Kamis, 05 Agustus 2021

Kabupaten Serang Peringkat 2 Penganugerahan Keterbukaan Informasi

(Foto:InilahBanten)
Rabu, 21 Des 2016 | 10:04 WIB - Serang Teknologi Pemerintahan

IB, Serang– Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten telah memberikan penganugerahan terhadap badan publik atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kota/kabupaten di Provinsi Banten. Penganugerahan yang telah melakukan peningakatan terhadap keterbukaan informasi public (KIP).

Penganugerahan tersebut diberikan kepada 10 badan publik SKPD dan 5 kabupaten/ kota yang tertuang dalam surat keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 076/KI-BANTEN/IX/2016 dan berikut adalah 10 besar kategori badan publik SKPD:

Untuk kategori kabupaten/ kota tahun 2016, Kabupaten Serang memeroleh peringkat ke 2 Kabupaten Serang, nilai 88,45. Berikut rinciannya.

1.Kota Tangerang, nilai 99,67

2.Kabupaten Serang, nilai 88,45

3.Kabupaten Lebak, nilai 85,24

4.Kabupaten Tengerang, nilai 79,35

5.Kota Tangerang Selatan, nilai 63,29

Sementara untuk penganugerahan kategori SKPD Provinsi Banten tahun 2016 sebagai berikut.

1.Badan Lingkungan Hidup Daerah, nilai 94,29

2.Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Banten, nilai 83,78

3.Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, nilai 75,64

4.Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Banten, nilai 74,04

5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, nilai73,80

6.Dinas Kesehatan Provinsi Banten, nilai 73,76

7.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, nilai 70,69

8.Kantor Penghubung Provinsi Banten, nilai 70,64

9.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Banten, nilai 69,02

10.Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, nilai 67,42

Ketua KI Provinsi Banten, Rohimah mengatakan, bahwa penilaian penganugerahan berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 5 tahun 2016. Sebelum melakukan penilaian, pihaknya berkeliling (Roadshow) kepada seluruh SKPD dan kabupaten/ kota untuk menjelaskan, bahwa pada tri wulan keempat akan dilakukan evaluasi dan monitoring sebagai mana amanah Peraturan KI nomor 1 tahun 2010 pasal 37.

“Setelah itu, kemudian kemudian kami menyebarkan kuisioner, ada beberapa indikator, diantaranya menyediakan, mengelola, mengumumkan dan mendokumentasikan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh SKPD,” kata Rohimah di Pendopo Gubernur Banten Curug Kota Serang pada Rabu, 21 Desember 2016.

Sambung dia, setelah kuisioner disebarkan tahapan selanjutnya adalah mereka harus mengembalikan kuisioner tersebut, dan pihaknya akan melakukan penilaian terhadap SKPD yang telah mengembalikan Kuisioner. Sementara jika ada SKPD yang tidak mengembailkan kuisioner, maka SKPD yang bersangkutan tidak akan diberi penilaian.

“Kalau mereka tidak mengembailkan tidak akan kami nilai, itu sebagai indicator kepatuhan badan public terhadap undang – undang,” tuturnya.

Reporter: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Kabupaten Serang Peringkat 2 Penganugerahan Keterbukaan Informasi

INILAH SERANG

52 dibaca
Kapolda Banten Lantik Pejabat Utama dan Kapolres
133 dibaca
Polres Serang Tangkap Dua Pembunuh Wanita yang Jasadnya Ditimbun Pasir
132 dibaca
Pilkades Serentak di Kabupaten Serang Ditunda sampai Batas Waktu yang Belum Ditentukan

HUKUM & KRIMINAL

133 dibaca
Polres Serang Tangkap Dua Pembunuh Wanita yang Jasadnya Ditimbun Pasir
331 dibaca
Pengedar Obat Dicokok Polres Serang saat Rebahan di Rumahnya
257 dibaca
Pengedar Obat Terlarang Diringkus Saat Menunggu Pelanggan

POLITIK

132 dibaca
Pilkades Serentak di Kabupaten Serang Ditunda sampai Batas Waktu yang Belum Dite...
224 dibaca
PPKM Diperpanjang, Ini Kata Wabup Serang Soal Pilkades Serentak
487 dibaca
Dijadwal Ulang, Pilkades Serentak di Kabupaten Serang Digelar 8 Agustus

PENDIDIKAN

786 dibaca
Webinar STIE, Mufti Ali: Banten Punya Sejarah Panjang Strategi Ekonomi di Masa K...
1334 dibaca
Andika: Data BPS Menunjukkan Kualitas Pendidikan Penduduk Banten Meningkat
Top