Selasa, 21 Januari 2020
Suara Pembaca

Korupsi Tindakan Mencela Masyarakat

Sabtu, 11 Jan 2020 | 18:00 WIB

Oleh : Prigita Maulidamarti
Korupsi adalah tindakan yang mencela masyarakat, bangsa dan negara. Pasalnya tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat, mirisnya mereka yang melakukan itu adalah yang dipilih oleh rakyat atas kepercayaan rakyat. Sayangnya tindakan itu tidak merubah norma yang terjadi di para elit untuk tidak melakukan perbuatan tercela. 

Korupsi itu kata yang istimewa dinobatkan bagi para elit yang mencuri uang negara atau sebut saja maling negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan demi kepentingan sendiri maupun kelompok yang melawan rakyat, hal ini justru sangat bertentangan dengan aturan agama yang melarang umatnya mengambil barang orang lain tanpa seijin pemilik. Adapun upaya pemerintah dalam menangulangi korupsi tertuang pada Undang-Undang No.30 Tahun 2005 tentang penanggulangan koruptor.

Tindakan mencela masyarakat yang cukup merugikan negara terjadi di Kontawaringin Timur seorang bupati kader PDIP dinyatakan maling negara sebesar Rp. 5,8 triliun. Supian Hadi tersangka maling negara lewat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selanjutnya maling negara muncul kembali secara bersamaan nama elit negara bermunculan ketika proyek Hambalan yang begitu lama tak pernah usai, sampai akhirnya diselesaikan oleh KPK dengan ditangkapnya beberapa elit negara yaitu, diantaranya mantan Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahmud suroso, Anggota DPR Angelina Sondakh. Negara mengalami kerugian Rp. 704 triliun. 

Belum lagi kasus maling negara E-KTP yang menyeret ketua umum golkar Setya Novanto, dengan kerugian negara 2,3 triliun. Yang baru baru saja dijatuhi hukuman oleh Majelis Tindak Pidana Korupsi, Bandarlampung. Seorang Bupati Mesuji, Lampung. Khamami maling uang negara atas perkara feeproyek Di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Lampung.

Tindakan tercela sering diabaikan oleh para pemimpin negara baik di eksekutif, legislatif, yudikatif maupun pada tingkatan dibawahnya, menunjukan bahwa kegiatan yang mencela rakyat, bangsa dan negara merupakan sudah kewajiban bagi para elit untuk melakukannya akan terdesak kebutuhan iuran organisasi yang cukup besar. Beny Murdani (1932-2004) menyatakan bahwa penghayatan perjuangan masa lalu dan sekarang berbeda. Generasi saat ini adalah generasi masa damai yang tidak mengalami masa revolusi kemerdekaan. Mereka lebih profesional karena memperoleh pendidikan dan pelatihan secara akademik, namun kurang memiliki tanggung jawab bersama.

Oleh sebab itu, negeri ini tidak lagi melahirkan pemimpin sejati. Pantas dalam setiap pesta demokrasi hanya pemilik modal besar yang akan menduduki singgasana masyarakat.

Kepercayaan Rakyat
Mereka para koruptur yang melakukan tindakan mencela masyarakat adalah para elit yang dipilih langsung oleh rakyat dan tergiur dari sejumlah uang banyak demi pengembaliaan modal saat kampaye. Ini hampir dilakukan oleh setiap lembaga negara demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok karena besarnya iuran yang perlu dibanyar, saat kampaye berlangsung banyak pengeluaran yang harus dipenuhi demi kebutuhan satu kursi di singgasana rakyat, tapi hal itu sering terjadi ketika rakyat lalai untuk mengawasi. 

Kepercayaan rakyat bukan sebatas ada dalam janji kampaye mereka yang sering kali lalai dalam melaksanakannya, itu terjadi karena para elit sudah dapat yang diinginkan. Kepercayaan tumbuh dari setiap insan manusia untuk menitipkan amanah dan tujuan negara yang di cita –citakan oleh pendahulunya, bukan sebatas janji yang diucap apalagi hanya selembaran kertas yang dibagikan dipinggir jalan. Percaya pada pemimpin yang dipilih untuk mengemban amanah menjadikan sebuah negara menjadi baik dan tidak menderita rakyatnya. Tidak perlu gengsi dengan fasilitas yang ada, bergengsilah ketika melihat rakyat bahagia.

Tindakan Tercela 
Sebuah tindakan yang tidak pernah dilupakan oleh masyarakat tapi dihilangkan oleh hukum, pasalnya tindakan ini tidak pernah usai dihampiri oleh para elit untuk mencobanya karena melihat keuntungan yang didapat. Padahal penderitaan yang diterima rakyat cukup meyedihkan dari yang dibanyangkan.

Menurut Imam Ghazali, tindakan tercela adalah segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri tentu saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan. Dalam hal ini tindaka mencuri uang negara tidak bisa dipisahkan dengan tindakan mencela orang, Imam Ghazali menambahkan hal yang mendorong manusia melakukan tindakan tercela adalah; Dunia dan Isinya, Manusia, Setan dan Nafsu. Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tindakan tercela disebut Setan. 
 

Biodata Penulis 
Nama              : Prigita Maulidamarti
TTL                 : Tangerang, 14 Juli 1997 
NPM                : 2016130017
Alamat            :Rusunawa Asrama Putri UMJ, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15419.
No Telp/HP      : 089505182277
Jurusan           : Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Innternasional
Asal Kampus    : Universitas Muhammadiyah Jakarta 

LAINNYA

Kuliah Jalanan
Kamis, 21 Nov 2019 | 10:27 WIB
Kuliah Jalanan
Pesantren di Era Medsos
Kamis, 07 Nov 2019 | 16:39 WIB
Pesantren di Era Medsos
Usia Produktif Jangan Konsumtif
Minggu, 27 Okt 2019 | 20:43 WIB
Usia Produktif Jangan Konsumtif
Perintis Pesantren Modern di Banten
Kamis, 24 Okt 2019 | 20:23 WIB
Perintis Pesantren Modern di Banten

KOMENTAR

Korupsi Tindakan Mencela Masyarakat
x.ackd

PEMERINTAHAN

231 dibaca
Bupati Serang: APBD Rp 3 Triliun Adalah Amanah Rakyat
326 dibaca
Lantik 277 Pejabat, Bupati Serang Minta Pemerintah Kecamatan Siaga Bencana

POLITIK

281 dibaca
Buka Pendaftaran Calon PPK, KPU Pastikan Tak Ada TitipanĀ 
484 dibaca
KPU Kabupaten Serang Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK

HUKUM & KRIMINAL

139 dibaca
Resmob Polda Banten Ringkus Pelaku Curanmor dan Penadah

PERISTIWA

228 dibaca
Banjir, Ratusan Rumah di Kecamatan Kasemen Terendam

EKONOMI & BISNIS

205 dibaca
Andika: Banten Siap Dukung Kebijakan Strategis OJK
Top