Selasa, 23 April 2024

Gubernur WH Tidak Tahu, Bantuan Hibah Pengelolaan Banjir Terancam Batal

GUbernur Banten Wahidin Halim usai Rapat pimpinan di Aula Bappeda KP3B Curug Kota Serang pada Senin, 2 April 2018 sore.(Foto: Arif Soleh/lnilahBanten)
Senin, 02 Apr 2018 | 20:46 WIB - Serang Pemerintahan

lBC, Serang – Bantuan hibah dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Percepatan Pelaksanaan Program Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) atau pengelolaan banjir untuk Provinsi Banten terancam batal. Sebab, belum adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Bahkan anehnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim tidak mengetahui perihal program tersebut.

Gak tahu. Gak Tahu. Yang mana itu? Oh, Coba tanya tuh. Bappeda itu,”jawab WH sapaan Wahidin Halim dengan raut wajah bingung karena mengaku tidak mengetahui program tersebut saat ditanya lnilahBanten dan menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Hudaya Latuconsina usai Rapat pimpinan di Aula Bappeda Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang pada Senin, 2 April 2018 sore.

“Iya Pak, memang ada. Belum kita tindak lanjuti. Itu pada waktu Desember (2017), mau ke Bapak atau di delegasikan. Dana pinjaman,”timpal Hudaya Latuconsina. Ditanya kembali itu merupakan dana hibah. WH menimpal bahwa pihaknya tidak ingin meminjam. “Kita mah ga mau minjam. Duit kita juga banyak baru terserap berapa persen itu,”cetus WH.

Dijelaskan bahwa bantuan tersebut berupa dana hibah, jawab WH jika hibah perlu adanya syarat. “Hibah kan ada syarat. Syaratnya apa? tanya WH. “Syaratnya harus mengalokasikan terlebih dahulu untuk tahun ini,” jelas Hudaya Latuconsina.

“Kalau ada syarat, ya udah siapkan Bappeda,” kata WH kepada Hudaya Latuconsina.

Kembali ditanya kepastian akankah Pemprov Banten menerima dan hibah tersebut, WH menyarankan agar bertanya kepada Kepala Bappeda, Hudaya Latuconsina dan Sekda Banten, Ranta Soeharta. “Coba tanya tuh, bappeda, sekda,”kata WH. Namun keduanya, tidak menunjukan keseriusan perihal tersebut.

Berikut penggalan surat Kemendagri RI.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

ditujukan kepada Gubernur Banten

dengan Nomor:193/1361/Bangda,

Hal Percepatan Pelaksanaan Program Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)

Jakarta 16 MAret 2018.

Menindaklanjuti Surat Kami Nomor 193/9606/Bangda tanggal 15 Desember 2017 perihal Percepatan Pelaksanaan Program Flood Management in Selected River Basins (FMSRB).

-Provinsi Banten merupakan wilayah prioritas peningkatan hasil pangan dan telah diproyeksikan menjaid kawasan lumbung pangan nasional. Dengan letak geografis wilayah yang rawan banjir, sehingga dibutuhkan upaya pengelolaan yang disesuaikan dengan arah kebijakan strategis pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019). yaitu peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya ruska air, termasuk perubahan iklim.

-Program FMSRB diinisiasi dengan tujuan meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola serta mengurangi risiko banjir, melaui pendekatan yang memadukan intervensi non struktural, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kegiatan kontruksi dalam rangka mitigasi dampak negatif banjir.

- Mentri Keuangan melalui surat Nomor:S-701/MK.08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 perihal Percepatan Pelaksanaan Program Flood Management in Selected River Basins (FMSRB), telah menetapkan alokasi pinjaman luar negeri (Ln: 3440-INO) yang dihibahkan kepada Provinsi Banten.

-Berdasarkan Peratuarn Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 jo. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 tentang dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemeirntah Daerah, maka untuk pelaksanaan hibah program FMSRB diperlukan perjanjian penerusan hibah antara Mentri Keuangan dan Kepala Daerah (atau yang masing-masing dikuasakan), yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- Pada Tanggal 7 Desember 2017, Kementrian Keuangan telah mengundang seluruh daerah peserta program FMSRB (Provinsi Banten, Provinsi Maluku, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Ambon) untuk pelaksanaan penandatangan NPHD dimaksud.

Reporter: Arif Soleh
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Gubernur WH Tidak Tahu, Bantuan Hibah Pengelolaan Banjir Terancam Batal

BERITA TERKAIT

aulmummc zf

INILAH SERANG

423 dibaca
Oknum Staf Pemdes di Cikande Tega Cabuli Kerabatnya

HUKUM & KRIMINAL

1020 dibaca
Polda Banten Amankan 928 Tersangka Kasus Narkoba

POLITIK

1762 dibaca
68 Orang Nyaleg, Nasdem Lebak Dibanjiri Peminat
Top