Senin, 09 Desember 2019

Kejati Didesak Usut Kejanggalan Pembelian Lahan SMAN 2 Leuwidamar

Puluhan massa dari koalisi NGO Banten melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Kejati Banten Jalan Serang-Pandeglang Palempat Kota Serang pada Kamis, 15 Agustus 2019 siang. [Foto: InilahBanten/Arif Soleh]
Kamis, 15 Agt 2019 | 13:44 WIB - Banten Peristiwa

lBC, Serang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten didesak segera mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten dan jajaran teknis terkait lainnya, dalam program kegiatan pembebasan lahan SMAN 2 Leuwidamar Kabupaten Lebak. Sebab, dari tahun 2017 sampai 2019 pembelian lahan tersebut tidak pernah selesai dan tuntas. Sebelumnya, terkait kejanggalna tersebut sudah dilaporkan DPP LSM Aliansi Banten Menggugat (ABM) pada Rabu, 24 Juli 2019 lalu

Desakan tersebut, saat puluhan massa dari koalisi NGO Banten melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Kejati Banten Jalan Serang-Pandeglang Palempat Kota Serang pada Kamis, 15 Agustus 2019 siang. Aksi mereka pun dikawal dari Petugas Kepolsiian dari Mapolres Serang Kota dan Polsek Curug.

Koordinator aksi, Irwan Herdiyana mengungkapkan, bahwa berdasarkan investigasi dan pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan terkait pembebasan lahan yang dimaksud didapat keterangan dari pemilik lahan yakni, Ismail Karis bahwasanya pada 2 Oktober 2017 telah membuat surat pernyataan kesepakatam harga. Surat pernyataan siap melepaskan lahan dan surat pernyataan tidak sengketa.

“Harga yang sudah disepakati sebesar Rp200 ribu permeter dengan luas yang akan dilepas untuk kepentingan sekolah tersebut seluas 2000 meter2. Berarti dari luas tersebut maka jumlah pembayaran pembebasan lahan yang harus direalisasikn adalah Rp400. 000.000,”katanya.

Berdasarkan keterangan tersebut dan bukti yang diperoleh, lanjut Irwan, ada beberapa kejanggalan pada proses transaksi pembelian lahan tersebut, yaitu tanggal 21 Juni 2017 pihak sekolah melalui bendahara SMA 2 Leuwidamar, R. Dewi Lestari memberikan DP pembayaran tanah kepada pemilik lahan Ismal Karis senilai Rp20.000.000.

Selanjutnya dan secara berturut-turut Pada tanggal 6 - 09-2018 sebesar Rp5.000.000 via bendahara BOS SMAN 2 Leuidamar. Pada tanggal 17-10-2018 sebesar Rp20.000.000 via bendahara pembangunan perpustakaan. Pada tanggal 24-10-2018 sebesar Rp10.000.000 via bendahara pembangunan perpustakaan. Pada tanggal 26-11-2018 sebesar Rp5.000.000 via bendahara BOS SMAN 2 Leuidamar. Pada tanggal 8-12-2018 sebesar Rp5.000.000 via bendahara RKB dan perpustakaan SMAN 2 Leuidamar. Pada tanggal 14-12-2018 sebesar Rp100.000.000 via bendahara pembangunan perpustakaan dan RKB SMAN 2 Leuidamar

“Jadi total yang sudah dibayarkan kepemilik lahan yakni, Ismail Karis dari total kesepakatan Rp400.000.000 maka sudah diterima oleh pemilik lahan yakni Ismail Karis sebesar Rp165.000.000. Berarti pemilik lahan Ismail Karis belum menerima kekurangan pembayaran sebesar Rp235.000.000,”terangnya.

