Rabu, 03 Maret 2021

Puluhan Aset Pemkab Pandeglang Belum Miliki Sertifikat

Selasa, 19 Jan 2021 | 22:54 WIB - Pandeglang

lBC, Pandeglang - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang mencatat sejak tahun 2016 sampai 2019 sebanyak 282 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang di usulkan untuk pembuatan sertifikat. Akan tetapi, dari jumlah itu pihaknya baru merampungkan sebanyak 207 bidang tanah saja. 

Kepala BPN Pandeglang, Suraji mengatakan, kendala dari penyelesaian sertifikat lantaran masih ada beberapa tanah yang hendak dilakukan pengukuran tidak terpasang batas (Patok). Sehingga hal itu menyulitkan BPN. 

"Kendalanya itu setiap dilakukan pengukuran masih ada saja tanah yang tidak ada patoknya. Bagaimana mau mengukur kalau patok tidak ada," ucap Suraji kepada wartawan di Pandeglang pada Selasa, 19 Januari 2021.

Dijabarkannya, dari 2016 sebanyak 73 bidang tanah yang diusulkan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) akan tetapi, baru terselesaikan sebanyak 69 bidang dan masih menyisakan 25 bidang tanah. Sedangkan, 2018 tercatat 42 bidang tanah yang diusulkan dan 37 bidang yang bisa direalisasikan namun masih menyisakan 5 bidang tanah. 

Sementara itu, pada 2019 lalu tercatat tiga kali usulan pembuatan sertifikat yang mana sebanyak 28 yang diusulkan baru terselesaikan 27 bidang. Selain itu usulan ke dua sebanyak 79 yang diusulkan dan masih menyisakan sebanyak 7 bidang tanah yang belum tersertifikat. Sedangkan pada Desember 2019 Pemkab kembali mengusulkan sebanyak 49 bidang tanah namun baru tersertifikat sebanyak 2 bidang tanah dan masih 47 bidang tanah yang tergantung.

"Sebetulnya kalau misalkan dari pemda nya sudah memasang patok 47 bidang tanah itu bisa rampung 1 hari untuk di ukur. Tapi, ini tidak ada patoknya," ujarnya. 

Selain tidak adanya patok yang terpasang, diakui BPN saat hendak melakukan verifikasi pihaknya masih memiliki kendala lain lantaran pemberkasan yang diberikan tidak lengkap. 

"Minimal masuk data Kartu Inventarisir Barang (KIB). Lalu ada surat keterangan pernyataan aset dari sekda, minimal dua saja sudah cukup. Syukur-syukur ada di dukung dengan akta jual beli dan hibahnya," katanya. 

Sedangkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan untuk pembuatan sertifikat terdapat tiga OPD diantaranya, Dinas Pariwisata dengan usulan sebanyak 3 bidang tanah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebanyk 7 bidang tanah serta Dinas Pertanian 1 bidang tanah. 

"Disperindag 7 aset yang belum selesai . Untuk melengkapi pemberkasan ini anehnya dari teman-teman SKPD itu diminta segera melengkapi mereka malah lama mengembalikan berkasnya, Dinas Pariwisata ada 3 bidang dan ini juga belum terdaftar karena berkasnya masih dibawa oleh dinas. Tapi kalau untuk Distan ada 1 bidang ini sudah selesai," tandasnya.[Syam/Ars]

​​​​​

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Puluhan Aset Pemkab Pandeglang Belum Miliki Sertifikat
dinsos dewan ac as Fae SF

INILAH SERANG

73 dibaca
Puluhan Pejabat Pemkab Serang di Suntik Vaksin, Hasilnya Tak Ada KIPI
Top