Sabtu, 22 September 2018

Ketika Uang Jadi Panglima

(foto ilustrasi)
Selasa, 17 Apr 2018 | 08:25 WIB - Suara Pembaca

Oleh: Indah Noviariesta

Penulis Alumnus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

DALAM sejarah peradaban manusia modern dan post-modern, peran uang begitu ampuh dalam menciptakan kuasa sihir di dunia politik. Beda dengan zaman sekitar 300 hingga 400 tahun yang lalu, di mana uang logam seperti emas dan perak, memiliki nilai yang bersifat maujud dan dapat diraba dengan indera kasat-mata. Namun, wujud uang masakini hanyalah kertas yang berisi angka-angka nominal belaka, tapi ia dapat berfungsi untuk berbagai keperluan, bahkan dapat berubah wujud untuk kepentingan jajanan elektronik, kendaraan, rumah, tanah, hingga berfungsi sebagai alat untuk pencapaian kuasa politik.

Menurut Thomas Carlyle, filosof terkenal abad ke-19, bagi siapa yang memiliki uang ia akan berdaulat penuh menguasai manusia lainnya. Tergantung dari seberapa besar jumlah nominalnya. Bagi yang berkuasa atas uang, ia dapat memerintah para juru masak agar menyajikan jenis masakan terlezat, dapat memerintah cendikiawan untuk memberinya ilmu dan pengajaran, bahkan ia dapat berfungsi untuk memerintah para raja agar menjaga stabilitas dan keamanan teritorialnya.

Dalam iklim perpolitikan di Banten ini, siapa yang tak bisa terpengaruh kuasa uang? Coba bayangkan, jika satu calon kepala daerah dapat memerintah ahli strategi politik hingga urusan dapur umum untuk persediaan nasi bungkus bagi rakyat jelata. Jelaslah di sini bahwa perkara uang dapat saja dipelesetkan sebagai “mahar”, hingga bukan lagi menjadi sesuatu yang asing di dunia politik kita. Faktanya, partai politik bukanlah badan amal yang tak berhasrat meniadakan hak milik. Mimbar politik bukanlah surga di mana segalanya dapat tersedia dan jatuh gratis dari langit. Dari perkara spanduk, baliho, koran, hak siaran, biaya cuap-cuap pakar, belum lagi untuk petugas dan ahli strategi ideologis-politis, sampai ke urusan – menurut Kiai Chudori – membayar jasa pemasangan baliho dan spanduk yang berjejer di pinggiran jalan. Ketika musimnya tiba, orang yang merasa paling pintar dan paling goblok sekalipun, dapat masuk dalam arena politik yang diperantai dengan nominal uang.

Saya tak merasa heran ketika hasil tangkapan KPK di Sulawesi beberapa waktu lalu, memberikan testimoni bahwa uang senilai Rp2,8 miliar (pecahan 50.000) sudah siap akan dibagikan kepada masyarakat dalam kampanye ayah Adriatma Dwi Putra yang menjadi calon gubernur Sulteng. Bagi orang politik atau pengamat politik, hal itu dianggap lumrah adanya. Karena memang uang sudah menjadi prasyarat keniscayaan pertarungan untuk memperebutkan kursi kekuasaan.

Dalam diktum uang – menurut teori Karl Marx – stabilitas politik berada dalam genggaman stabilitas ekonomi yang menjaganya. Itu artinya, bagi siapa yang paling banyak modal, dialah yang punya banyak kesempatan untuk menang. Selain kursi kekuasaan diperoleh dengan kuasa uang, ia pun dapat terus dipertahankan dan dilanggengkan dengan kuasa uang pula. Selama tiga dasawarsa lebih kekuasaan Soeharto (Orde Baru), kita semua sudah menyaksikan dan merasakannya langsung, ketika krisis ekonomi melanda Asia (1998), di saat kuasa atas uang begitu melemah maka kekuatan dan loyalitas kaum militer juga ikut mengendur dan kehilangan taringnya.

Walaupun Presiden Soeharto mengaku-ngaku dari kalangan miskin petani di Jawa, pada akhirnya ketahuan juga belangnya bahwa kepentingan kapitalisme Amerika dan Inggris, hanya mungkin membiayai kampanye politik Indonesia –termasuk anggaran jutaan dollar untuk progres kebudayaan – justru dengan syarat adanya kesanggupan Soeharto dan Orde Baru untuk mengambil-alih kepemimpinan Soekarno yang berseberangan dengan paham kapitalisme Amerika. (lihat: Dokumen CIA, Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965, Penerbit Hasta Mitra, Jakarta 2001).

