Selasa, 23 Juli 2019

Komisi Irigasi Kabupaten Serang 2019 Dikukuhkan

[Foto InilahBanten]
Rabu, 10 Jul 2019 | 17:03 WIB - Serang

lBC, Serang – Bupati Ratu Tatu Chasanah mengukuhkan Komisi Irigasi Kabupaten Serang Tahun 2019. Pengukuhan bertempat di pendopo bupati Jalan Brigjen KH. Syam’un Alun-alun Kota Serang pada Rabu, 10 Juli 2019.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan bahwa dengan di kukuhkannya Komisi Irigasi merupakan implementasi atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/2015 yang terbit April 2015 tentang Komisi Irigasi. Ada pun untuk Komisi Irigasi di isi sebanyak 18 anggota, 11 diantaranya dari Bappeda, PUPR, dan Distan Kabupaten Serang.

“Sedangkan untuk 7 orang dari perguruan tinggi, Balai Besar, dan petani tergabung dalam (P3A) Perkumpulan Petani Pemakai Air,”ujar Tatu kepada wartawan usai pengukuhan.

Dijelaskan dia, dengan di kukuhkannya Komisi Irigasi tentunya Pemerintah Pusat dan daerah memandang bahwa persoalan pangan merupakan persoalan yang sangat krusial. Sehingga harus benar-benar fokus dalam penanganannya mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat.

“Ini fungsinya mereka bisa mengkomunikasikan antara petani dengan pemerintah persoalan irigasi atau persoalan kebutuhan air di petani. Dengan adanya Komisi Irigasi ini saya meyakini komunikasi akan terbangun dengan baik,”terangnya.

Tatu Chasanah mencontohkan, terkadang disaat balai besar atau misal akan membangun irigasi kemudian ada penyetopan saluran air dari irigasi berdampak adanya salah paham antara petani dengan pemerintah. “Karena petani tidak paham, nah itu bisa dibicarakan dengan adanya komisi ini kenapa ada penyetopan. Dan sepertinya Pak Mentri dengan mengeluarkan Permen PU kemungkinan di daerah lain muncul persoalan seperti ini,”paparnya.

Ditempat yang sama Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Serang, Rahmat Maulana memastikan akan menyusun rencana kerja untuk mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang menjadi prioritas sesuai dengan tugas pokok yang ada. Kemudian memastikan rencana aksi, rencana untuk keseluruhan.

“Kita punya waktu tiga tahun. Kita coba memastikan persoalan teknis yang sering terjadi pada persoalan pengaturan air dari waduk, dari bendungan pamarayan terhadap distribusi air agar petani tidak terganggu padahal petani lagi butuh air,”ujarnya.[Ars]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Komisi Irigasi Kabupaten Serang 2019 Dikukuhkan

PEMERINTAHAN

628 dibaca
Silpa APBD Kabupaten Serang TA 2018 Capai Rp403 Miliar
1848 dibaca
Dinilai Sukses, Bupati Minsel Belajar Kelola BUMD ke Bupati Serang
1709 dibaca
Pemkab Serang Terapkan Sistem Berbasis Elektronik

POLITIK

824 dibaca
Tak Penuhi Kuorum, Paripurna DPRD Kabupaten Serang Batal Digelar
1871 dibaca
Pilkada Serentak 2020, Golkar Banten Prioritaskan Usung Kader
1777 dibaca
Eks Relawan Sebut Kepemimpinan WH–Andika Bergaya Otoriter

HUKUM & KRIMINAL

2344 dibaca
Orang Tua Kades di Kecamatan Ciruas Dibacok
1399 dibaca
Tiga Pelaku Curas Biasa Aksi di Wilayah KP3B Diringkus
1447 dibaca
Miliki Catatan Kriminalitas, Dua Perampok Asal Malaysia Tak Bisa Dibawa ke Indonesia

PERISTIWA

1816 dibaca
Bupati Serang: TMMD Bangkitkan Budaya Gotong Royong di Masyarakat 
1958 dibaca
Diduga Terlibat Jual Aset Negara, Kejari Didesak Usut Walikota Serang
1733 dibaca
Peringati HANI 2019, Bupati Serang Canangkan Program Bersih dan Aman

EKONOMI & BISNIS

373 dibaca
Soal Pasir Laut, Bupati Tatu Minta Kajian Tim Ahli Dipublikasikan
536 dibaca
Inilah Gadis di Balik Uang Digital Facebook
Top