DPR RI: Perilaku Korupsi Ciderai Semangat Otonomi Daerah

lBC, Pandeglang - Anggota DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, otonomi daerah merupakan kebijakan yang seharusnya dapat menjamin pemerataan kesejahteraan secara lebih luas. Namun sayang, perilaku korupsi telah merusak dan menggagalkan cita-cita otonomi daerah.

Kata dia, maraknya kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di beberapa daerah mencederai semangat otonomi daerah yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat.            

"Otonomi daerah yang juga dimaksudkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tidak boleh dirusak dengan pungutan-pungutan liar dan bentuk korupsi lainnya," Ace dalam acara kuliah umum empat pilar yang bertema "Otonomi Daerah dan Penguatan NKRI", yang diselenggarakan STISIP Banten Raya pada Sabtu, 16 September 2017.

Menurutnya,  peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat seharusnya semakin kuat. Kualitas pemerataan pembangunan juga seharusnya dapat lebih baik lagi dengan otonomi daerah yang sudah berjalan dalam dua dekade ini.

"Kepala daerah dan aparatur pemerintahan di daerah seharusnya lebih banyak belajar dari pengalaman sebelumnya," kata dosen pascasarjana Universitas Tirtayasa Banten ini.

Untuk memberantas korupsi dan pungutan liar, tambah Wasekjen DPP Partai Golkar ini, penegak hukum yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan harus lebih proaktif mendekteksi potensi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan aparatur pemerintahan di daerah.

"OTT yang dilakukan KPK di daerah-daerah, seharusnya mendorong penegak hukum yang lain untuk proaktif mencegah adanya tindak pidana korupsi," lanjutnya

Pria yang juga mengajar di UIN Jakarta mengatakan, meski pemerintah sudah membentuk Tim Saber Pungli, namun dinilai belum berjalan maksimal. 

"Arahan Presiden Jokowi tentang gerakan anti pungli harusnya diikuti oleh kepala daerah dan aparatur pemerintahan di daerah," tegas politisi yang akrab disapa Haji Ace ini.

Kepada 200-an mahasiswa STISIP Banten Raya, Ace Hasan mengajak untuk berperan serta mengawal kebijakan pemerintah daerah dalan pembangunan. Peran serta mahasiswa serta masyarakat lainnya diharapkan dapat mengurangi perilaku korupsi yang selama ini telah menghambat tujuan otonomi daerah.