Minggu, 24 Maret 2019

Guru Diangkat jadi Pejabat, Ombudsman Sebut Melanggar SE MenPAN- RB

[Foto Inilahbanten.co.id]
Senin, 25 Feb 2019 | 10:32 WIB - Banten Pemerintahan

IBC, Serang - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang Pujo Sumo mengatakan, bahwa pengangkatan tiga orang guru di sekolah yang sama berpotensi terjadinya maladminstrasi. Karena disaat Banten keurangan formasiguru, Gubernur Banten malah mengangkat tiga orang guru di sekolah yang sama sekaligus menjadi pejabat struktural.

"Mutasi dimaksud jelas melanggar aturan karena bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru,” tegas Bambang dikonfirmasi wartawan kemarin.

Apalagi kata Bambang, disetiap kesempatan Gubernur Banten selalu mengatakan bahwa saat ini Provinsi Banten masih kekuarangn formasi guru.Tetapi ironisnya, tiga orang guru di sekolah yang sama malah diangkat menjadi pejabat struktural. "Kalau guru gurunya ditarik menjadi pejabat strktural, nanti kekurangan tenaga guru di Banten kian parah,” cetusnya.

Bambang meminta kepada gubernur konsekwen untuk tidak lagi membuka formasi guru dalam lowongan CPNS. Karena dengan pengangkatan tiga orang guru di sekolah yang sama menjadi pejabat struktural, menandakan Banten sudah kelebihan tenaga guru. "Gubernur harus konsekwen agar tidak perlu lagi membuka formasi guru dalam CPNS, karena guru yang ada malah ditarik menjadi tenaga struktural,” tukasnya.

Pengamat Pendidikan Banten Mochamad Ojat Sudrajat menyoal terkait pengangkatan tiga orang guru SMKN I Kragilan, Kabupaten Serang menjadi pejabat strktural dan langsung dipromosikan menjadi Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan.

Ojat menilai, pengangkatkan tiga orang guru dari sekolah yang sama menjadi pejabat struktural sarat muatan politik balas budi. Karena ketiga orang guru tersebut dianggap sukses mengantarkan pasangan Wahidin Halim dan Andika  Hazrumy menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Menurut Ojat, mereka ini pernah ditegur oleh Gubernur WH karena saat jam kerja mereka sering bolak balik ke pendopo dan rumah dinas Gubernur untuk menunjukan diri bahwa mereka adalah bagian dari tim sukses WH.

"Salah satu dari guru yang diangkat menjadi pejabat strktural itu pernah ditegur oleh pakWH. Saat itu pak Gubernur mengatakan, ngapain elu bolak balik ke pendopo hanya untuk menunjukan elu tim sukses gue,” ungkap Ojat menirukan ucapan Gubernur.

Parahanya lagi kata Ojat, ketiga guru SMKN I Kragilan yang dipromosikan itu pernah menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Engkos Kosasih untuk meminta kenaikan pangkat istimewa namun ditolak.

 Ia mengaku keberatan atas pengangkatan tenaga fungsional menjadi pejabat struktural, karena disaat Provinsi Banten kekurangan guru gubernur malah mengangkat guru menjadi pejabat strtural. "Apa tidak ada lagi pejabat struktural yang layak ditempatkan di KCD Pendidikan,” cetusnya.

Ojat menambahkan, patut diduga para pejabat baru tersebut tidak memenuhui syarat atau unsur – unsur yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN nomor : 35 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 dan berdasarkan ketentuan Pasal 363 PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS masih berlaku.

Ojat juga mendesak kepada Gubernur untuk membatalkan SK Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.BKD/2018,Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019 dan Nomor 821.2/KEP.43-BKD/2019, dan mengembalikan para pejabat tersebut pada jabatan sebelumnya sampai dengan terpenuhinya syarat atau unsur – unsur yang dimaksudkan pada Peraturan Kepala BKN No : 35 Tahun 2011.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin ketika dikonfirmasi wartawan apa yang menjadi pertimbangan BKD mempromosikan tiga orang guru di sekolah yang sama menjadi pejabat di KCD Pendidikan disaat Banten masih kekurangan tenaga guru enggan memberikan komentar.

Beberapa kali dihubungi melalu telepon pribadinya dengan nada sambung aktif namun tidak direspon oleh mantan Sekretaris Dinas Pendidikan KabupatenTangerang ini. Pun juga, saat dikonfirmasi melalui pesan tidak membalasnya.

Sebelumnya Gubernur Banten melalui Pj Sekda Ino S Rawita pada Jumat, 22 Februari 2019 melantik 202 pejabat struktural di lingkungan Pemprov Banten.

Dari 202 orang pejabat yang dilantik itu, tiga orang diantaranya berasal dari tenaga gurubyaitu, Sirojudin guru SMKN I Kragilan sebagai kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Fathurrahman guru SMKN I Kragilan sebagai Kasubag TU kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Cilegon dan Serang Raya, dan Asep Ubaidilah, guru SMKN I Kragilan sebagai Kasubag TU Kantor Cabang Dinas Pendidkan Kabupaten Pandeglang.[Chan/Ars] 

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Guru Diangkat jadi Pejabat, Ombudsman Sebut Melanggar SE MenPAN- RB

PEMERINTAHAN

6739 dibaca
Soal Tiga Guru Dilantik jadi Pejabat, Gubernur WH: Apa, Apa?
5890 dibaca
Guru Diangkat jadi Pejabat, Ombudsman Sebut Melanggar SE MenPAN- RB
1714 dibaca
Ini 202 Nama Pejabat Pemprov Banten yang Dilantik
dvvdv wagub

POLITIK

503 dibaca
Gubernur Wahidin Ajak Warga NU Banten Dukung Ma'ruf Amin di Pilpres
465 dibaca
Pelapor ASN Dukung Calon DPD RI Anak Gubernur Banten Diperiksa Bawaslu
192 dibaca
Survei Demokrat: Masyarakat Tidak Puas atas Kinerja Gubernur dan Wagub Banten

HUKUM & KRIMINAL

188 dibaca
Personil Polsek Cikande Berhasil Selamatkan Uang Nasabah Rp80 Juta
239 dibaca
Kepergok Akan Mencuri, Warga Lampung Tewas di RSUD Serang

PERISTIWA

225 dibaca
BNN Banten Musnahkan 10 Kg Sabu Senilai Rp10 Miliar
Top