Kamis, 19 Juli 2018

Mahasiswa Tuding DPMPD Pandeglang Selewengkan Dana Paralegal

Massa Lingkar Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (LMPP) saat menggelar aksi di depan Kantor Kejari Pandeglang pada Rabu, 11 Oktober 2017. (Foto:lnilahBanten/Saepullah)
Rabu, 11 Okt 2017 | 21:09 WIB - Pandeglang Peristiwa

IBC, Pandeglang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan oknum Kejaksaan Negeri (Kejari)  Kabupaten Pandeglang dituding menyelewengkan dana Paralegal sejumlah desa di Pandeglang.

Hal tersebut disuarakan Lingkar Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (LMPP) menggelar unjukrasa di Kantor DPMPD dan Kejari Pandeglang pada Rabu, 11 Oktober 2017. Mahasiswa menduga DPMPD dan Kejari Pandeglang melakukan tekanan pada 326 desa. Sementara sebanyak 40 desa telah memungut biaya sebesar Rp2 juta per desa dengan modus sosialisasi paralegal.

"Dengan modus menggelar sosialisasi, padahal kenyataannya tidak, sekitar 40 desa dengan biaya 2 juta per desa. Yang mana juklak dan juklisnya akan diadakan dua kali kegiatan paralegal. Apakah ini yang dimaksud paralegal, "tegas Sobana Ilham dalam orasinya.

Menurutnya, mestinya lembaga yudikatif mengajarkan kepada masyarakat menjadi warga negara yang baik. Sungguh ironis, jika lembaga tersebut menyalahgunakan wewenang dan menodani baju hukum. Tak halnya itu,  DPMPD seharus menjadi rujukan pemerintah desa tentang tata kelola pemerintahanya. Dengan begitu, lanjutnya, wacana membangun indonesia dari pinggiran sulit terwujud jika keberadaan otonomi desa terus diintervensi. 

Elfan Winata orator lainya, meminta Kejari dan BPMPD untuk segera melakukan evaluasi program Paralegal, karena terkesan hanya membodohi masyarajat, juga mendesak Jamwas Kejagung untuk menindak tegas oknum di Kajari Pandeglang yang melakukan ekploitasi Dana Desa dari Program Parakegal.

"Kami meminta Jamwas Kejagung untuk menindak oknum yang bermain, dan seakan melakukan ekploitasi Dana Desa, melalui program Parakegal. Dan selain itu pun, kami meminta proses para oknum di DPMPD Pandeglang, yang selama ini bermain dengan sejumlah program desa," teriak Elfan.

Sementara itu, Farid Kurniawan Plt Kasi Datun Kejari Pandeglang mengatakan, Kejaksaan adalah sebagai Pendamping Paralegal, dan Paralegalnya sendiri adalah masyarakat, atau perangkat desa yang di tunjuk oleh pihak desa. Dimana pihaknya pun menegaskan, dalam hal ini tidak ada yang namanya pungutan atau penekanan, karena memang itu sudah ada anggarannya dalam dana desa.

"Tidak ada itu pungutan, karena anggaran itu kan sudah sesuai pos-posnya. Dan pos-pos kegiatan itu sudah dianggarkan oleh masing-masing desa, yaitu pos pemberdayaan masyarakat dibidang hukum, melalui Paralegal, dan itu tidak benar kalau kita memungut, kita hanya sebagai pendamping, atau sebagai pemateri kegiatan Paralegal tersebut, yang mendapatkan honor penateri, itu saja," jelasnya.

Reporter: Saepullah
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Mahasiswa Tuding DPMPD Pandeglang Selewengkan Dana Paralegal

PEMERINTAHAN

225 dibaca
Lantik Sekda Baru, Bupati Serang Minta Perkuat Konsolidasi dan Koordinasi
160 dibaca
Rehab Kantor Koperasi dan UKM Lebak Telan Dana Rp3,8 Miliar
117 dibaca
Kepala BKKBN Apresiasi Kinerja Pemkab Serang

POLITIK

396 dibaca
Pemilu 2019, Hanura Pandeglang Target Raih 12 Kursi di DPRD
198 dibaca
Pileg 2019, Mayoritas Caleg PKS Lebak adalah Generasi Milenial
416 dibaca
Suami Bupati Lebak Nyalon DPD RI, Apa Misinya? 

HUKUM & KRIMINAL

61 dibaca
Pelaku Diduga Penyandang Dana Politik Uang Pilkada Kota Serang Diringkus
169 dibaca
Kejari Lebak Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pasar Gajrug Rp19 M
Top