Fakrab Desak Pemprov dan Pemkab Berantas Gerakan Radikal Teroris di Banten

IBC, Lebak- Front aksi Rakyat Banten (Fakrab) mendesak pemerintah Provinsi Banten juga Kabupaten Lebak untuk memberantas gerakan radikal dan pendukung terorisme, Khususnya dalam lembaga pemerintah.

Menyusul seorang karyawan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diduga ikut menjadi pemodal dua terduga teroris, di Pekanbaru, Riau. Di Kalimantan Barat, kepolisian menetapkan FSA sebagai tersangka karena membuat status di Facebook terkait peristiwa teror bom yang terjadi di Surabaya pada Minggu 13 Mei 2018 yang lalu.

"Persoalan diatas tentu membuat kita miris, dan tidak menutup kemungkinan ini pun terjadi di Provinsi Banten,"kata M. Yusuf Sekjen Fakrab kepada  wartawan, Minggu  20 Mei 2018.

Menurutnya, Pemprov Banten maupun lembaga vertikal yang ada di Banten seperti BUMN harus bergerak cepat mendeteksi dan menutup semua celah yang dimungkinkan dan terindikasi ada pegawainya sebagai pendukung radikalisme dan terorisme di Banten.

"Jika ada pegawai tidak beradab dan bedebah yang mendukung terorisme dan radikalisme harus segera diselesaikan dan dibersihkan,"tegasnya.

Yusuf menjelaskan, salah satu penyebab terorisme dan radikalisme tumbuh subur adalah adanya pendukung untuk mereka alias simpatisan teroris, dan sangat ironisnya manakala ada pendukungnya justru mereka yang berada di pemerintahan alias pegawai pemerintah.

"Jika kita amati dibeberapa WAG dan di medsos, tidak sedikit pegawai pemerintah yang kecenderungannya justru mendukung terorisme dan radikalisme,"katanya.

Situasi ini, sambung Yusuf sangat mengkhawatirkan dan harus secepatnya direspon. Jangan biarkan unsur-unsur radikal masuk, bergentayangan dan bercokol di lembaga pemerintahan di Banten. 

"Pemerintah harus segera membersihkan unsur-unsur pendukung radikalisme dan terorisme itu baik dari birokrasi, Kampus, BUMN, BUMD dan lembaga pemerintah lainnya di Banten agar kejadian dibeberapa wilayah yang pegawainya ternyata ikut mendukung kegiatan terorisme tidak terjadi di Banten,"imbuhnya.

"Jangan berikan tempat kepada para pegawai pemerintah pendukung radikalisme dan terorisme hidup dan tumbuh di Banten,"tambah Yusuf