Selasa, 23 Juli 2019

KASN Rekomendasi Sanksi 3 Pejabat Banten Dukung Calon DPD RI 

[Foto ilustrasi/net]
Rabu, 15 Mei 2019 | 11:44 WIB - Banten Pemerintahan

lBC, Serang – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan sanksi ringan kepada tiga pejabat Eselon 3 dan 2 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) itu yakni, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Agus Tauchid (AT), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Babar Suharso (BS) dan satu Kasubag TU Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Serang-Cilegon, Faturrohman (FR).

Diketahui, sebelumnya Firman Hakim warga Kota Serang melaporkan tiga ASN Pemprov Banten diduga terlibat menjadi tim pemenangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fadlin Akbar kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten pada Selasa, 19 Maret 2019. Diketahui, Fadlin Akbar merupakan anak dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Kata Firman, hal itu diketahui adanya bukti sebuah screenshot Grup media sosial dalam bentuk aplikasi WhatsApp dengan nama “DPD utk Kang Fadlin WH”, yang juga sudah viral di media sosial lainnya.

Baca juga: Diduga, Sejumlah ASN jadi Tim Pemenangan Calon DPD Anak Gubernur Banten

Komisioner KASN Made Suwandi mengatakan, berdasarkan hasil pengkajiannya ketiga ASN pemprov yang melakukan pelanggaran netralitas ASN itu harus mendapatkan sanksi sedang. "Karena aksi dukung mendukung,"ujar Made melalui telepon selulernya pada Selasa, 14 Mei 2019.

Kata dia, surat rekomendasi itu akan segera disampaikan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk segara ditindaklanjuti. Sanksi sedang yang dapat diberikan gubernur diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.

"Bisa saja tidak mendapatkan kenaikan pangkat selama satu tahun, tidak mendapatkan kenaikan gaji selama satu tahun, dan tdak bisa mengikuti seleksi kepegawaian,”terangnya.

Baca juga: Andiara Raih Suara Terbanyak Calon DPD Dapil Banten, Anak Gubernur Gagal

Made mengatakan, meskipun dalam kategori sanksi sedang tapi bagi seorang ASN, sanksi yang diterima ketiganya cukup berat. Ditegaskan, gubernur harus melaksanakan sanksi yang dikeluarkan KASN paling lambat 14 hari kerja setelah menerima surat tersebut. Apabila dlaam 14 hari tak ditindaklanjuti oleh gubernur maka KASN akan melayangkan sura kembali kepada gubernur untuk melaksanakan remkomendasi mereka selama 10 hari. Apabila tak juga dilaksanakan maka gubernur akan dilaporkan kepada presiden.

"Kami akan laporkan kalau rekomendasi kami tidak di tindaklanjuti. Tapi kami yakin gubernur akan menindaklanjutinya,”tutur Made dikutip dari Radar Banten.

Baca juga: 3 ASN Pemprov Dukung Calon DPD RI Anak Gubernur Terbukti Melanggar

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Banten telah selesai melaksanakan Pleno menindaklanjuti Laporan No.15/LP/PL/Prov/11.00/III/2019 dugaan keterlibatan ASN Banten terkait dukungan politik praktis untuk dukungan Calon DPD RI, Fadlin Akbar tertuang dalam Pasal 282 dan 283 UU 7/2017. Hasilnya, Bawaslu Banten memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada KASN untuk menjatuhkan sanksi kepada ketiga ASN tersebut.

"Setelah kita kaji ini bukan pelanggaran kode etik kepemiluan, tidak terpenuhinya unsur pidana pemilu, ini juga bukan pelanggaran administrasi pemilu, ini pelanggaran hukum lainnya yaitu pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian, kami akan mengeluarkan rekomendasi kepada KASN untuk memberikan sanksi ke tiga ASN," kata Divisi Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir kepada wartawan melalui telepon selulernya pada Selasa, 9 April 2019.

Dikonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Banten, Komarudin mengaku meski mengetahui rekomendasi KASN tersebut namun pihaknya belum menerima suratnya. “Surat rekomendasi belum sampai di Pemprov Banten,”ujar Komarudin singkat melalui pesan elektroniknya pada Rabu, 15 Mei 2019.

Bagikan:

KOMENTAR

KASN Rekomendasi Sanksi 3 Pejabat Banten Dukung Calon DPD RI 

PEMERINTAHAN

697 dibaca
Silpa APBD Kabupaten Serang TA 2018 Capai Rp403 Miliar
1849 dibaca
Dinilai Sukses, Bupati Minsel Belajar Kelola BUMD ke Bupati Serang
1712 dibaca
Pemkab Serang Terapkan Sistem Berbasis Elektronik

POLITIK

893 dibaca
Tak Penuhi Kuorum, Paripurna DPRD Kabupaten Serang Batal Digelar
1939 dibaca
Pilkada Serentak 2020, Golkar Banten Prioritaskan Usung Kader
1780 dibaca
Eks Relawan Sebut Kepemimpinan WH–Andika Bergaya Otoriter

HUKUM & KRIMINAL

108 dibaca
Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Alami Peningkatan
2414 dibaca
Orang Tua Kades di Kecamatan Ciruas Dibacok
1466 dibaca
Tiga Pelaku Curas Biasa Aksi di Wilayah KP3B Diringkus

PERISTIWA

1882 dibaca
Bupati Serang: TMMD Bangkitkan Budaya Gotong Royong di Masyarakat 
1959 dibaca
Diduga Terlibat Jual Aset Negara, Kejari Didesak Usut Walikota Serang
1735 dibaca
Peringati HANI 2019, Bupati Serang Canangkan Program Bersih dan Aman

EKONOMI & BISNIS

70 dibaca
Capai Target, Investasi di Kabupaten Serang Serap 1.152 Tenaga Kerja
439 dibaca
Soal Pasir Laut, Bupati Tatu Minta Kajian Tim Ahli Dipublikasikan
Top