Kamis, 27 Juni 2019

LKPD TA 2018, Pemprov Banten Raih WTP dari BPK RI

[Foto Istimewa]
Rabu, 22 Mei 2019 | 16:59 WIB - Banten

lBC, Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran 2018. Penyerahan tersebut pada Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang pada Rabu, 22 Mei 2019.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas pemeriksaan LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2018 merupakan hasil kerjasama semua pihak baik eksekutif maupun legislatif yang baik sehingga menghasilkan keberkahan di bulan suci Ramadhan berupa opini WTP. Keberkahan ini, ujarnya, harus dijadikan motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Banten dan DPRD untuk meningkatkan kinerja dan ketaatannya terhadap peraturan sehingga kedepan mampu menghasilkan opini WTP tanpa adanya catatan. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan jajaran pimpinan serta anggota lainnya, Kepala BPK Perwakilan Banten Hari Wiwoho, Pj Sekda Pemprov Banten Ino S Rawita, seluruh kepala OPD dan jajaran, TNI Polri, Tokoh Masyarakat, Ulama, Akademisi dan unsur masyarakat lainnya. 

"Apa yang disampaikan oleh Kepala BPK bahwa Pemprov Banten memperoleh opini WTP ketiga kalinya, harus kita syukuri apalagi bulan puasa ini agar jadi keberkahan,”ujar gubernur dalam sambutannya.

Keberkahan tersebut, lanjut gubernur, diartikan oleh Imam Nawawi sebagai tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT.  Diraihnya opini WTP merupakan berkah atas meningkatnya ketaatan para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, kenaikan tunjangan kinerja (tukin) menjadi salah satu motivasi para aparatur agar tidak lagi melakukan tindakan-tindakan menyimpang dan penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kerugian daerah. 

"Jadi kalau tukin naik berarti meningkat juga ketaatan kepada Allah SWT dan peraturannya, sehingga dapat opini WTP. Selanjutnya, WTP bukan berarti tuntas pekerjaan kita. Ada catatan yang harus ditindalanjuti, harus buat dari sekarang bagaimana rencana aksi untuk menindklanjuti catatan yang diperoleh. Hari ini mulai kita tindaklanjuti dan selesaikan agar tahun depan tidak ada catatan-catatan lagi,”jelasnya. 

Dalam wawancara bersama awak media, gubernur menjelaskan bahwa catatan-catatan yang diperoleh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 ini lebih bersifat administratif yang secara teknis menjadi temuan BPK namun tidak ada kerugian negara. Oleh karenanya, pengawasan akan lebih ditingkatkan, monitoring dan rekonsiliasi melalui rapat pimpinan setiap bulannya untuk dilakukan evaluasi terus dilakukan, menjadi cara Gubernur untuk menindaklanjuti temuan secara cepat sesuai rekomendasi BPK. "Nanti dalam anggaran tahun berikutnya akan kita perbaiki, seperti tata kelola BOS dan lainnya,”tuturnya.

Tak lupa, gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Wagub, PJ Sekda, para Kepala OPD dan jajaran, dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banten termasuk pemeriksa atas keberhasilan diraihnya WTP. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya hasil kerja eksekutif, tapi juga peran DPRD dalam melakukan pengawasan dan bersinergi dengan baik. 

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho dalam sambutannya menyatakan bahwa pada semester I tahun anggaran 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2018. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov Banten, maka BPK memberikan opini WTP atas LKPD tahun 2018. Dengan demikian, Pemprov Banten telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk ketiga kalinya. Ia mengatakan, BPK masih menemukan temuan atas sistem pengendalian internal dan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada sejumlah OPD.  

"Penyampaian LHP ini lebih cepat dari seharusnya. Dan terkait catatan yang kami berikan, Pak Gubernur ini sangat sigap, cepat, tanggap dengan rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan. Bahkan pada LHP yang baru ini, hampir semua sudah ditindakanjuti. Temuan-temuan yang tersisa itu banyaknya temuan-temuan lama, bukan yang sekarang,”tutur Hari

Ia menambahkan, berdasarkan pasal 20 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindaklanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. Hari berharap, kedepan Pemprov Banten dapat mempertahankan opini WTP dan dapat mengurangi adanya catatan bahkan tidak lagi ditemukan adanya catatan. 

"Saya yakin Pak Gubernur segera menindaklanjutinya, bahkan temuan-temuan tahun 2005-2018 pun sudah banyak sekali ditindaklanjuti. Saya optimis atas komitmen Pak Gubernur dalam penyelenggaran tata kelola keuangan Pemerintah yang baik,”jelasnya. 

Ketua DPR Banten Asep Rahmatullah menyampaikan terimakasih kepada BPK yang  telah memeriksa secara profesional dan turut memberi arahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ucapkan selamat atas kerjasama dan kerja keras semua pihak sehingga menghasilkan opini WTP yang ketiga kalinya. 

“Kita harus bisa mempertahankan dan meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal agar kedepan hasilnya jauh lebih baik,”tegas Asep.[SubLip]

Reporter: Arif Soleh
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

LKPD TA 2018, Pemprov Banten Raih WTP dari BPK RI

PEMERINTAHAN

554 dibaca
Pemkab Serang Terapkan Sistem Berbasis Elektronik
1199 dibaca
Pemprov Banten Merubah RPJMD 2017-2022, Ini Sebabnya
1403 dibaca
Perencanaan APBD Banten 2019, Pembangunan Fisik Harus Selesai November

POLITIK

1204 dibaca
Pilkada Kabupaten Serang 2020, KPU Ajukan Anggaran Rp85 Miliar
1388 dibaca
2 Tahun Kepemimpinan WH-Andika, Eks Relawan Bentuk Tim Kajian 
10969 dibaca
Arwan Benarkan Ucapan Gubernur WH ‘Siapa Suruh jadi Relawan’

HUKUM & KRIMINAL

640 dibaca
Cabuli Siswa Hingga Hamil, 3 Oknum Guru Terancam 20 Tahun Penjara
2154 dibaca
Kapolda Banten Berhentikan Dua Anggota Polri
494 dibaca
Dua Spesialis Pencuri Rumsong Dibekuk Resmob

PERISTIWA

371 dibaca
Peringati HANI 2019, Bupati Serang Canangkan Program Bersih dan Aman
303 dibaca
Angka Kematian Ibu dan Bayi Tinggi, Pemkab Serang Siaga Satu
1417 dibaca
Ops Cipta Kondisi, Polres Serang Minimalisir Pergerakan Massa

EKONOMI & BISNIS

539 dibaca
Dekopinwil Banten Diminta Lakukan Perubahan di Era Digital
521 dibaca
WH Ingatkan Tertinggal Revolusi 4.0, Menganggur Kita
Top