Kamis, 19 Juli 2018

Implikasi MoU KPK, Polri dan Kejaksaan

(Foto: VIVA/Syaefullah)
Rabu, 29 Mar 2017 | 20:56 WIB - Nasional

lB, Jakarta -- Kesepakatan kesepahaman KPK, Polri dan Kejaksaan yang diteken ketiga pimpinan lembaga pada Rabu, 29 Maret 2017 sebenarnya bukan hal yang baru. Bedanya latar belakang sosial politik saat ini dan lima tahun yang lalu. Apa implikasinya?

Sedikitnya lima belas (15) pasal yang tertuang dalam kesepakatan kesepahaman yang diteken oleh pimpinan tiga lembaga penegak hukum tersebut. Di awal kesepakatan, ditegaskan tujuan kesepakatan ini untuk meningkatkan sinergitas kerjasama dan koordinasi antara para pihak dan pemberantasan korupsi.

Terdapat lima lingkup nota kesepahaman tersebut yakni soal sinergi penanganan tindak pidana korupsi, pembinaan aparatur enegak hukum, bantuan narasumber/ahli, pengamanan, sarana prasarana, permintaan data atau informasi serta peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia.

Berbeda dengan MoU yang diteken 5 tahun sebelumnya yakni pada 29 Maret 2012, saat itu hanya empat poin yang menjadi isi kesepakatan terkait dengan kewenangan penyidikan. Kesepakatan saat itu lebih banyak memiliki maksud agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan dalam kasus korupsi.

MoU tahun 2017 ini lebih mengatur secara teknis. Seperti yang tertuang di Pasal 5 yang menyebutkan agar para pihak yang melakukan proses hukum terhadap personil di pihak lainnya, dituntut pihak yang menangani perkara tersebut memberitahukan kepada pimpinan personil yang dipangggil.

Jaksa Agung Prasetyo menyebutkan MoU ini dimaksudkan untuk saling mengisi kekurangan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Menurut dia, dengan kesepakatan ini masing-masing instansi bisa saling melengkapi dan mengisi kekurangan "Akan saling melengkapi, saling berbagi dalam kewenangan, saling mengisi dalam kekurangan," sebut Prasetyo.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan MoU kali ini memiliki perbedaan dengan MoU sebelumnya. Dalam MoU kali ini, kata Agus, ketiga unsur penegak hukum diberitahu dengan keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Elektronik atau E-SPDP. Tujuannya, ketiga instansi memiliki data dan info yang sama terkait penanganan tipikor di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai MoU yang diteken tiga lembaga tersebut tak lebih sebagai upaya untuk saling mengamankan antara aparat penegak hukum saja. Ia menyebutkan KPK yang memiliki kewenangan super body semestinya membentuk sistem pemebrantasan korupsi yang efektif.

"Ini sebenarnya orang kewalahan di lapangan, nggak menggerti bagaimana caranya supaya pemebrantasan korupsi itu efektif," kritik Fahri di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.

Tiga lembaga penegak hukum tersebut harus membuktikan MoU tersebut harus diarahkan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi lebih maksimal lagi. Bukan justru menjadi ajang saling mengamankan antarinstitusi.

Sumber: lnilahcom

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

LAINNYA

Agustus, Dewan Pers Pastikan Verifikasi SMSI
Senin, 16 Jul 2018 | 20:05 WIB
Agustus, Dewan Pers Pastikan Verifikasi SMSI
Prabowo Akan Bertemu SBY Bahas Koalisi
Kamis, 12 Jul 2018 | 22:29 WIB
Prabowo Akan Bertemu SBY Bahas Koalisi
Menteri Kominfo Akan Buka Rakernas SMSI
Kamis, 12 Jul 2018 | 19:31 WIB
Menteri Kominfo Akan Buka Rakernas SMSI

KOMENTAR

Implikasi MoU KPK, Polri dan Kejaksaan

BERITA TERKAIT

PEMERINTAHAN

225 dibaca
Lantik Sekda Baru, Bupati Serang Minta Perkuat Konsolidasi dan Koordinasi
160 dibaca
Rehab Kantor Koperasi dan UKM Lebak Telan Dana Rp3,8 Miliar
117 dibaca
Kepala BKKBN Apresiasi Kinerja Pemkab Serang

POLITIK

396 dibaca
Pemilu 2019, Hanura Pandeglang Target Raih 12 Kursi di DPRD
198 dibaca
Pileg 2019, Mayoritas Caleg PKS Lebak adalah Generasi Milenial
416 dibaca
Suami Bupati Lebak Nyalon DPD RI, Apa Misinya? 

HUKUM & KRIMINAL

61 dibaca
Pelaku Diduga Penyandang Dana Politik Uang Pilkada Kota Serang Diringkus
169 dibaca
Kejari Lebak Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pasar Gajrug Rp19 M
Top