Pada bagian lain, papar Irwan, pagu anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten terlihat bahwa pada tahun 2018 tercantum kode rek 5.2.3.11.04 (belanja modal tanah-pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa) nilai sebesar Rp91.065.370.000

“Bila kita lihat lokasi yang dinyatakan untuk pembebasan lahan tersebut, telah berdiri banguan ruang kelas baru pada tahun 2018. Dari fakta dan dokumen yang kami terima dan pelajari, kami menduga telah terjadi kejanggalan dalam proses transaksi pembebasan lahan yang notabene untuk kepentingan publik (sekolah). Bahkan melihat alur pembayarannya pun di indikasikan telah terjadi kejanggalan, dikuatkan kembali berdirinya bangunan ruang kelas baru di atas lokasi lahan yang hingga kini belum terselesarikana pembayarannya,”bebernya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Kejati Banten dengan segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi ke arah hukum di Dindikbud Banten. “Demi mengurai benang merah yang terindikasi adanya perbuatan melawan hukum yang diduga merugikan keuangan daerah di Dindikbud Banten,”ujarnya.

“Kami juga mendesak Kejati Banten segera memanggil Kepala Dindikbud Banten, Sekretaris Dindikbud Banten, Kepala Bidang SMA Dindikbud Banten, Kepala Sekola SMAN 2 Leuwidamar, dan pemilik lahan Ismali Karis,”tegasnya.

Berselang 30 menit melakukan orasi menggunakan pengeras suara menggunakan sound, akhirnya perwakilan dari Koalisi NGO Banten meliputi LSM Aliansi Banten Menggugat (ABM), LSM Laskar Merah Putih (LMP) Banten, LSM Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan (Jambakk) dan LSM Jaringan Pemuda Anti Korupsi (Japati) akhirnya dipersilahkan untuk audensi dengan pihak Kejati Banten. Mereka diterima oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Penkum dan Humas) Kejati Banten, Holil Hadi.

Holil Hadi mengatakan, berdasarkan surat laporan pada 24 Juli 2019 kemarin dia memastikan sudah mengerucut Kejati menindaklanjuti laporan tersebut. Dirinya sudah menugaskan bawahannya menelusuri laporan dan memang sudah mengerucut.

“Kami dari Penkum menelusuri surat yang masuk 24 Juli 2019 kita terima di disposisi dari Pimpinan (Kajati) ke Bagian Pidsus (Pidana Khusus) dan Pidsus disposisi ke Kasidik. Tapi kami belum bisa konfirmasi ke Kasidik karena sedang dilapangan,”kata Holil kepada lnilahBanten.

Dia juga memastikan, jika pihak Kejati Banten tengah menindaklanjuti. Akan tapi belum bisa menjelaskan secara detail karena belum di komunikasikan dengan Kasidik sampai mana langkahnya. “kalau tidak hari ini paling besok konfirmasi ke Kasidik, karena Kasidik sibuk sidang kasus yang lain. Silahkan pantau perkembangan seperti apa,”katanya.

Ditanya ada target penyelesaian mengsust dugaan penyelewengan tersebut, Holil mengaku tidka bisa memastikan karena kewenangan ada pada bagian Pidsus. “Tapi mereka berupaya segera lah, tapi dengan volume kegiatan harus dibagi waktunya. Sudah kami telusuri itu sudah mengerucut, pimpinan ke Pidsus dan Pidsus ke Kasidik,”tutup Holil Hadi.[Ars]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Kejati Didesak Usut Kejanggalan Pembelian Lahan SMAN 2 Leuwidamar

PEMERINTAHAN

353 dibaca
Soal Aset, Bupati Serang Tegaskan Gubernur Tidak Perlu Mediasi
125 dibaca
Peringati Hari Korpri, Bupati Serang Minta ASN Berinovasi

POLITIK

147 dibaca
Hadiri Launching Pilbup Serang 2020, Pandji Pastikan ASN Netral
171 dibaca
KPU Launching Pilbup dan Wabup Serang 2020

HUKUM & KRIMINAL

337 dibaca
Polisi Limpahkan Tersangka Penambangan Ilegal ke Kejari Serang
213 dibaca
Ibu dan Ayah Pembuang Bayi di Pagelaran Ditetapkan Jadi Tersangka

PERISTIWA

114 dibaca
Pemkab Serang Siaga Hadapi Musim Penghujan
180 dibaca
Warga Pagelaran Dihebohkan Penemuan Mayat Bayi

EKONOMI & BISNIS

146 dibaca
Wagub Banten Minta Walikota/Bupati Evaluasi Regulasi Hambat InvestasiĀ 
157 dibaca
Inflasi di Kabupaten Serang Terendah di Banten
Top