Selasa, 23 April 2024

Potensi PAD Capai Rp30 M, Pemkab Serang Kembali Pungut Pajak Pengguna Listrik Non PLN

[Foto Istimewa]
Rabu, 06 Des 2023 | 20:57 WIB - Ekonomi & Bisnis

lBC, Serang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang pada 2024 mendatang mulai menerapkan kembali pemungutan pajak bagi industri pengguna listrik non Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Mengingat potensi Penghasilan Pendapatan Daerah (PAD) berasal dari pengguna listrik itu mencapai Rp30 miliar.

Pemungutan pajak terhenti sejak Tahun 2021 sampai 2022 atas terbitnya Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 menyatakan pemungutan PPJ berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD) hanya di pungut hingga 12 Desember 2021 atau 3 tahun sejak putusan tersebut di bacakan.

Namun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah daerah (pemda) di perbolehkan kembali melakukan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik Tahun 2023.

Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Pemkab Serang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengundang PT. PLN Banten Utara dan perusahaan wajib pajak pada Coffee Morning Tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik Tahun 2023 pada Rabu, 6 Desember 2023 .

"Kami mengundang PLN dan beberapa perusahaan yang kebutuhan listriknya di kelola sendiri tidak dari PLN, karena Tahun 2022 ada keputusan MK bahwa listrik yang dihasilkan sendiri oleh industri tidak di pungut biaya,"kata Bupati Serang Ratu Tatu kepada wartawan.

Sedangkan pada Tahun 2023, sambung Tatu, ada perubahan atas Keputusan MK perusahaan yang menghasilkan listrik sendiri di pungut untuk retribusi pajaknya. Ia mengakui, pada Tahun 2021 sampai 2022 ketika tidak memungut pajak tersebut kehilangan PAD Kabupaten Serang mencapai Rp30 miliar.

"Dengan pemda boleh memungut dari industri-industri yang mengelola listrik sendiri akan menambahakn kembali PAD, dan nanti untuk besarannya Bapenda bersama PLN untuk menetapkannya,”terangnya.

Tatu menyebutkan meski sebelumnya sudah berjalan besaran Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik Tahun 2023, namun pihaknya  mengkhawatirkan ada perubahan-perubahan besaran di setiap industrinya. ”Ini akan diterapkan pada Tahun 2024 mendatang,”jelasnya.

Sementara Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Mohamad Ishak Abdul Roup menambahkan, target perolehan pajak listrik untuk tahun 2023 ini sebesar Rp185 miliar, dimana saat ini mencapai 95 persen melalui PT. PLN. ”Kami kehilangan potensi pendapatan pajak sebesar Rp30 miliar. Tapi potensi kami di PLN bisa menjadi Rp205 miliar untuk tahun depan, ditambah dari perolehan pajak listrik non PLN,” ujarnya.

Ishak menyebutkan, perusahaan-perusahaan yang mengelola listrik non PLN yang masuk sebagai wajib pajak semuanya ada sebanyak 16 perusahaan tersebar di wilayah Serang Barat dan Serang Timur. Pihaknya memastikan tidak akan ada penambahan perusahaan yang masuk wajib pajak pengguna listrik non PLN. ”Namun kami akan mengecek kembali perusahaan perusahaan sebagai kewajiban kami,”ucapnya.[Ars]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Potensi PAD Capai Rp30 M, Pemkab Serang Kembali Pungut Pajak Pengguna Listrik Non PLN
aulmummc zf

INILAH SERANG

1031 dibaca
Ringkus Dua Pengedar, Polisi Amankan 27 Paket Sabu

HUKUM & KRIMINAL

249 dibaca
Hendak Tawuran, Polsek Kragilan Amankan Puluhan Remaja

POLITIK

1506 dibaca
KPU Harus Beberkan Mekanisme Pemilihan Calon Tunggal di Pilkada Lebak
Top