Pemprov Targetkan Perekaman e-KTP Selesai Awal Tahun Depan

lBC, Serang – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menargetkan perekaman KTP Elektronik (E-KTP) akan selesai sebelum penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres)  tahun 2019 mendatang.

“Kita Targetkan pada tahun 2017 ini selesai (perekaman). Tapikan masih ada waktu tahun 2018, pada semester pertama dapat selesai,” kata Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina pada acara Rapat Koordinasi dalam rangka perekaman KTP Elektronim, di Hotel Le Dian, Kota Serang pada Rabu, 8 November 2017.

Rakor ini dibuka oleh Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Pemprov Banten Anwar Mas’ud dan dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten dan Kota se-Banten.

Nina menjelaskan, total penduduk Banten sebanyak 10.382.590 jiwa, dan 7.549.281 merupakan masyarakat wajib melakukan perekaman e-KTP. Sebanyak  213.264 warga di Provinsi Banten belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau 2,82 persen dari total warga Banten yang sudah wajib memiliki kartu identitas tersebut.

“Berarti sekitar 2,82 persen lagi yang belum melakukan perekaman,” sebut Nina.

Menurut Nina, proses perekaman ditargetkan selesai paling tidak hingga 2018 mendatang. Hal tersebut untuk menyikapi penyelenggaran Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya dan pemerintah kabupaten kota telah berkomitmen untuk melakukan pelayanan hingga daerah-daerah pelosok dan daerah perbatasan yang sulit terjangkau. Rencana tersebut akan dioptimalkan pada tahun ini.

"Delapan Kabupaten/kota sudah komitmen bahwa proses pembuatan KTP tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis sepanjang prosedurnya dilakukan dengan benar," tandasnya.

Nina juga memastikan, ketersedian tinta dan blanko KTP elektronik akan dijamin oleh Kemendagri bagi KTP  yang siap cetak. “Soal blangko dan tinta, pemerintah pusat untuk yang sudah siap cetak akan siap,” katanya.

Sementara itu, Asda I Provinsi Banten Anwar Mas’ud mengatakan, dengan jumlah 2,82 persen masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP menunjukkan ada masalah yang harus diselesaikan. Anwar Ma’sud pun berharap masalah tersebut diselesaikan dalam forum tersebut.

“Saya mohon, masalah itu selesai di ruangan ini. Jika di perbatasan menjadi masalah, kesulitan, kita harus berpikir gimana menyelesaikannya,” kata Anwar.

Menurut Anwar, Pemprov Banten dan Pemerintah kabupaten kota harus memetakan masalah-masalah yang menyebabkan masih adanya warga yang belum melakukan perekaman. Kemudian, dibuat target penyelesaian dengan cara dan inovasi yang baru.

“Konteks rapat ini adalah perekaman, saya fokus pada pemetaan masalah dalam proses perekaman,” ujarnya.

Menurut Anwar, yang harus pemerintah antisipasi adalah pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada tahun 2019 mendatang. Jika terlambat akan saling tuding pada hari pelaksanaan dua pesta demokrasi tersebut. “Harus bergerak dari sekarang,” tegas Anwar.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melakukan perekaman di tempat-tempat public atau jemput bola “Mungkin jika di tempat publik masyarakat yang memiliki kesibukan, baik secara sadar atau tidak, akan melakukan perekaman,” katanya.[SubagLiputan]