Dalam pentas politik modern, kita sulit menemukan jejak-jejak penguasa yang benar-benar tampil dari titik nol kemiskinan, tanpa melibatkan kuasa uang. Bisa jadi ia dari kalangan petinggi militer, bisa jadi ia bekas tentara Belanda (KNIL), bisa jadi karena loyalitas yang tinggi kepada negeri-negeri kapitalisme maupun komunisme, yang tercermin dari pola pemikiran dan garis ideologinya. Dalam sistem demokrasi liberal, dilengkapi dana kampanye dari pihak swasta (bukan civil society), kuasa uang adalah mutlak prasyarat dalam menjalankan aktivitas berpolitik.

Dalam praktiknya, kuasa uang juga dapat dimobilisasi secara manipulatif, bukan hanya dalam bentuk kertas dan koin. Para koruptor yang sudah tertangkap dan yang akan tertangkap, atau masih dalam pemantauan KPK (beberapa datanya ada di tangan saya), mereka paham betul bagaimana kuasa uang bekerja untuk melanggengkan dan melestarikan kepentingan penguasa daerah di Banten ini. Seperti para penganut paham yang setia pada Novanto, mereka mafhum pada sifat uang yang tidak harus kasat-mata. Namun ia terus bergerak dalam angka-angka gaib melalui proyek undang-undang, izin usaha, proyek pembangunan infrastruktur, cek perjalanan yang bersifat birokratis, rekening gelap yang bisa digerakkan dari satu tempat ke tempat lain (lintas negara).

Khususnya di Banten ini, yang kental dengan kolaborasi tritunggal antara pihak berwenang (penguasa dan birokrat), pengusaha daerah, sambil minta legalitas formal dari tokoh agama (oknum) yang mau diajak kongkalingkong dengan tip atau feeyang menjanjikan. Sebagian tokoh agama itu bisa dipahami, khususnya bagi yang tidak mengerti bagaimana dunia politik dapat bermain dengan lincahnya, melalui berbagai siasat dan strategi yang bersumber dari kapasitas dan kecerdasan otaknya, dan kadang-kadang belum sanggup ditangkap oleh kemampuan berpikir orang-orang soleh (seperti pemimpin pesantren).

Muslihat manipulasi uang, dapat pula digelapkan melalui pengajuan program (proposal), manipulasi data akuntansi, laporan pertanggungjawaban, hingga jatah atas komisi pembayaran. Oleh karena itu, agaknya sulit menemukan koruptor di Banten ini, yang mencuri fasilitas negara (rakyat) dalam bentuk material yang mudah dilacak keberadaannya, misalnya korupsi rumah, mobil, vila mewah, hotel dan gedung, termasuk jenis barang elektronik paling mahal sekalipun.

Diktum kuasa uang dan kualitas koruptif yang inhern melibatkan uang, nampaknya belum bisa diselesaikan dengan baik, meskipun kita sudah memasuki momentum pemilu pada pertengahan tahun ini. Padahal sudah cukup banyak tenaga dan pikiran dikerahkan bersama untuk mencegah terulangnya korupsi pada pilkada ini. Pada saat bangsa dan negara belum sanggup membiayai ongkos politik sepenuhnya, sementara para petualang politik sudah kasak-kusuk menjelma sebagai biro jasa bisnis politik yang dianggap sah dan legal.

Semoga melalui tulisan ini, kita sebagai warga Banten senantiasa waspada akan munculnya gejala-gejala yang akan membuat kita terperosok ke lubang galian yang sama. Karena dalam fakta yang kita saksikan menimpa para petinggi kita, rupanya kualitas uang memiliki karakter inhern yang membuat orang Banten berhasrat pada korupsi.

Meskipun begitu, kita selalu diperingatkan oleh para pendahulu kita, juga diperintahkan oleh ajaran agama kita, bahwa Tuhan tak pernah tidur. Pada saat kita lupa dan lengah, Tuhan tidak akan pernah luput dari perhatian-Nya kepada seluruh hamba-hamba-Nya, meskipun para koruptor itu bersembunyi di balik batu karang sekalipun. (*)

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

LAINNYA

Rezeki Orang Banten Harus Berkah
Selasa, 07 Agt 2018 | 20:04 WIB
Rezeki Orang Banten Harus Berkah
Bukan Pikiran yang Gelap
Minggu, 05 Agt 2018 | 20:51 WIB
Bukan Pikiran yang Gelap
Janji Politik Para Penguasa
Minggu, 05 Agt 2018 | 00:16 WIB
Janji Politik Para Penguasa
Tujuan Hidup Orang Banten
Jumat, 03 Agt 2018 | 07:40 WIB
Tujuan Hidup Orang Banten

KOMENTAR

Ketika Uang Jadi Panglima

BERITA TERKAIT

germas4 germas3 germas2 germas

PEMERINTAHAN

189 dibaca
Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2018 – 2023 Dilantik
pmi

POLITIK

156 dibaca
Kedewasaan Politik Masyarakat Banten Diapresiasi

HUKUM & KRIMINAL

159 dibaca
Empat Pelaku Jambret dan Curanmor Diringkus
Top