Rabu, 14 November 2018

Manajemen Ceroboh, Fraksi Golkar Tolak Penyertaan Modal Bank Banten Rp175 M

[Foto Istimewa]
Rabu, 12 Sept 2018 | 21:15 WIB - Serang Ekonomi & Bisnis

lBC, Serang - Fraksi Golkar DPRD Banten meminta bahkan lebih cenderung menolak penyertaan modal untuk Bank Banten sebesar Rp175 miliar. Alasan penolakan tersebut, agar terlebih dahulu dilakukannya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 di kantor DPRD Provinsi Banten, Curug, Kota Serang pada Rabu, 12 September 2018.

“Kami meminta kepada Gubernur Banten (Wahidin Halim) untuk mengkaji ulang pengalokasian Rp175 miliar kepada Bank Banten. Bukan Fraksi Golkar tidak menyadari bahwa penyertaan Bank Banten bagian dari amanat Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah. Akan tetapi, kita menilai bahwa upaya untuk penyehatan Bank Banten seharusnya tidak langsung kepada pemberian tambahan penyertaan modal, seharusnya sebelumnya didahului dengan audit yang bersifat independen. Karena sebelumnya di audit tapi tidak independen,”ujarnya.

Baca juga: Beban Melonjak, Rugi Bank Banten Membesar Jadi Rp67 Miliar

“Kami ingin BPKP melakukan audit Bank Banten. Kenapa, karena kami tidak mau kita memberikan tambahan modal kepada bank sakit yang bukan hanya sakit bawaan, memang bank ini di akuisisi sakit bawaan. Ada banyak problem-problem saat membeli yang punya masalah. Dan setelah itu dalam perjalanan kami menilai bank ini diurus manajemen yang ceroboh. Jadi kami melihat harus ada upaya efisiensi dari kerjaan-kerjaan Bank Banten terutama kami melihat dari kesungguhan efiesiensi dengan dilakukan mencari keuntungan dari yang lain,”katanya lagi.

Ketua Komisi V ini juga menilai, bahwa ada beberapa catatan yang harus pihaknya konfirmasi kepada Bank Banten. “Yang pertama premi asuransi, ini kredit kita diasuransikan baik itu ASN, anggota dewan siapapun yang mengajukan. Sebuah lazimnya sebuah bank. Sejauh ini feedback income dari asuransi kepada bank diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) klausalnya 15 persen maksimal, tapi saya tidak pernah mendengar feedback asuransi kredit itu kepada Bank Banten. Ada atau tidak?,”kata Fitron memertanyakan.

Kenapa pihaknya harus menanyakan, sebut Fitron, karena Bank Banten memilih asuransi premi yang paling tinggi, seharusnya paling rendah. Jadi, beban pembayaran premi itu tidak membebani modal Bank Banten.

“Kalau memilih asuransi yang paling tinggi itu artinya kalau ada feedback income tinggi. Apa alasan itu, sehingga memilih premi yang tinggi padahal ada banyak asuransi yang menawarkan premi rendah. Lembaga asuransi mana? Asuransi itu Feedback income ada atau tidak? Kalau tidak, kenapa memilih premi yang gede,”tukasnya.

Baca juga: Bank Banten Sakit Karyawan dan Gaji Dikurangi, WH: Saya Ngga Tahu

“Bank sakit tapi model bisnisnya ceroboh, sehingga kami tidak mau dibenturkan dengan perda. Kami tidak ingin dibenturkan bank ini butuh modal, kalau ngga bank ini mati . Cara pandang bisnis mana kalau modal ini kita ketelan dan tidak balik,”ucapnya.

Fitron kembali menegaskan, dengan menundanya penyertaan modal untuk Bank Banten karena alasan atas kecerobohan manajmen Bank banten. “Kenapa kita menunda, bahkan lebih cenderung menolak. Pertama tersiar kabar bahwa Bank Banten melakukan pembukaan kantor cabang. Bank Banten melakukan penutupan cabang dibeberapa daerah, disaat yang sama membuka cabang baru. Penutupan cabang itu dilakukan efisiensi tapi membuka cabang baru. Kalau ini bukan penutupan dong tapi relokasi. Kalau dia membuka cabang baru ada opersional bank, bayarr sewa kantor, operasional. Jangan dijadikan bisnis, padahal bank ini sakit harusnya ada efisiensi,”tukasnya.

