Jelang Pilkades Serentak, Polda Identifikasi Wilayah Rawan Konflik

lBC, Serang - Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Banten memberikan pembekalan para personel Bhabinkamtibmas jajaran melalui Rakernis Fungsi Binmas Tahun Anggaran 2019. Acara yang berlangsung di Aula Rupatama Polda Banten ini dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2019 yang akan dilaksanakan di 266 desa di wilayah hukum Polda Banten.

Rakernis dipimpin langsung Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir yang dihadiri Irwasda Polda Banten I Nyoman L Suradnya, Dirbinmas Kombes Pol Oki Waskito, Pejabat Utama lainnya, para Kapolsek, Kasat Binmas dan personel Bhahbinkamtibmas jajaran.

Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, bahwa pada pelaksanaan Pilkades tingkat kehangatan antara calon dengan pendukung lebih terasa jika dibandingkan dengan dengan pemilihan umum lainnya.

"Ruang lingkup yang kecil kemudian hidup bertetangga, masyarakat tahu siapa yang jadi teman dan siapa jadi lawannya," kata Irjen Pol Tomsi Tohir saat memberikan sambutan acara Rakernis Fungsi Binmas Tahun Anggaran 2019 di Aula Serbaguna Polda Banten pada Selasa, 27 Agustus 2019.

Baca juga: Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Serang Digelar 3 November

Jajarannya tengah berupaya untuk mensinkronkan antara jumlah personel, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada daerah. "Sehingga personel yang akan kita turunkan efektif, rayonisasi bisa kita manfaatkan. Jumlah personel yang diturunkan jumlah totalnya kurang lebih empat ribu," terang Irjen Pol Tomsi Tohir.

Sementara itu, menurut pihak kepolisian, pemetaan kerawanan dilakukan dari berbagai aspek mulai dari jumlah calon yang diusung bahkan permasalahan konflik di daerah pada waktu pemilihan sebelumnya.

"Kita coba identifikasi, sehingga apakah ada pergeseran-pergeseran status dan apakah daerah tersebut masih menjadi daerah rawan," ungkapnya.

Baca juga: Pilkades Serentak 2019, Calon Kades dari Luar Desa Pemicu Konflik

Kapolda Banten berharap bahwa pada pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berlangsung secara jujur dan adil. Para calon dapat mengutamakan persatuan masyarakat diatas kepentingannya.

"Calon-calon kepala desa dapat melakukan aktivitas (kampanye) dalam proses pemilihan yang betul-betul kondusif serta mengutamakan menjaga persatuan masyarakat," imbau Irjen Pol Tomsi Tohir.[Ars]