Kamis, 27 Juni 2019

PGK dan GP2B Desak Pecat Kadindikbud Engkos dan Faturrahman

Massa dari GP2B dan PGK Banten melakukan aksi di gerbang utama KP3B Curug Kota Serang pada Senin, 20 Mei 2019. [Foto InilahBanten]
Senin, 20 Mei 2019 | 14:00 WIB - Banten Peristiwa

lBC, Serang – Belasan  massa dari Gerakan Pemuda Peduli Banten (GP2B) dan Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Banten melakukan aksi di gerbang utama Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang pada Senin, 20 Mei 2019. Dalam aksi mereka mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim agar memecat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Engkos Kosasih dan Kasubag Kantor Cabang Dinas (KCD) Dindikbud Serang-Cilegon, Faturrahman.

“Kami mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memecat Engkos Kosasih dan Faturrahman. Jika WH tidak mampu melakukan ini, lebih baik mundur dari jabatannya sebagai gubernur,”tegas Koordinator Aksi, Ahmad Fauzi dalam orasinya. Aksi yang dimulai sekira pukul 10.30 WIB massa membawa atribut berupa spanduk dan karton tersebut di kawal Petugas dari Mapolres Serang Kota.

Dikatakan dia, sejak Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dua tahun yang lalu, dunia pendidikan di Banten bukannya bertambah baik, malah tambah kacau balau. Mulai dari kekacauan tata peraturan, kekacauan prosedur, dugaan korupsi hingga premanisme dari pejabat.

Baca juga: Tuding HMI Demo Gubernur Ditunggangi, Ketum KAHMI Banten Dinilai Fitnah

Lihat saja program pendidikan gratis yang dicanangkan gubernur WH. Peraturan Gubernur (Pergub) yang menaunginya adalah pergub terkonyol sepanjang sejarah Provinsi Banten. Lalu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 tidak punya payung hukum berupa Pergub, seperti diamanatkan Permendikbud PPDB 2018. Bahkan Pergub PPDB 2019 diduga keras bertentangan dengan Permendikbud PPDB 2019.

“Pelaksanaan PPDB Banten 2017 kacau balau. PPDB 2017 dilaksanakan secara online, tapi aplikasinya baru selesai 70%. Akhirnya PPDB 2017 dilaksanakan pura-pura online. Isu jual beli bangku pun jadi pembicaraan. Sedangkan pelaksanaan PPDB Banten 2018, Inspektorat malah memperkenankan adanya siswa titipan bagi APH dan Para Pejabat. Ratusan ribu orang tua/wali calon siswa baru menderita. Ribuan calon siswa baru jadi korban. Terpaksa sekolah tidak sesuai dengan kemampuannya,”kata Ahmad Fauzi. 

“Kekacauan sepertinya akan terjadi lagi di PPDB 2019. Penetapan zonasi terindikasi menghilangkan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bermutu terpampang jelas,”kata dia memprediksi. 

Baca juga: Demo di Rumdis Gubernur, HMI Ingatkan KAHMI Jangan Bungkam Kami

Disisi lain, belum genap setahun Gubernur WH menjabat, dugaan korupsi sudah menyeruak di Dindikbud Provinsi Banten. Bahkan selama 2 tahun ini, Uday Suhada sudah melaporkan 7 kasus dugaan korupsi di Dindikbud Banten ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 5 dugaan korupsi pengadaan lahan USB dan 2 pengadaan komputer UNBK.

“Ketujuh kasus itu diduga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp23,8 miliar. Kasus-kasus ini diduga menyeret orang-orang dekat Gubernur WH,”bebernya. 

Reformasi birokrasi yang dilakukan di Dindikbud Banten malah berbau mal administrasi dan sengaknya jual beli jabatan. Diduga pejabat fungsional pindah ke jabatan administrasi tanpa melalui mekanisme yang berlaku. “Aroma jual-beli jabatan pun sempat dilaporkan ke Polda Banten. Kenaikan pangkat tercium bau pungutan liar,”papar Ahmad Fauji. 

Kini masyarakat Banten diramaikan dengan berita-berita aksi premanisme pejabat KCD Dindikbud Banten wilayah Serang-Cilegon. Faturrahman (seperti disebut dalam berita) telah mengancam memutasikan kepala-kepala SMA dan SMK di Provinsi Banten. 

Sebelumnya juga, Faturrahman tersangkut kasus ketidak-netralan ASN dalam berpolitik. Faturrahman sudah divonis bersalah oleh Bawaslu Banten dan direkomendasikan K-ASN untuk diberi sanksi, karena sudah jelas memihak calon DPD RI Fadli Akbar. Tidak lain anak dari Gubernur Banten Wahidin Halim. 

“Sudah terlihat jelas, kinerja Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih Samanhudi acak adut. Prestasinya adalah keributan demi keributan. Bahkan pejabat kelas rendahan seperti Faturrahman dapat berbuat seenak udelnya. Berlaku seperti preman, mengancam-ancam Kepala Sekolah,”pungkas Fauji. 

Puas menyuarakan aspirasinya, akhirnya mereka membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya, HMI Badko Sejabotabek-Banten juga melaporkan dugaan korupsi di Dindikbud Banten ke Kejati Banten dan KPK.

Reporter: Arif Soleh
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

PGK dan GP2B Desak Pecat Kadindikbud Engkos dan Faturrahman

PEMERINTAHAN

554 dibaca
Pemkab Serang Terapkan Sistem Berbasis Elektronik
1199 dibaca
Pemprov Banten Merubah RPJMD 2017-2022, Ini Sebabnya
1404 dibaca
Perencanaan APBD Banten 2019, Pembangunan Fisik Harus Selesai November

POLITIK

1204 dibaca
Pilkada Kabupaten Serang 2020, KPU Ajukan Anggaran Rp85 Miliar
1388 dibaca
2 Tahun Kepemimpinan WH-Andika, Eks Relawan Bentuk Tim Kajian 
10969 dibaca
Arwan Benarkan Ucapan Gubernur WH ‘Siapa Suruh jadi Relawan’

HUKUM & KRIMINAL

640 dibaca
Cabuli Siswa Hingga Hamil, 3 Oknum Guru Terancam 20 Tahun Penjara
2155 dibaca
Kapolda Banten Berhentikan Dua Anggota Polri
494 dibaca
Dua Spesialis Pencuri Rumsong Dibekuk Resmob

PERISTIWA

371 dibaca
Peringati HANI 2019, Bupati Serang Canangkan Program Bersih dan Aman
303 dibaca
Angka Kematian Ibu dan Bayi Tinggi, Pemkab Serang Siaga Satu
1417 dibaca
Ops Cipta Kondisi, Polres Serang Minimalisir Pergerakan Massa

EKONOMI & BISNIS

539 dibaca
Dekopinwil Banten Diminta Lakukan Perubahan di Era Digital
521 dibaca
WH Ingatkan Tertinggal Revolusi 4.0, Menganggur Kita
Top