Milad Satu Tahun, Bantenbersatu Inovatif Soroti Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri

IBC, Serang – Sebuah organisasi Bantenbersatu Inovatif (BI) memasuki usia yang kesatu tahun pada 25 Mei 2017-2018. Pada momentum tersebut, organisasi sebagai wadah relawan Wahidin Halim-Andika Hazrumy menggelar diskusi dengan tema “Pendidikan gratis SMA/SMK Negeri Untuk Siapa” di  Hotel Dwiza dan Resto Kota Serang pada Sabtu, 26 Mei 2018.

Dalam diskusi tersebut, semua kalangan menilai dunia pendidikan hingga saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Program-program yang di keluarkan pemerintah hingga saat ini masih menjadi polemik. Bahkan, beberapa elemen mengatakan program-program yang telah berjalan tidak tepat sasaran.  

Ketua Umum Bantenbersatu Inovatif, Tubagus Ibnu Nurul Ibadurachman. Menyatakan, bahwa salah satu perencanaan Program yang digagas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH)  terkait Program sekolah gratis untuk SMA/SMK Negeri sulit untuk direalisasikan. Hal itu karena Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) selalu telat membagikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda).  

“Problem pendidikan gratis di Banten sulit untuk direalisasikan. Sebab selama ini Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan selalu telat membagikan dana BOS dan Bosda. Pada tahun 2017 triwulan pertama pencairan BOS telat, triwulan dua sampai empat juga sama telat, belum lagi sekarang 2018 triwulan pertama sama kedua juga telat," ungkapnya.

Lebih lanjut Ibnu mengungkapkan,  pendidikan gratis di Banten hingga saat ini masih sangat jauh untuk direalisasikan. Belum lagi jika dikaji aturannya akan berbenturan apa tidak dengan undang-undang diatasnya. Itu baru BOS yang telat belum lagi BOSDA yang notabenya di kelola daerah saja selalu telat gimana mau menggratiskan sekolah.

"Adanya problematika tersebut, saya minta hal itu untuk dikaji ulang dibedah lagi, pusat juga ada program Indonesia Pintar, nanti bentuk sinkronisasinya seperti apa? Lebih baik benahi BOS dan BOSDA saja dulu," saran dia.

Dengan adanya Problematika di dunia pendidikan, mudah – mudahan segera akan mendapatkan solusinya. Dirinya bersyusukur karena kegiatan Tasyakuran satu tahun Banten Bersatu Inovatif, sukses di laksanakan.

Sementara Ketua DPD KNPI Banten, Ali Hanafiah mengatakan pemerintah harus adil, dan ini memang tugas pemerintah tentang pendidikan harus berkeadilan dalam arti, masih banyak masyarakat yang harus dibantu. Didalam dunia pendidikan ataupun lainnya pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat.

“Saya berfikir pemerintah harus berkeadilan sesuai UU tidak lagi dikotomi negeri dan Swasta, Masih banyak sekolah-sekolah yang harus dibantu karena padakenyataanya masih banyak masyarakat yang sekolah di kampung-kampung karena sekolah negeri tidak mampu menampung siswa,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten lebih baik fokus pada kesejahteran guru dibandingkan pada program-program karena bisa tidak tepat sasaran. Kalau dibuat database guru Provinsi Banten misalnya Negeri dan Swasta kalau dibantu dengan pemerintah pasti akan meningkatkan kesejahteraan guru dan otomatis mereka akan lebih semangat mengajarnya.

“Harus kita melihat fakta bahwa gaji guru-guru di sekolah Swasta sangat minim gajinya Rp.200.000, Rp.500.000/bulan, itulahyang harus kita perhatikan. mereka dengan suka rela mendidik Anak Bangsa mencerdaskan anak bangsa, namun,  padakenyataanya pemerintah tidak hadir disitu, tidak hadir untuk membantu,” tegasnya.

Ali menegaskan, Gubernur Banten jangan lagi beretorika, berkoalisi dan sebagainya. Lihat fakta dilapangan. Dirinya punya Yayasan, bisa membiayai sekolah gratis dari tahun 2007, itu dari dana bantuan BOS baik sekolah tingkat SMP maupun SMA ini fakta, Sebelum Wahidin Halim menggratiskan pihaknya sudah melakukanya.