Jumat, 18 Januari 2019

Lokakarya, Pemprov Bahas Pengurangan Kawasan Kumuh di Banten

Pj Sekda Banten, Ino S Rawita [Foto ist]
Rabu, 07 Nov 2018 | 17:28 WIB - Banten Serang Pemerintahan

lBC, Serang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Banten mengeglar Lokakarya tingkat Provinsi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Provinsi Banten tahun 2018, yang bertempat di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang pada Rabu, 7 November 2018. Lokakarya dalam rangka menyatukan persepsi dan pandangan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota se Banten untuk penanganan kawasan kumuh di Banten.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Banten, Ino S Rawita yang membuka langsung acara lokakarya mengatakan untuk mengurangi kawasan kumuh di Provinsi Banten perlu dilakukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar adanya persamaan persepsi untuk mencerminkan satu peta, satu data dan satu perencanaan.

“Program Kotaku (kota tanpa kumuh) merupakan program yang dilaksanakan secara nasional untuk membangun sistim yang terpadu untuk penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap, melalui pengembangan kapasitas daerah dan partisipasi masyarakat,”ungkap Ino.

Sebut dia,bahwa bahwa lokakarya ini dianggap penting untuk membicarakan apa yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh yang ada di Banten. Ino berharap, pada tahun 2022 Banten sudah terhindar dari kawasan kumuh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Provinsi Banten ingin meyakinkan agar program kotaku ini bisa sukses. Ini harus berhasil. Keberhasilanini tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Perkim atau oleh Dirjen Cipta Karya, tetapi harus dikerjakan bersama-sama terpadu,”katanya.

Dengan lokakarya ini juga, sambung Ino, diharapkan ada masukan dari berbagai unsur diantaranya yaitu perguruan tinggi, unsur pemda kabupaten/kota, BUMN dan BUMD. “Banten akan menjadi Provinsi yang besar dengan dibukanya wilayah Kota Maja di Lebak dan dibukanya tol Serang–Panimbang, ini akan menumbuhkan kota yang ada di Banten,”katanya.

“Mari kita membangun bersama-sama untuk kemajuan Banten, dengan lokakarya ini kita akan membahas tentang pengurangan kawasan kumuh di Banten. Kita mengharapkan Banten memiliki 0 hektare kawasan kumuhnya,”tutur Ino.

“Pak Gubernur benar-benar ingin membangun Banten. Beliau terus berupaya membangun Banten agar ikon Banten terlihat walaupun banyak yang menkgritik beliau,”tutup Ino.

Sementara Sekretaris DPRKP Banten, Tians Utami mengatakan bahwa lokakarya dihadiri dari Bappeda provinsi, kabupaten/kota ,Dinas Perkim maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pokja PKP Provinsi Banten, BUMN dan Akademisi.

Tujuan diadakannya lokakarya ini, sambungnya, untuk menyatukan pandangan agar semua pelaku pembangunan memiliki kapasitas dan pandangan yang sama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tentang penutasan target pembangunan secara terukur. “Sehingga melalui lokakarya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengetasan kawasan kumuh di Provinsi Banten,”tuturnya.[SubLip]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Lokakarya, Pemprov Bahas Pengurangan Kawasan Kumuh di Banten

PEMERINTAHAN

87 dibaca
Andika Sebut Kepercayaan Publik pada Pemprov Banten Meningkat
223 dibaca
Lantik 223 Pejabat, Bupati Serang Sebut Agar Kinerja Lebih Baik
181 dibaca
Pertama di Indonesia, Inspektorat Kabupaten Serang Integrasikan Dua ISO

POLITIK

3953 dibaca
Gubernur Banten Wahidin Halim Dilaporkan ke Bawaslu
847 dibaca
Dukung Prabowo-Sandi, Caleg PBB di Banten Bentuk Pass Lantang
153 dibaca
Debat Capres Bisa untuk Curi Perhatian Rakyat

HUKUM & KRIMINAL

219 dibaca
Mayat Wanita di Cipocok Jaya Ternyata Dibunuh
107 dibaca
Polisi Ringkus Pelaku Curanmor, Penadah dan Pengoplos
333 dibaca
Diduga Otak Pengeroyokan Santri, MH Terancam Dijemput Paksa

PERISTIWA

127 dibaca
Peran Media Penting dalam Sosialisasi Millennial Road Safety Festival
140 dibaca
Gubernur Berikan Bantuan Seragam Sekolah untuk Korban Tsunami

EKONOMI & BISNIS

105 dibaca
Sri Mulyani Jamin Usaha Kecil Digital Bebas Pajak
197 dibaca
Pulihkan Anyer, Pemprov Banten Tinjau Pelarangan Rapat di Hotel
Top