IBC, Pandeglang - Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang Asep Rahmat menyebutkan, setidaknya ada 5 paket proyek gagal lelang dan 20 paket lagi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang juga batal lelang. Menurut Asep paket yang gagal lelang dikarena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat.
"Yang gagal lelang 5 (paket) batal lelang 20. Gagal lelang itu sudah lelang tapi tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat,"kata Asep kepada wartawan di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa 21-November-2017.
Lima proyek yang gagal lelang diantaranya, Proyek Jalan Kadomas Banjar, Pasar Cibaliung, Rehat sekolah dua paket dan perencanaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terpadu. "Yang paling besar (anggaranya) hanya Kadomas-Banjar sekitar 2 miliar,"sebutnya.
Sementara, batalnya lelang pada puluhan paket proyek yang didominasi pekerjaan kontruksi itu, lanjut Asep, kemungkinan ada perubahan cara pemilihan pelaksanaan di intansi terkait, adanya revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan ada juga kesalahan kode rekening.
"Ada yang salah rekening. Kami tidak bisa melelangkan, harusnya rekening belanja modal, ini barang dan jasa. Barang dan jasa itu kan hibah, ada dua paket itu, (Jalan) Pandeglang -Cicadas dan Menes-Jiput,"jelasnya.
Adanya gagal dan batal lelang pada puluhan proyek tersebut disesalkan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Padahal DPRD sudah sering mengingatkan para OPD untuk melakukan pekerjaan fisik di awal tahun namun sarannnya tersebut sering di abaikan oleh Pemkab Pandeglang.
Akibat dari kejadian tersebut jelas masyarakat Pandeglang sangat dirugikan. Namun, politisi PKB tersebut berjanji akan mendorong Pemkab Pandeglang agar pada 2018 mendatang untuk melakukan lelang pekerjaan fisik di awal tahun, sehingga pada saat gagal lelang masih ada waktu untuk melelang ulang.
"Akibat lelang gagal jelas yang dirugikan masyarakat kita, maka kami akan mendorong untuk pekerjaan pisik di tahun 2018 di awal-awal tahun anggaran. Jadi bila ada gagal lelang bisa dilakukan lelang ulang dan waktunya cukup,"ungkap Sekretaris Komisi II Lukmanul Hakim.