Tersiar kabar juga, sambung Fitron, Bank Banten melakukan efisien melalui pengurangan karyawan dan kabarnya gaji karyawan juga sudah dipotong sejak 24 Agustus 2018, lalu dengan alasan itu mendapatkan setting Rp400 juta. “Bisa kita hitung mereka mau melakukan efisien di sektor yang ga tepat, pengurangan gaji. Tapi disisi lain sesungguhnya mereka bisa dapat duit miliaran dari feedback income asuransi. Tanyain feedback income asuransi masuk gak ke pendapatan bank. Kalau ada berapa perbulan. Berapa preminya, berapa feedback income nya. Karena mereka perusahan asuransi premi yang tinggi. Kalau ada uangnya lari kemana, padahal diatur oleh OJK,”paparnya.

Sedangkan yang kedua, Bank Banten juga membuka kantor cabang baru diluar kota. “Kita punya 15 gedung, ini lanjutan kontrak dengan Bank Pundi. Dari 15 gedung yang dikontrak Bank Pundi dikontrak dari PT Dakara tercatat ada tiga yang ditutup KC Fatmawati, KC Surabaya, sama LB Surabaya. Nah ini ditutup alasan efisien tapi gedungnya menjadi 3 dari 15 yang sudah dikontrak Bank Banten sampai 15 tahun kedepan, karena melanjutkan kontrak dengan Bank Pundi. Sudah dibayar, kantor ditutup kontrak masih tetap dibayar. Dan buka kantor baru kontrak baru dimana letak efsiensinya, jadi ini bukan efisiensi karena ada operasional baru. Ini bukan penutupan tapi relokasi. Alasan apa mereka melakukan itu,”cetus Fitron.

Baca juga: Rugi Rp67 Miliar, Bank Banten Sesuaikan Beban Tenaga Kerja

Selain itu Fitron juga juga mendapatkan data kredit atau non performing macet 30 persen, padahal OJK membatasi 5 persen. Pihaknya memertanyakan juga kenapa kredit macet sampai 30 persen. “Jangan-jangan kerja ga benar. Optimalkan kalau mereka mau peningkatan pendapatan, non performing digenjot supaya turun,”katanya.

Bahkan beberapa waktu lalu, sekitar dua bulan lalu Bank Banten membeli surat utang dari PT Santrima Nusantara. Surat utang dibeli artinya Rp75 miliar, tapi ternyata Santrima Nusantar hari ini sedang proses di PKPU yang sebentar lagi akan diumumkan bahwa Santrima Nusantara pailit. “Liau dong Rp75 miliar. Sedangkan kita akan menambahkan modal Rp175 miliar untuk penyehatan, masa sih kita mau bayarin hutang bank yang dikelola secara ceroboh, masa kita membiayai kesalahan manajemen. APBD uang rakyat membiayai kesalahan manajemen perusahaan yang menurut saya ini suatu kecerobohan. Jadi Rp175 miliar dimasukan bukan bank sehat tapi membayar ongkos manajemen yang ceroboh,”tandasnya.

“Tahun lalu rugi Rp75 miliar sekarang bulan Juli rugi Rp70 miliar. Jadi Rp175 miliar ga ada artinya ga bikin bank sehat, cuma membayar ongkos manajemen yang ceroboh. Jangan dijadikan bisnis, jangan ga menguntungkan lalu kita membayar kecerobohan itu. siapa yang untung, untuk pribadi,”kata Fitorn memertanyakan.

Dia menyarankan, langkah strategis agar di clear kan terlebih duhulu Bank Banten dengan audit BPKP, setelah itu baru dimasukan penyertaan modal tersebut. “Fraksi Golkar tidak ingin menabrak mandat perda untuk menuntaskan investasi amanat perda, tapi ini bisnis beda dengan program sosial. Kalau bisnis rugi, ngapain nekat. “Jadi hal tersebut sebelum audit BPKP kami Fraksi Golkar merasa tidak ikhlas. Karena penyertaan Rp500 miliar dimasukan Bank Banten tidak sehat malah menambah daftar rugi. Kalau Rp5 trilirun bisa sehat, tapi uang darimana,”katanya.

