Madrasah Diniyah Belum Sejahtera, MA Minta Bantuan Dana CSR

IBC,  Serang- Pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Matla’ul Anwar menyoroti sejumlah persoalan pendidikan keagamaan di semua daerah di Provinsi Banten. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang focus di bidang pendidikan tersebut menilai sampai saat ini masih banyak sekolah agama dan tenaga pengajar yang belum sejahtera. Hal itu pula yang menjadi pemicu mengapa pembahasan komisi pendidikan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II di Hotel Le Dian Kota Serang kemarin alot. Untuk itu, pihaknya MA meminta kepada pemangku kebijakan dan pemilik industry di Banten untuk mendistribusikan dana Corporate Social Reponsibility (CSR).

Ketua PW MA Banten, Babay Syijawandi mengatakan salah satu hasil Rakerwil yang dihadiri oleh ratusan perwakilan Pimpinan Daerah (PD) MA se Provinsi Banten tersebut adalah melakukan pembenahan di dunia pendidikan terutama pendidikan agama yakni Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Menurutnya, itu diupayakan karena 500 lebih madrasah yang dimiliki lembaganya itu rata rata belum sejahtera baik sarana prasarana maupun gurunya.

“Sidang komisi pendidikan, konsen pada pembenahan madrasah yang 500 unit ini,  karena hampir 50 persen memprihatinkan terutama madrasah DIniyah. Karena mungkin kalah bersaing dengan SD Negeri, Diniyah kan sore, pdahal perannya cukup besar karena 100 persen  kan soal agama yang dajarkan di Diniyah termasuk tata bahasa arab, nahwu sorof nah itu masih memprihatinkan ada yang dari bambu bangunannya,” kata Babay saat dihubungi Senin 7-Agustus-2017.

Ia menilai, sampai saat ini masih ditemukan guru yang digaji oleh yayasan sebesar Rp 15 ribu per bulan. Angka itu, kata Babay, masih sangat jauh dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah disahkan oleh Gubernur Banten tahun kemarin. Padahal, di Provinsi Banten ada 8000 lebih industry yang memiliki kewajiban memberikan dana program Corporate Social Reponsibility (CSR). Ia menegaskan, CSR adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program social, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan.

“Tapi karena mereka punya jiwa keikhlasan tidak mau mereka demo demo nuntut keadilan, itu karena panggilan jiwa,” ucapnya.

Pihaknya sedang mendata ada berapa ribu jumlah madrasah diniyah yang membutuhkan memprihatinkan. Dirinya mengajak kepada pemangku kebijakan seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemilik industri agar dapat memberikan hak masyarakat yaitu CSR.  

“Sementara program gubernur yang di RPJMD streising pendidikan cukup besar. MA kan warga banten yang sekolah di MA kan orang banten semua adalah orang banten  kecuali orang Papua, artinya kalau pemprov ngebantu MA ya sama aja juga ngebantu program pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten, Bazari Syam, menegaskan bantuan bagi MDA telah diputuskan oleh masing masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Ia menilai, jika sering dilakukan pendekatan, pasti ada bantuan untuk MDA tersebut.

“Saya kira kedepan bisa dilakukan, misalnya kalau di kota Serang kan gaji untuk guru MDA  sudah tinggi yakni di angka Rp. 250. 000-an, kalau ada MDA yang belum tersentuh Kemenag atau Pemda  pastinya itu yang belum terdaftar, kalau sudah terdaftar, secara otomatis dia punya hak yang sama dengan diniyah lain,” ucapnya akhir 2016 lalu.