Senin, 10 Desember 2018

Palsukan Ijazah, Kades Umbul Jaya Ditahan

Ilustrasi
Selasa, 24 Okt 2017 | 14:46 WIB - Lebak Hukum & Kriminal

IBC, Lebak  – Kepala Desa (Kades) Umbuljaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Jahari ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak akhir pekan lalu. Penahanan orang nomor satu di Desa Umbuljaya itu setelah Korp Adhyaksa, menerima limpahan berkas tahap 2 dari kepolisian Polres Lebak. Saat ini Jahari telah dijebloskan ke rumah tahanan (Rutan) klas II B Rangaksbitung.

Awal terungkapnya kasus tersebut, sang Kades menggunakan ijazah palsu paket A atau setara SD saat pencalonan Kades pada Pilkades serentak 2016 lalu, hingga akhirnya terpilih. Namun belakangan ijazah yang digunakan ternyata palsu, ini setelah adanya laporan dari warga.

“Ya, berkas dugaan Ijazah palsu paket A setara SD dengan tersangka Jahari kepala desa Umbuljaya, Kecamatan Banajrasri lengkap alias P21. Berkas dinyatakan lengkap setelah dilakukan penelitian dan gelar perkara. Kasus tersebut merupakan limpahan dari Polres Lebak,” ujar Kasi Pidum Kejari Lebak Surya Dharma, kepada wartawan.  Selasa 24-Oktober-2017.

Penahan terhadap tersangka Jahari, kata Surya merupakan subjektivitas penyidik. Karena penyidik menganggap untuk mempermudah proses penyidikan sekaligus pelimpahan berkas ke Pengadilan (PN) Rangkasbitung.

“Tersangka di jerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara,” tukasnya.

Terpisah Kasat reskrim Polres Lebak Ajun komisari polisi (AKP) Zamrul Aini membenarkan, kasus dugaan ijazah palsu paket A dengan tersangka Jahari Kades Umbul Jaya telah lengkap alias P21.

“Setelah kita lakukan penyidikan selama ini, akhirnya berkas dinyatakan P 21, semua barang bukti berupa ijazah palsu dan tersangka sudah kita serahkan ke Kejaksaan Negeri Lebak,” kata Zamrul Aini.

Terpisah Camat Banjarsari Abdurohim mengatakan, meskipun kades Umbuljaya ditahan. Namun, roda pemerintahan desa tetap berjalan. Saat ini, roda pemerintahan desa untuk melayani masyarakat dilakukan oleh Sekretaris desa (Sekdes).

“Agar roda pemerintahan tidak pakum alias bisa tetap berjalan, sementara dipimpin oleh Sekdes. Tapi itupun surat menyurat yang tidak mengikat, bukan ditataran kebijakan,” ujar Abdurohim. 

Reporter: Fahdi Khalid
Redaktur: Akew
Bagikan:

KOMENTAR

Palsukan Ijazah, Kades Umbul Jaya Ditahan

PEMERINTAHAN

2604 dibaca
Gaji Guru Naik Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Menekan Angka Pengangguran
303 dibaca
Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2018-2023 Dilantik
335 dibaca
Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Pemkot Cilegon 2018
bkdcilegon

POLITIK

208 dibaca
Bahas Pemilu 2019 Damai di Banten
347 dibaca
Di Sertijab Danrem, Wagub Banten Ingatkan TNI Soal Pemilu 2019

HUKUM & KRIMINAL

251 dibaca
Meresahkan, Tiga Warga Lebak Tersangka Curanmor Diringkus
323 dibaca
Di Pandeglang, Seorang Anak Bacok Ibu Tirinya Hingga Meninggal

PERISTIWA

229 dibaca
Naik Tipe, Polda Banten Diminta Tingkatkan Kamtibmas
256 dibaca
Kapolri Resmikan Kenaikan Tipologi Polda Banten dari Tipe B ke Tipe A

EKONOMI & BISNIS

151 dibaca
Dishub Kota Serang Diminta Tertibkan Trayek Angkum
207 dibaca
Andika Janji Naikan Uang Saku dan Transportasi Penyuluh Pertanian
Top