Kunjungi Pemprov Banten, DPD RI Bakal Perjuangkan Keresahan Pegawai Honorer

lBC, Serang - Ketua dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Kunjungan mereka di terima Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tranggono bersama jajaran Forkopimda di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang pada Kamis, 7 Juli 2022.

Kunjungan yang dibalut dalam diskusi itu dilakukan juga bersama Pemerintah Daerah, Forkopimda, Akademisi serta Tokoh Masyarakat Banten yang dipandu langsung oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan didampingi oleh Pj Sekda Banten M Tranggono.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam pemaparannya menjelaskan, kedatangan dirinya bersama rombongan ke Provinsi Banten ingin menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung kondisi Pemerintah Daerah (Pemda) serta perkembangannya yang saat ini banyak dijabat oleh seorang Pj (Penjabat, red).

"Tapi mendengar pemaparan dari Pak Sekda tadi, sepertinya roda pemerintahan di Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik, apalagi ada terobosan baru yang akan dilakukan dalam dunia pendidikan di Banten," katanya.

Terkait dengan persoalan honorer, lanjutnya, itu sudah menjadi konsentrasi kerja Komite I DPD RI. Pihaknya mengaku sudah menerima banyak masukan baik dari guru maupun honorer, terkait dengan kebijakan di atas.

"Tapi intinya, kita akan perjuangkan apa yang menjadi keresahan honorer di berbagai daerah saat ini. Kita juga akan membentuk Pansus untuk itu dan akan segera melaksanakan Rakor dengan menteri yang baru nanti,"ujarnya.

Pj Sekda Provinsi Banten Tranggono mengatakan terkait dengan tenaga honorer, Tranggono meminta agar Pemerintah Pusat bisa menunda terlebih dahulu kebijakan rencana penghapusan honorer pada tahun 2023 nanti. Hal itu dikarenakan, saat ini peran honorer dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah sangat besar sekali.

Hal lainnya, Tranggono mengungkapkan hubungan baik di internal Pemprov Banten, Forkopimda maupun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat sejauh ini cukup terjaga dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan sudah berjalannya berbagai program yang dilakukan oleh Pemprov Banten berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

"Di internal Forkopimda, kita intens melakukan koordinasi baik dengan Polda, Kejati maupun Korem berkenaan dengan berbagai program yang sedang dan akan dilakukan," ujarnya.[Ars]