Pejabat: Manusia yang Dibutakan Kekuasaan

Oleh : Agus Setiawan

Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam mempengaruhi orang lain atau pihak-pihak tertentu melalui cara berfikir, cara pandang, perilaku, hingga menghasilkan sikap yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh para pemegang kekuasaan.

Jika kita berkaca pada suatu masa dan keadaan dimana manusia mulai berkembang, hingga melahirkan agama, membentuk negara, sampai menghasilkan revolusi industri dan lain sebagainya, banyak kasus dimana para manusia selaku pemegang kekuasaan bertindak dan bersikap semena-mena dalam berbagai aspek, padahal kekuasaan merupakan suatu hal yang harus dijalankan dengan baik tanpa merugikan orang lain.

Terciptanya keburukan dalam pengimplementasian kekuasaan yang dijalankan dan dilakukan oleh manusia adalah karena keegoisan serta keinginan untuk fokus pada kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain, sehingga karena kebiasaaan tersebut, menyebabkan terciptanya pemegang kekuasaan yang memberikan dampak buruk dan menyengsarakan banyak pihak.

Pada saat ini terlebih di Indonesia, pengimplementasian kekuasaan yang dilakukan para pejabat sudah sangat menyalahi aturan, sehingga menyebabkan banyaknya pejabat yang berwenang dalam memegang kekuasaan, mulai menyalahgunakan dan menyelewengkan tujuan dan fungsi dari kekuasaan yang mereka miliki. 

Para pejabat yang melakukan perbuatan buruk itu disebabkan oleh pemikiran yang menyatakan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, serta dapat memberikan keuntungan tersendiri, sehingga mereka sangat menginginkan sebuah kekuasaan untuk dapat dimiliki untuk memenuhi hasrat dan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Di Indonesia sendiri, kesalahan dalam pengimplementasian dan penyalahgunaan kekuasaan telah terjadi dari berbagai aspek, baik dari agama, hingga pemerintahan yang dijalankan.

Tercatat dalam banyak kasus-kasus yang ada, sudah sangat banyak pejabat pemerintahan di Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaannya, dimana mereka lebih mementingkan kepentingan dan kepuasan pribadi dibanding kepentingan rakyat yang memberikan mereka kekuasaan untuk menjabat dalam pemerintahan di Indonesia.

Beberapa tindakan yang dilakukan para pejabat pemerintahan di Indonesia dalam menggunakan kekuasaannya seperti menggunakan agama sebagai alat kampanye dalam pemilihan umum untuk mendapatkan suara rakyat, adanya nepotisme dalam pemerintahan, hingga banyaknya para pejabat pemegang kekuasaan melakukan tindakan korupsi untuk kepuasan pribadi dengan mengambil hak rakyat dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Setiap hadirnya masa pemilihan umum, maka para pejabat yang menginginkan kekuasaan akan mulai mencari cara untuk mendapatkan simpatik dari rakyat dengan menggunakan agama, alasannya sederhana, para pejabat ini sadar bahwa negara Indonesia adalah negara mayoritas agama islam, sehingga mereka akan berupaya untuk menarik simpatik para pemuka agama untuk mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan, sehingga menyebabkan hadirnya agama dalam ranah politik hanya sebagai alat yang digunakan para pejabat untuk mencapai kepuasan dan kepentingan pribadi mereka, tidak untuk memprioritaskan kepentingan rakyat.

Kekuasaan sudah jelas telah membutakan para pejabat pemerintahan, hal itu dapat dibuktikan dengan lahirnya nepotisme di Indonesia, dimana kehadiran nepotisme itu disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat pemerintahan untuk kepentingan tertentu, tidak didasari atas kepentingan rakyat.

Tindakan nepotisme yang ada di Indonesia seperti yang pernah terjadi pada era Presiden Soeharto dimana ia menempatkan anak sulungnya Tri Hardiyanti Rukmana sebagai Menteri Sosial tahun 1998, membuat beberapa Keputusan Presiden yang dinilai menguntungkan kelompoknya seperti Keppres No. 86, tahun 1994 tentang Pemberian hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada dua perusahaan milik keluarga Soeharto, Keppres No 90 tahun 1995 yang dimana ia ingin agar para pengusaha memberikan 2% keuntungan kepada Yayasan Dana Mandiri milik Soeharto, Nepotisme di era Soeharto juga ditandai dengan banyaknya pengangkatan kawan-kawannya sebagai pejabat pemerintahan yang berasal dari kalangan militer.

Nepotisme juga tanpa disadari sudah digunakan oleh para pejabat pemerintahan selain Soeharto, seperti Megawati selaku presiden ke-lima yang selalu mengatasnamakan ayahnya yaitu Soekarno dalam segala bentuk tindakan dan perbuatannya, termasuk mencalonkan anaknya yaitu Puan Maharani sebagai Ketua DPR, dan di era SBY yang membuat anaknya AHY mencalonkan diri pada PILKADA DKI dan PILPRES 2019, hingga era Jokowi, dimana tindakan Nepotisme itu ditandai dengan kasus Anwar Usman sebagai Ketua MK yang melanggar kode etik dalam membuat putusan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan para pejabat pemerintahan di Indonesia juga ditandai dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi, yang jelas perbuatan itu telah menyengsarakan rakyat. Tindak pidana korupsi di Indonesia yang terjadi di tahun 2023 ini, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melakukan tindak korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung, Juliari Batubara terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar, Edhy Prabowo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan terbukti menerima suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih benur lobster (BBL) sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahwari terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, hingga baru-baru ini kasus tindak pidana korupsi dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan meminta setoran di lingkungan kementerian pertanian, dan sumber keuangan lain yang didapat dari realisasi anggaran kementerian pertanian yang tercatat oleh KPK berjumlah Rp. 13,9 Miliar, korupsi bahkan telah merajalela dari tingkat gubernur, bupati, camat, hingga ke kepala desa, mereka adalah para pejabat yang menggunakan anggaran daerah untuk kebutuhan pribadi.

Penyalagunaan agama, lahirnya Nepotisme, hingga hadirnya tindak pidana korupsi setiap tahun yang terjadi di Indonesia telah membuktikan bahwa para pejabat pemerintahan adalah manusia-manusia yang telah terlena dan dibutakan oleh kekuasaan yang mereka miliki, padahal kekuasaan itu diberikan oleh rakyat untuk mereka laksanakan sebaik-baiknya demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, namun justru yang mereka lakukan hanya untuk mengutamakan kepuasaan pribadi, egoism, dan kepentingan yang menguntungkan diri sendiri. Lantas apakah pejabat pemerintahan seperti ini masih perlu dipercaya untuk menjalankan pemerintahan, apabila yang mereka prioritaskan bukan rakyat sebagai kepentingan.(*)