Jumat, 26 April 2019

Dirut Sebut Bank Banten Memang Membutuhkan Modal

[Foto Istimewa]
Sabtu, 15 Sept 2018 | 19:15 WIB - Serang Ekonomi & Bisnis

lBC, Serang - Fraksi Golkar DPRD Banten meminta bahkan lebih cenderung menolak penyertaan modal untuk Bank Banten sebesar Rp175 miliar. Alasan penolakan tersebut, agar terlebih dahulu dilakukannya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami meminta kepada Gubernur Banten (Wahidin Halim) untuk mengkaji ulang pengalokasian Rp175 miliar kepada Bank Banten. Bukan Fraksi Golkar tidak menyadari bahwa penyertaan Bank Banten bagian dari amanat Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah. Akan tetapi, kita menilai bahwa upaya untuk penyehatan Bank Banten seharusnya tidak langsung kepada pemberian tambahan penyertaan modal, seharusnya sebelumnya didahului dengan audit yang bersifat independen. Karena sebelumnya di audit tapi tidak independen,”ungkap Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan.

Hal itu diungkapkan Fitron, usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 di kantor DPRD Provinsi Banten, Curug, Kota Serang pada Rabu, 12 September 2018.

Direktur Utama (Dirut) Bank Banten, Fahmi Bagus menanggapi hal tersebut. Kata dia, mengenai setoran modal sudah disampaikan bahwa itu ranahnya eksekutif dan legislative. “Kami dari managemen hanya fokus pada kinerja Bank Banten yang saat ini memang membutuhkan modal,”tulisnya melalui pesan singkat pada Jum’at, 14 September 2018 malam.

Baca juga: Manajemen Ceroboh, Fraksi Golkar Tolak Penyertaan Modal Bank Banten Rp175 M

Sedangkan terkait informasi apapun mengenai Bank Banten sudah tercermin dalam laporan keuangan yang melibatkan KAP yang Independen, dan di publikasikan ke media. "Serta sebagai bank baru kami selalu melakukan komunikasi dan mendapat pengawasan aktif dari OJK,”terang Fahmi.

Sedangkan menanggapi adanya beberapa catatan terkait premi asurani, sebut Fahmi Bagus, jika Bank Banten sampai dengan saat ini tidak menerapkan fee dari asuransi. Tetapi pada awal kerjasama denga asuransi sudah meminta penurunan besaran premi dan adanya tunjangan kematian bagi debitur yang diasuransikan.

“Hal ini untuk memberikan keringanan dan manfaat lebih bagi debitur. Disamping penurunan premi, yang lebih kami harapkan adanya resiprokal dari pihak asuransi yaitu menempatkan dana nya di Bank Banten,”tulis Fahmi melalui pesan elektroniknya.

Sedangkan untuk lembaga asurani yakni, Jamkrida Banten, Jasindo, Jamkrindo dan Askrindo semuanya BUMN dan BUMD. “Kami bermitra dengan mereka karena asuransi pemerintah memegang teguh GCG,”tutup Fahmi.

Reporter: Arif Soleh
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Dirut Sebut Bank Banten Memang Membutuhkan Modal

PEMERINTAHAN

203 dibaca
Tatu Optimis Pemkab Serang Raih WTP Tanpa Catatan dari BPK RI
6828 dibaca
Soal Tiga Guru Dilantik jadi Pejabat, Gubernur WH: Apa, Apa?
5970 dibaca
Guru Diangkat jadi Pejabat, Ombudsman Sebut Melanggar SE MenPAN- RB

POLITIK

21749 dibaca
Akui Kalah di Banten, Ketua TKD Salahkan Masyarakat dan Kyai Ma'ruf
225 dibaca
Tunggu Hasil Resmi KPU, Andika: Kita Jaga Kondusifitas
202 dibaca
Gubernur Tunggu Rekomendasi KASN Soal Tiga ASN Dukung Calon DPD RI

HUKUM & KRIMINAL

194 dibaca
Polisi Tembak Dua Tersangka Perampok Spesialis Mini Market
127 dibaca
Dua Ribu Gram Sabu dari Jaringan Internasional Dimusnahkan
183 dibaca
Polda Selidiki Pemalsuan 80 SPBJ Palsu di Tangerang

PERISTIWA

1259 dibaca
Pertemuan Gubernur Banten dengan HMI Serang Tuai Kritikan
264 dibaca
Satu Petugas KPPS Meninggal Dunia, Bupati Serang Berduka
269 dibaca
Ricuh Saat Demo Gubernur, HMI Lapor ke Propam Polda Banten

EKONOMI & BISNIS

76 dibaca
Layani Pensiunan, Bank Banten Jalin Kemitraan dengan BPR Baturaja
186 dibaca
Bank Banten Dukung Layanan Samsat Nasional Modern Channel
Top