Golkar Tersandera Novanto?

lB, Jakarta - Status cegah tangkal (Cekal) yang disandang Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak ubahnya seperti bisul dalam daging. Terlebih tak lama lagi, hajatan Pilkada serentak 2018 akan segera bergulir. Belum lagi persiapan Pemilu serentak tahun 2019 mendatang.

Partai Golkar kini dalam cobaan. Setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dicekal untuk bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan korupsi E-KTP, giliran Wakil Sekjen Partai Golkar Fahd A Rafiq, pekan lalu menjadi tersangka. Ia terjerat dalam kasus korupsi pengadaan Al-Qur'an.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menepis tudingan bila status cekal yang disandang Setya Novanto ini akan memengaruhi kinerjanya di Partai Golkar. Ia beralasan, cekal tersebut terkait dengan berpergian ke luar negeri. "Beliau tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik," cetus Agung Laksono awal pekan ini.

Namun tak bisa dimungkiri secara psikologis tentu akan menganggu internal Partai Golkar. Posisi Setya Novanto yang masih berstatus saksi dalam kasus E-KTP ini secara faktual telah membuat dinamika di internal partai berlambang beringin itu, meski dinamika di internal belum begitu vulgar.

Maka wajar bila belakangan desas-desus Munas Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mencuat di publik. Munaslub menjadi instrumen legal untuk menjadi jalan keluar atas kondisi terkini di internal Partai Golkar. Meski, ide tersebut terkesan terburu-buru dan mendahului "takdir politik". Status hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang masih menjadi saksi, bisa saja tidak terlibat dalam kasus E-KTP.

Namun, fakta politik di lapangan berkata lain. Informasi dari internal Partai Golkar, gerilya politik telah mencuat di internal Golkar. Tujuannya menyiapkan suksesi politik untuk Setya Novanto. "Beberapa tim sudah bergerak untuk mobilisasi dukungan politik. Tinggal tunggu momentum saja," ujar sumber di Senayan pada Selasa, 2 Mei 2017.

Situasi politik internal Partai Golkar akhirnya sangat tergantung pada gerak KPK dalam mengusut kasus E-KTP. Semakin berlarut-larut dalam penyelesaian kasus E-KTP, sama saja menyandera Patai Golkar. Bagaimanapun agenda politik di depan mata siap dihadapi oleh seluruh partai politik tak terkecuali Partai Golkar.

Sumber: lnilah