Ada juga kabar Rp175 miliar sebagai prasyarat bank BRI pun mau masuk. Pihaknya berfikir dengan Bank BRI menambahkan modal lalu apa gunanya Pemprov Banten membuat Bank Banten. “Kenapa ga dari dulu awal hampir satu triliun kasihkan ke Bank bjb deviden kita makin meningkat. Ini kan bisnis jangan gengsi bank bjb pun gapa kalau untung. Daripada Hanya menjadi tempat berbisnis yang ceroboh, jadi kami khawatir kebutuhan banyak efisiensi dari macam-macam OPD untuk penyertaan modal tapi tiba-tiba merugi lagi,”katanya.

“Dalam rapat kami menunggu fatwa hukum dari KPK, karena kami sudah mengirimkan surat. Kalau lebih cenderung surat menjadi semacam pembenaran untuk kita mengeluarkan uang Rp175 miliar, tapi ingat sebelumnya sudah banyak tapi ditambah lagi penyertaan ga sehat juga kenapa sih ga bersin dulu audit BPKP dulu. Kalau sudah tahu penyakitnya kita obati. Ini mah ngga manajemen dibiarkan, kalau sudah diobati kita kasih penyertaan modal,”katanya lagi.  

Fitron memastikan jika penyertaan modal sudah disampaikan sejak rapat Banang (badan anggaran) tidak setuju dengan penyertaan modal itu. “Sebagai bentuk kekhawatiran kita bakal rugi lagi,”tutup Fitron.

Sementara itu Direktur Utama (Dirut) Bank Banten, Fahmi Bagus menjelaskan, jika Bank Banten sampai dengan saat ini tidak menerapkan fee dari asuransi. Tetapi pada awal kerjasama denga asuransi sudah meminta penurunan besaran premi dan adanya tunjangan kematian bagi debitur yang diasuransikan.

“Hal ini untuk memberikan keringanan dan manfaat lebih bagi debitur. Disamping penurunan premi, yang lebih kami harapkan adanya resiprokal dari pihak asuransi yaitu menempatkan dana nya di Bank Banten,”tulis Fahmi melalui pesan elektroniknya.

Sedangkan untuk lembaga asurani yakni, Jamkrida Banten, Jasindo, Jamkrindo dan Askrindo semuanya BUMN dan BUMD. “Kami bermitra dengan mereka karena asuransi pemerintah memegang teguh GCG,”tutup Fahmi.

Reporter: Arif Soleh
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Manajemen Ceroboh, Fraksi Golkar Tolak Penyertaan Modal Bank Banten Rp175 M

PEMERINTAHAN

73 dibaca
APBD Banten Tahun 2019 Ditarget Menyentuh Rp12,31 Triliun
237 dibaca
Puluhan Pejabat Fungsional Pemprov Banten Dilantik
1032 dibaca
Perintah Perpres 16/2018, LPSE Dibentuk dalam Satu Badan/Dinas

POLITIK

267 dibaca
Caleg Golkar Dilarang Saling Menjelekkan dan Menjegal
211 dibaca
Dikukuhkan, Karya Nyata ICMI Ditunggu Masyarakat Banten
290 dibaca
Memilih Pemimpin di Pilpres 2019 Menurut UAS

HUKUM & KRIMINAL

65 dibaca
Meresahkan, Tiga Warga Lebak Tersangka Curanmor Diringkus
248 dibaca
Di Pandeglang, Seorang Anak Bacok Ibu Tirinya Hingga Meninggal
636 dibaca
Sebar Ujaran Kebencian di Facebook, Warga Petir Ditangkap

PERISTIWA

107 dibaca
Melalui ARDEX-18, Provinsi Banten Siap Atasi Dampak Bencana
1191 dibaca
Mayat Laki-laki Membusuk di Rumah Kontrakan Gegerkan Warga Cikande
1782 dibaca
Di Waringinkurung, Polisi dan TNI Ini Kompak Gotong Keranda Mayat

EKONOMI & BISNIS

148 dibaca
Andika Ingin Ekraf Jadi Tulang Punggung Baru Perekonomian di Banten
106 dibaca
Selama Oktober 2018, Nilai Tukar Petani di Banten Alami Kenaikan
Top