan pemda pada penyelenggaraan pileg dan pilpres.

”Pileg dan pilpres tahun 2019 lalu partisipasi pemilih mencapai 80 persen lebih, diharap bisa meningkat maka saya meminta kapolres dan dandim untuk ikut menyosialisasikan kepada masyarakat untuk hadir ke TPS kalau golput salah tidak baik, melaksanakan hak pilih adalah hak mereka,”tandas Tatu.[Ars]